JAKARTA – Nama Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto mulai diusulkan sebagai figur alternatif dalam diskusi mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disampaikan advokat dan analis kebijakan transportasi, Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH, sebagai gagasan untuk memperkaya diskursus publik.

Menurut Azas Tigor, di tengah munculnya sejumlah nama dari kalangan politik, sosok Terawan menarik untuk diperbincangkan karena memiliki latar belakang profesional di bidang kedokteran, pengalaman militer, serta rekam jejak dalam pemerintahan.

Gagasan itu, kata Azas Tigor, berawal dari diskusi dengan seorang rekan jurnalis mengenai figur yang berpotensi mengisi posisi Wakil Presiden apabila suatu saat terjadi kekosongan jabatan.

Selain Terawan, sejumlah nama yang turut disebut dalam perbincangan publik antara lain Puan Maharani, Pramono Anung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sufmi Dasco Ahmad.

Azas Tigor menilai, wacana tersebut juga dapat menjadi momentum untuk membuka ruang lebih luas bagi kalangan profesional nonpartai politik dalam kepemimpinan nasional.

Ia berpandangan, Indonesia tidak harus selalu bertumpu pada figur yang berasal dari partai politik. Kehadiran profesional dengan pengalaman di bidang masing-masing dinilai dapat menjadi bagian dari penguatan pemerintahan, berdampingan dengan para politisi.

“Indonesia membutuhkan figur yang tidak tersandera kepentingan politik praktis. Para profesional dan politisi dapat berjalan berdampingan dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional,” demikian pandangan Azas Tigor, Rabu (11/11/2016).

Terawan sendiri memiliki perjalanan karier di bidang kedokteran militer. Ia pernah menjabat Kepala RSPAD Gatot Soebroto, menjadi bagian dari Tim Dokter Kepresidenan, serta dipercaya sebagai Menteri Kesehatan pada 23 Oktober 2019 hingga 23 Desember 2020.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan Azas Tigor dalam mengajukan nama Terawan sebagai figur yang patut diperhitungkan dalam diskusi mengenai kepemimpinan nasional.

Meski demikian, wacana pergantian Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari ketentuan konstitusi. Posisi Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini tetap sebagai Wakil Presiden RI. Pergantian jabatan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan atau perbincangan di ruang publik.

UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, usulan Terawan masih berada dalam ranah gagasan dan diskusi publik, bukan proses pencalonan resmi.

Bagi Azas Tigor, mengemukanya nama Terawan merupakan bagian dari upaya memperluas perspektif masyarakat dalam melihat kepemimpinan nasional, termasuk membuka kesempatan bagi kalangan profesional untuk berkontribusi di tingkat tertinggi pemerintahan.

JAKARTA TIMUR – Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Mujirin, mengukuhkan 40 pengurus Perkumpulan Pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (P5DKIJ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Lantai 2, Gedung Blok A, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia berharap, pengukuhan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan, dan tali silaturahmi yang tetap terjalin meskipun telah memasuki masa purnabakti.

Menurutnya, para pensiunan memiliki pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai keteladanan yang dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi generasi aparatur yang masih aktif menjalankan tugas pemerintahan.

“Saya merasakan energi positif yang besar bagi kami yang masih aktif. Bapak dan Ibu adalah guru dan mentor bagi kami. Saya berharap organisasi ini dapat menjadi wadah yang membahagiakan anggotanya, bermanfaat bagi sesama, serta menjadi kebanggaan dalam mempererat silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur,” ujar Wali Kota.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum P5DKIJ DKI Jakarta Syahrul Effendi, Ketua P5DKIJ Jakarta Timur Sukarno, serta para penasihat P5DKIJ Kota Administrasi Jakarta Timur, yakni Andi Mappaganti, Joko Ramadhan, Gandi Sulhani, dan Komarudin. Hadir pula Pembina Badan Koordinasi dan Kegiatan Sosial DKI Jakarta, Budiharjo.

Sementara itu, Ketua Umum P5DKIJ DKI Jakarta, Syahrul Effendi, berharap kepengurusan baru dapat semakin meningkatkan peran organisasi dalam memberikan perhatian dan pelayanan kepada para pensiunan, khususnya di bidang kesehatan dan sosial.

Ia menjelaskan, P5DKIJ telah menjalin kerja sama dengan sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) guna mendukung percepatan pelayanan kesehatan bagi para pensiunan.

