JAKARTA, Di tengah riuhnya dunia pers di Tanah Air, lahir sebuah harapan baru. Sebuah rumah besar yang tak sekadar menaungi, tetapi juga membimbing, menguatkan, dan menyatukan para pengemban amanah informasi di negeri ini. Namanya: Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) .

Didirikan secara resmi pada tanggal 17 Desember 2024 oleh Hadysa Prana, RAJAWALI hadir bukan atas dorongan ambisi pribadi, melainkan dari kerinduan mendalam: agar wartawan Indonesia tidak lagi berjalan sendiri. Agar mereka tumbuh menjadi insan profesional yang handal, berintegritas tinggi, dan mampu berdiri tegak di tengah tekanan maupun godaan zaman.

“Kita sadar: menjadi wartawan hari ini tidak mudah. Di satu sisi ada kebebasan yang harus dijaga, di sisi lain ada tanggung jawab yang tak boleh diabaikan. RAJAWALI hadir untuk menjadi sahabat seperjuangan — tempat bertumbuh, tempat saling menguatkan, dan tempat membangun kolaborasi yang jujur antara dunia pers dan lembaga masyarakat,” demikian semangat yang diusung pendiriannya. Ungkap Hadysa Prana sang pendiri Rajawali. Sabtu (14/11/26).

LAHIR DENGAN KETEGUHAN HUKUM, BERPIJAK PADA LANDASAN NEGARA

RAJAWALI bukan sekadar nama atau keinginan sesaat. Organisasi ini telah sah berdiri sebagai badan hukum perkumpulan, telah mendapat pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta dilengkapi dengan sekretariat nasional dan jajaran kepengurusan yang jelas.

Kepastian hukum ini sejalan dengan amanat konstitusi: Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers, dan setiap perusahaan pers wajib berbentuk badan hukum Indonesia.

Sebagai badan hukum, RAJAWALI berdiri tegak dengan ciri-ciri kelembagaan yang utuh: memiliki kekayaan yang dikelola secara terpisah dari pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban yang jelas, terdaftar resmi di negara, didirikan dengan akta notaris, dan mampu melakukan perbuatan hukum — termasuk memperjuangkan kebenaran sekaligus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Berbentuk perkumpulan/perhimpunan (Vereniging), RAJAWALI adalah wadah sukarela yang lahir dari kesamaan cita-cita: menghimpun para wartawan dari berbagai media, bersama lembaga-lembaga mitra, untuk membangun kekuatan yang tidak lagi terpecah-pecah. Semua syarat keabsahannya telah diverifikasi dan dinyatakan lolos oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.

LEBIH DARI SEKADAR ORGANISASI — INI ADALAH SEMANGAT PERSAUDARAAN

Hadysa Prana, Pria kelahiran jakarta dari kedua orang tua yang berasal dari tatar sunda selaku pendiri, menegaskan bahwa fondasi terkuat RAJAWALI bukanlah dokumen hukum semata, melainkan kebersamaan di dalamnya:

“Badan hukum memberikan payung perlindungan. Namun yang memberikan napas kehidupan bagi organisasi ini adalah semangat persaudaraan. Wartawan dan lembaga — kita berdiri berdampingan, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan berjuang bersama demi kebenaran yang berpihak pada rakyat.” Tuturnya.

Tujuannya sederhana namun mulia: membangun jaringan media yang luas dan kokoh, mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, serta menyatukan kekuatan wartawan dan lembaga dalam semangat kolaborasi yang tulus.

“RAJAWALI ingin membuktikan: kebebasan pers dan tanggung jawab bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya bisa berjalan beriringan. Pers yang bebas adalah pers yang juga mampu menjaga kepercayaan masyarakatnya,” ujarnya dengan harapan yang tulus.

RAJAWALI: SAYAP LEBAR UNTUK MELINDUNGI, MATA TAJAM UNTUK KEBENARAN

Nama RAJAWALI bukan dipilih begitu saja. Sebagai burung yang terbang tinggi namun tetap memandang ke bumi, RAJAWALI melambangkan cita-cita pers Indonesia: mampu melihat gambaran yang luas, namun tetap memihak kepada yang kecil dan membutuhkan suara.

“RAJAWALI adalah rumah bagi siapa saja yang mencintai profesi jurnalistik dan mengabdi pada kebenaran. Tidak memandang media mana, tidak memandang latar belakang lembaga. Yang penting: hati yang jujur, niat yang tulus, dan langkah yang lurus.”

