Depok, monitorjabarnews.com – Ketua Presidium Aktifis Jawa Barat Heri Prasetyo yang akrab dipanggil Hersong soroti kinerja KPU Depok terkait pilkada 27 November 2024 nanti. Dinilai kurang sosialisasi karena hingga kini banyak masyarakat yang belum mengetahui agenda politik tersebut. Hal ini disampaikan di kediamannya bilangan Cimanggis usai solat Jum’at (25/10/24).
Diungkapkan oleh Hersong,” saat ini kabarnya ada larangan Lurah dan Camat untuk memasang baliho bergambar kedua paslon produk KPU, yang isinya ajakan untuk datang ke TPS. Hal ini diduga berupaya menurunkan partisipasi pemilih dalam pilkada Kota Depok dan dianggap adanya menggembosan suara untuk memenangkan salah satu paslon.
Menanggapi hal tersebut di tempat terpisah saat dihubungi melalui Whats App mantan ketua KPU Kota Depok Kyai Haji Salamun mengatakan apa yang dilakukan Lurah dan Camat dengan melakukan penurunan spanduk dan baliho milik KPU adalah sebuah kesalahan besar karena kantor kelurahan dan kecamatan adalah kantor publik jadi sah melakukan sosialisasi di area tersebut.
Tidak adanya baliho dan spanduk sosialisasi KPU Hersong menduga adanya dugaan manipulasi dan korupsi pengadaan baliho dan spanduk makanya KPU harus menunjukkan produk miliknya.
Bahkan disinyalir menurut Hersong Lurah dan Camat berupaya menurunkan tingkat partisipasi publik dengan pelarangan pemasangan baliho dan spanduk milik KPU di area kantor kecamatan dan kantor kelurahan.
Ditambahkan Hersong dari hasil investigasi sejumlah masyarakat mengaku heran dengan pilkada kali ini, yang seakan terlihat tertutup tanpa adanya informasi yang jelas kepada masyarakat.
Kondisi yang demikian tentunya sangat riskan karena berdampak pada turunnya partisipasi masyarakat.
“Jika begini kondisinya, tidak menutup kemungkinan angka partisipasi masyarakat makin turun. “Masyarakat kekurangan informasi terkaait pemilu,” ungkap Hersong.
Jika tingkat partisipasi masyarakat terhadap pilkada maka pihak yang patut disalahkan adalah KPUD nya,” pungkasnya.(red)