“P5DKIJ sudah bekerja sama dengan rumah sakit umum daerah untuk percepatan pelayanan kesehatan bagi para pensiunan. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Wali Kota Jakarta Timur, Pak Mujirin, yang luar biasa memberikan perhatian kepada para pensiunan,” ungkapnya.

Melalui kepengurusan yang baru, P5DKIJ Jakarta Timur diharapkan semakin solid dalam mempererat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menghadirkan berbagai program yang bermanfaat bagi seluruh anggotanya.

JAKARTA TIMUR – Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Mujirin, mengukuhkan 40 pengurus Perkumpulan Pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (P5DKIJ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Lantai 2, Gedung Blok A, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia berharap, pengukuhan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan, dan tali silaturahmi yang tetap terjalin meskipun telah memasuki masa purnabakti.

Menurutnya, para pensiunan memiliki pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai keteladanan yang dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi generasi aparatur yang masih aktif menjalankan tugas pemerintahan.

“Saya merasakan energi positif yang besar bagi kami yang masih aktif. Bapak dan Ibu adalah guru dan mentor bagi kami. Saya berharap organisasi ini dapat menjadi wadah yang membahagiakan anggotanya, bermanfaat bagi sesama, serta menjadi kebanggaan dalam mempererat silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur,” ujar Wali Kota.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum P5DKIJ DKI Jakarta Syahrul Effendi, Ketua P5DKIJ Jakarta Timur Sukarno, serta para penasihat P5DKIJ Kota Administrasi Jakarta Timur, yakni Andi Mappaganti, Joko Ramadhan, Gandi Sulhani, dan Komarudin. Hadir pula Pembina Badan Koordinasi dan Kegiatan Sosial DKI Jakarta, Budiharjo.

Sementara itu, Ketua Umum P5DKIJ DKI Jakarta, Syahrul Effendi, berharap kepengurusan baru dapat semakin meningkatkan peran organisasi dalam memberikan perhatian dan pelayanan kepada para pensiunan, khususnya di bidang kesehatan dan sosial.

Ia menjelaskan, P5DKIJ telah menjalin kerja sama dengan sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) guna mendukung percepatan pelayanan kesehatan bagi para pensiunan.

“P5DKIJ sudah bekerja sama dengan rumah sakit umum daerah untuk percepatan pelayanan kesehatan bagi para pensiunan. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Wali Kota Jakarta Timur, Pak Mujirin, yang luar biasa memberikan perhatian kepada para pensiunan,” ungkapnya.

Melalui kepengurusan yang baru, P5DKIJ Jakarta Timur diharapkan semakin solid dalam mempererat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menghadirkan berbagai program yang bermanfaat bagi seluruh anggotanya.

JAKARTA, – Momen khidmat di Malam Puncak Festival Film Wartawan Indonesia (FFW) 2026 terjadi saat Anugerah Pengabdian Seumur Hidup (Lifetime Achievement) kategori Wartawan diserahkan.

Adalah wartawan senior Noorca M. Massardi yang tahun ini didapuk mendapatkan penghargaan yang diserahkan langsung Ketua Umum PWI Pusat, M. Munir.

Penyerahan oleh pimpinan tertinggi organisasi wartawan Indonesia itu menjadi penanda bahwa penghargaan ini bukan sekadar penghargaan festival film. Ini adalah pengakuan resmi profesi wartawan kepada salah satu anggotanya yang telah mengabdi sejak 1976.

Saat nama Noorca dipanggil, Munir naik ke atas panggung untuk menyerahkan trofi Lifetime Achievement dan disambut tepuk tangan panjang dari hadirin yang terdiri dari wartawan, sineas, aktor, dan pelaku industri film.

Bagi FFW, kehadiran Ketua Umum PWI Pusat di panggung penyerahan menegaskan posisi FFW sebagai festival yang lahir dari wartawan, dinilai oleh wartawan, dan memberi penghormatan kepada wartawan.

Bagi Noorca, penyerahan dari Munir juga menjadi simbol bahwa pengabdian 50 tahunnya diakui oleh organisasinya sendiri.

Dalam pidato penerimaannya, Noorca menegaskan penghargaan tersebut bukan pencapaian pribadi, melainkan penghormatan kepada para senior, kolega, dan generasi pewarta yang membentuk perjalanan dan integritasnya.

Ia menyebut sejumlah nama yang membimbingnya, antara lain Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Jacob Utama, Suantoro, Robi Sugiantoro, Karni Ilyas, Panda Nababan, Wina Armada, Surya Paloh, Peter Gontha dan sejumlah jurnalis senior lainnya.

Penghargaan itu juga dipersembahkan Noorca kepada wartawan yang pernah bekerja di media yang kini tidak lagi terbit, serta wartawan yang masih aktif melalui ruang digital dan media sosial.

Noorca menilai jurnalistik saat ini menghadapi disrupsi teknologi, hoaks, algoritma media sosial, dan tekanan ekonomi. Batas antara jurnalisme berkualitas dan penyebaran konten menjadi semakin kabur.

“Menjadi jurnalis pada era digital bukan lagi sekadar menulis berita dengan cepat, melainkan bagaimana merawat akurasi, etika, dan integritas di tengah bisingnya ruang siber,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai teknologi juga membuka peluang bagi jurnalis dan storyteller untuk menjangkau audiens lebih luas tanpa dibatasi wilayah geografis.

Ia juga mengingatkan agar menulis tidak hanya untuk memenuhi ruang pemberitaan atau mengejar klik, melainkan menjadi bentuk pengabdian gagasan kepada masyarakat. Tugas insan pers adalah menjaga kejujuran, keberpihakan pada kebenaran, dan tanggung jawab menjaga akal sehat publik.

Baginya, penghargaan pengabdian seumur hidup ini bukan garis akhir. Selama masih diberi kesehatan, menulis tetap menjadi jalan untuk mengabdikan pikiran dan menjaga kebenaran.

Malam Puncak FFW 2026 sendiri menilai film Indonesia yang tayang di bioskop dan OTT pada periode 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026 yang dibagi dalam tiga genre yakni horor, drama dan komedi.

Kurasi dan penilaian dilakukan 21 anggota Komite Seleksi dan lima Juri Akhir yakni Frans Sartono, Susi Ivvaty, Hilmi Faiq, Seno Joko Suyono, dan Didang Pradjasasmita.

Selain Noorca, FFW 2026 juga memberikan Lifetime Achievement kategori Film kepada aktor senior, Tyo Pakusadewo yang telah berkarya selama 40 tahun di industri film.

Berikut daftar lengkap pemenang Festival Film Wartawan 2026:

1. Penulis Skenario Terbaik
Drama: Rino Sarjono – Senin Harga Naik

Komedi: Aco Tenriyagelli dan Indriani Agustina – Suka Duka Tawa

Horor: Asaf Antariksa, Charles Gozali, dan Dharma Putra P.N. – Badut Gendong

2. Aktris Pendukung Terbaik
Drama: Christine Hakim – Pangku

Komedi: Marissa Anita – Suka Duka Tawa
Horor: Muthia Datau – Kafir: Gerbang Sukma

3. Aktor Pendukung Terbaik
Drama: Rizky Hanggono – Ayah, Aku Mau Cerita…

Komedi: Agus Kuncoro – Mendarat Darurat

Horor: Teuku Rifnu Wikana – Memburu Pemangsa

4. Penata Gambar Terbaik
Drama: Hendri Adhi Susanto – Senin Harga Naik

Komedi: Yuda Kurniawan dan Lilik Subagyo – Menuju Pelaminan

Horor: Joko Anwar – Ghost in The Cell

5. Penata Kamera Terbaik
Drama: Gunnar Nimpuno – Para Perasuk

Komedi: Dicky R. Maland – Operasi Pesta Copet

Horor: Hani Pradigya – Badut Gendong

6. Kritik Film Terbaik – Piala Wina Armada Sukardi

Moch. Fadliawan – Mencari Dekonstruksi ‘Legenda Kelam Malin Kundang’

7. Pengabdian Seumur Hidup Bidang Pers
Noorca M. Massardi

8. Pengabdian Seumur Hidup Bidang Film
Tio Pakusadewo

9. Aktris Utama Terbaik
Drama: Meriam Bellina – Senin Harga Naik

Komedi: Rachel Amanda – Suka Duka Tawa

Horor: Sallum Ratu Ke – Tumbal Darah

10. Aktor Utama Terbaik
Drama: Ardit Erwandha – Tunggu Aku Sukses Nanti

Komedi: Teuku Rifnu Wikana – Suka Duka Tawa

Horor: Marthino Lio – Badut Gendong

11. Sutradara Terbaik
Drama: Dinna Jasanti – Senin Harga Naik

Komedi: Aco Tenriyagelli – Suka Duka Tawa

Horor: Charles Gozali – Badut Gendong

12. Film Terbaik
Drama: Senin Harga Naik – Produser: Mithu, Nisar, Riza, dan Chand Parwez Servia (Starvision Plus).

Komedi: Suka Duka Tawa – Produser: Tersi Eva Ranti dan Ajish Dibyo (Visinema Pictures).

Horor: Badut Gendong – Produser: Linda Gozali (Magma Entertainment).

JAKARTA, Praktik tebang pilih dan ketidakkonsistenan yang mencolok dalam penegakan aturan di lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Selatan kini resmi menjadi sorotan tajam publik.

Penindakan disiplin di instansi kebersihan tersebut dinilai compang-camping dan diskriminatif setelah muncul perbedaan perlakuan hukum yang sangat kontras antara petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Satpel Pancoran dengan Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Pesanggrahan.

Publik secara meluas mempertanyakan mengapa kasus yang melibatkan PJLP di Satpel Pancoran mendapat penanganan kilat hingga berujung pemecatan sepihak.

Sementara itu, di sisi lain, dugaan penggelapan retribusi sampah sistematis bernilai jutaan rupiah yang menyeret nama Kasatpel Pesanggrahan hingga kini dibiarkan mengambang tanpa sanksi jelas maupun tindakan hukum nyata dari pimpinan.

Jika dugaan perbedaan perlakuan ini benar, hal tersebut melahirkan tamparan keras terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam tubuh birokrasi Pemprov DKI Jakarta.

Masyarakat mulai menangkap kesan buruk bahwa hukum di Sudin LH Jakarta Selatan hanya tajam ke bawah menyasar pekerja kecil, sedangkan pejabat struktural yang memiliki kedudukan tinggi justru diberi karpet merah untuk bebas dari pemeriksaan mendalam.

Kondisi ketimpangan ini sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum, Ferdian Bolon. Menurut pandangannya, perbedaan kecepatan penanganan dua kasus ini merupakan indikator kuat atas rapuh dan bobroknya sistem pengendalian internal di lingkungan Sudin LH Jakarta Selatan.

“Kita melihat ketidakadilan yang telanjang; di satu sisi kasus pekerja kecil cepat diselesaikan dengan pemecatan, namun di sisi lain kasus yang bernilai jauh lebih besar dan melibatkan pejabat struktural justru sengaja dihentikan di tengah jalan,” ujar Ferdian Bolon kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Ferdian menegaskan bahwa langkah memutus kontrak PJLP Pancoran tanpa menyerahkan berkas perkaranya ke aparat penegak hukum adalah kekeliruan serius birokrasi.

Tindakan pungli terhadap pengemudi gerobak swadaya bukan sekadar pelanggaran kontrak internal, melainkan sudah memenuhi unsur pidana pemerasan yang wajib diusut tuntas secara hukum.

“Ini bukan hanya soal pekerja mangkir atau melanggar SOP administrasi semata. Ini adalah pemerasan terhadap warga kecil yang mencari nafkah secara sah di lapangan. Sudin LH Jaksel tidak memiliki kewenangan hukum apa pun untuk menghentikan kasus pidana hanya dengan selembar surat pemecatan administratif,” tegas Ferdian.

Merujuk pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), penyelenggara negara termasuk tenaga yang dibiayai anggaran daerah yang menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa pemberian uang diancam dengan pidana penjara.

Ferdian menilai penanganan yang hanya mandek pada tingkat pemecatan PJLP telah mengabaikan asas transparansi dan keadilan hukum.

Dalih pihak dinas yang mengklaim pemecatan tersebut sebagai “tindakan tegas” dipandang oleh Ferdian sebagai bentuk sikap cuci tangan birokrasi demi menyelamatkan nama baik instansi. “Jika pola pengalihan isu seperti ini dibiarkan berlanjut, pesan berbahaya yang sampai ke lapangan adalah risiko terbesar bagi oknum hanyalah kehilangan pekerjaan, bukan diseret ke sel tahanan,” Ujarnya.

Skandal di wilayah Jakarta Selatan ini kian benderang setelah hasil investigasi wartawan mengungkap adanya dugaan pungli sistematis yang terorganisir di TPS Dipo Pesanggrahan.

Oknum petugas di sana secara keji memungut tarif kepada gerobak motor (germor), gerobak dorong, hingga mobil pick-up yang mengangkut sampah swadaya masyarakat.

Berdasarkan investigasi lapangan per Kamis, 8 Oktober 2026, para gerobak motor sampah diwajibkan menyetor upeti bulanan berkedok retribusi dengan nilai fantastis mencapai Rp1 juta per bulan untuk tiap armada, dari total sekitar 30 germor yang beroperasi.

Sementara untuk jenis mobil pick-up, tarif pungutan liar tersebut dipatok lebih tinggi, yakni berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Aksi premanisme berkedok institusi ini memaksa para pekerja kebersihan swadaya masyarakat terpaksa menurut agar bisa menyambung hidup.

Jika berani menolak atau terlambat menyetor upeti pasar gelap sampah tersebut, jalur operasional mereka dihambat, dilarang masuk ke area TPS Dipo, hingga diancam dicabut izin membuang sampah hasil angkutan dari permukiman warga.

Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh Pemimpin Redaksi salah satu media online yang turun langsung melakukan fungsi kontrol sosial di lapangan.

Pihak Tim media menegaskan telah mengantongi bukti kuat berupa rekaman suara perbincangan langsung dengan para supir germor yang menjadi korban kebiadaban oknum pengelola Dipo Pesanggrahan.

Namun, saat tim media mendatangi kantor Dipo Pesanggrahan untuk meminta penjelasan resmi pada Kamis sore (08/10/2026), tidak ada satu pun pejabat berwenang yang berani menampakkan diri.

Faktanya, hingga saat ini tidak ada satu pun lembar dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) resmi dari Pemprov DKI Jakarta yang membenarkan penarikan tarif jutaan rupiah tersebut.

Sikap bungkam total juga ditunjukkan pengelola Dipo Pesanggrahan saat redaksi media Temporatur mengirimkan permintaan konfirmasi tertulis via WhatsApp pada Minggu (11/10/2026) mengenai legalitas aliran dana pungutan tersebut.

Sikap tertutup ini dinilai sengaja menutup akses keterbukaan informasi publik dan memperkuat dugaan adanya konspirasi anggaran.

Cerita penanganan kasus ini semakin janggal saat terjadi pertemuan pada Rabu (14/10/2026), di mana Wartawan D (anggota Pokja PWI Jakarta Selatan) menghubungi Kasatpel Dipo Pesanggrahan untuk bertemu di sebuah rumah makan.

Saat tiba, oknum Kasatpel tersebut kedapatan membawa dua orang pendamping, salah satunya berinisial A yang mendadak memperkenalkan diri sebagai wartawan sekaligus warga setempat.

Kehadiran Oknum A tersebut langsung dipertanyakan secara tegas oleh Wartawan R yang juga tercatat sebagai anggota PWI Jaya, terkait kapasitas dan perannya dalam pertemuan sensitif tersebut.

Kemunculan oknum media inisial A yang mendampingi pejabat Kasatpel Pesanggrahan bermasalah ini memicu kecurigaan besar di kalangan jurnalis, apakah yang bersangkutan bertindak sebagai pelindung atau “bekingan” bagi pejabat yang tengah dituduh melakukan pungli.

Melihat kacaunya penegakan hukum di tingkat wilayah, pengamat Ferdian Bolon mendesak Kepala Sudin LH Jakarta Selatan serta Inspektorat Wilayah DKI Jakarta untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh.

Kasus di Pesanggrahan harus dibongkar secara transparan, dan seluruh oknum pejabat yang terlibat memeras warga kecil wajib diseret ke ranah hukum pidana korupsi.

Hingga berita dimuat, Tim Wartawan di lapangan masih menunggu tanggapan resmi dari Kepala Sudin LH Jakarta Selatan, Kasatpel Pancoran, dan Kasatpel Pesanggrahan. Warga kini menuntut ketegasan nyata dari pimpinan tertinggi daerah agar membersihkan dinas lingkungan hidup dari mentalitas mafia pungli tanpa pandang bulu.(AA)