Dengan status yang diakui negara dan semangat yang lahir dari hati, RAJAWALI mengundang seluruh elemen pers dan lembaga di seluruh Indonesia: mari bergabung, bersatu, dan tumbuh bersama. Karena pers yang kuat lahir bukan dari kemewahan fasilitas, melainkan dari kebersamaan, kejujuran, dan integritas yang dijaga bersama.

RAJAWALI — Persatuan Wartawan dan Lembaga Indonesia. Profesional, Berintegritas, dan Bertanggung Jawab.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : ILustrasi (Ist)

JAKARTA, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) menyampaikan pandangan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, terkait kriteria dan pertimbangan dalam memilih bakal calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Bapak dalam memimpin bangsa ke depan.

Dalam pernyataannya, Sekjen RAJAWALI menegaskan bahwa posisi Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan, melainkan mitra setia yang turut menentukan arah kebijakan negara. Oleh karena itu, sosok yang dipilih haruslah seseorang yang memiliki karakter kuat dan hati yang berpihak kepada rakyat.

“Kami segenap jajaran RAJAWALI menyampaikan saran yang tulus kepada Bapak Presiden Prabowo. Semoga dalam menentukan sosok Wakil Presiden terpilih nanti, Bapak mempertimbangkan sosok yang benar-benar amanah — yang tidak hanya cerdas dan berpengalaman, tetapi juga memiliki hati yang lembut kepada masyarakat kecil,” ujar M Krista Hadi Wijaya Sekjen RAJAWALI. Minggu (15/11/26).

KRITERIA SOSOK YANG DIHARAPKAN OLEH RAKYAT:

—PEDULI MASYARAKAT KECIL DAN MENEGAKKAN KEADILAN SOSIAL

Sosok yang hadir bukan hanya di istana negara, tetapi juga di tengah masyarakat yang membutuhkan — yang memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

—BERKOMITMEN MENINGKATKAN EKONOMI RAKYAT

Memiliki visi nyata untuk mengangkat taraf hidup masyarakat, membuka lapangan kerja luas, serta memastikan pembangunan ekonomi dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak, bukan sekadar kelompok tertentu.

—TEGAS DAN KONSISTEN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Berani memerangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tanpa pandang bulu. Siapa pun yang bersalah, dari mana pun berasal, harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Tidak ada kompromi.

—MELINDUNGI ALAM DAN MENGHARGAI KEARIFAN LOKAL

Sosok yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup, menjaga warisan alam Indonesia, serta menghormati dan melestarikan adat istiadat dan budaya lokal yang menjadi kekayaan bangsa.

—BEBAS DARI SIFAT HUBBUD DUNYA

Tidak terbuta oleh cinta dunia yang berlebihan. Menyadari bahwa jabatan adalah amanah, bukan peluang untuk memperkaya diri atau golongan. Menjaga kejujuran, kebenaran, dan kebersihan hati dalam setiap kebijakan yang diambil.

—BENAR, JUJUR, DAN LURUS — BUKAN SEKADAR OMONG KOSONG

Yang terlihat dari kinerjanya, bukan hanya kata-katanya. Yang menunjukkan bukti nyata pengabdiannya kepada negara dan masyarakat, bukan sekadar janji manis yang terucap namun terlupa.

“Kita tidak butuh sosok yang hanya pandai berbicara. Rakyat butuh pemimpin yang berbuat — yang tangannya bekerja, hatinya tulus, dan langkahnya lurus untuk kemaslahatan bangsa. Bukan yang cuma ‘omong-omong’, tapi yang menampakkan hasil nyata,” tambahnya.
DUKUNGAN UNTUK MEDIA KECIL, WARTAWAN, DAN LEMBAGA SIPIL INDEPENDEN

Selain kriteria di atas, Sekjen M. Krista Hadi Wijaya juga menekankan pentingnya perhatian negara terhadap keberlangsungan media dan lembaga pengawas masyarakat:

“Kami juga berharap pemerintah ke depan semakin memperhatikan dan mendukung kesejahteraan perusahaan media kecil, para wartawan di daerah, serta lembaga-lembaga masyarakat sipil yang bekerja secara independen. Jangan biarkan mereka yang menyuarakan kebenaran justru kesulitan menjalankan tugasnya. Kemerdekaan pers dan kebebasan kontrol sosial adalah pilar demokrasi yang wajib dilindungi dan didukung, bukan dibatasi atau diabaikan. Dukung mereka yang bekerja tulus, jujur, dan mandiri — karena di sanalah kekuatan demokrasi yang sesungguhnya berada.” Pungkasnya

Sekjen RAJAWALI berdoa semoga Presiden Prabowo Subianto diberikan kebijaksanaan dalam menentukan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Semoga sosok Wakil Presiden yang terpilih nanti adalah sosok yang dicintai rakyat, ditakuti oleh para pelaku kejahatan negara, dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

“Semoga pasangan pemimpin negara ke depan mampu membawa Indonesia semakin maju, adil, makmur, dan terbebas dari jerat korupsi serta ketidakadilan. Serta semakin memperkuat ruang bagi pers independen dan lembaga masyarakat sipil untuk bekerja secara leluasa dan bertanggung jawab. Itulah harapan tulus kami, sebagai bagian kecil dari rakyat yang menginginkan negeri ini semakin baik,” pungkasnya.

DPP RAJAWALI
Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia — Mengawal Demi Kebenaran dan Keadilan

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : ILustrasi (Ist)

JAKARTA, Aktivitas pengangkutan limbah perkotaan di jalur wilayah Jakarta Timur terpantau berjalan intensif pada akhir pekan ini. Sebuah kendaraan dinas truk besar pengangkut sampah berwarna oranye mencolok terlihat melintas di ruas Jalan Raya Bogor, kawasan Kramat Jati, mengarah ke Pasar Rebo pada Sabtu (14/11/26) pukul 10.59 wib.

Berdasarkan pantauan langsung awak media di lokasi, Truk sampah armada ukuran besar dengan nomor polisi B 9122 PJ tersebut tampak membawa muatan penuh. Seluruh bagian atas bak truk tertutup rapat menggunakan terpal berwarna biru yang diikat dengan jaring tambang guna mencegah ceceran sampah jatuh ke badan jalan.

Identitas kepemilikan dan operasional armada terlihat jelas pada bagian pintu belakang bak truk yang berwarna jingga khas armada kebersihan ibu kota. Tampak jug terlihat logo Perumda Pasar Jaya di sisi kiri serta lambang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di sisi kanan, menandakan truk tersebut beroperasi khusus menangani logistik kebersihan dari lingkungan pasar.

Selain kelengkapan penutup muatan, aspek keselamatan berkendara juga tampak diperhatikan pada bagian buritan kendaraan. Terpasang stiker peringatan kuning bertuliskan “Area Blind Spot” di pintu belakang serta garis reflektor merah yang memantulkan cahaya sebagai penanda bagi pengendara di belakangnya.

Kehadiran truk pengangkut sampah berkapasitas besar di jalur utama Kramat Jati menuju Pasar Rebo ini menjadi pemandangan sorotan di tengah tingginya volume produksi sampah harian dari aktivitas perdagangan pasar tradisional.

Pengangkutan rutin pada akhir pekan sangat menentukan agar tidak terjadi penumpukan limbah di tempat penampungan sementara pasar induk Kramat jati.

Namun hal yang mencolok dari pantauan awak media adalah armada yang jelas‑jelas merupakan aset negara ini tidak menggunakan plat merah sebagaimana ketentuan kendaraan dinas yang berlaku, melainkan menggunakan plat nomor pribadi. Kejanggalan ini langsung memicu pertanyaan mengenai status perizinan dan pengawasan armada kebersihan milik Pemprov DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum Ferdian Bolon buka suara. Ia menilai penggunaan plat pribadi pada kendaraan dinas milik daerah merupakan indikasi lemahnya pengawasan administrasi aset negara.

Menurutnya, ketentuan plat merah bukan sekadar tanda pengenal, melainkan bagian dari pengendalian operasional dan pertanggung jawaban keuangan publik.

Ferdian Bolon menambahkan, praktik semacam ini berpotensi membuka celah penyalahgunaan armada untuk kepentingan pribadi atau menghindari pemeriksaan terkait pajak dan perawatan kendaraan yang seharusnya menjadi beban anggaran daerah.

“Jika sejak tanda pengenal kendaraan saja tidak tertib, bagaimana kita bisa memastikan seluruh biaya operasionalnya tercatat dengan benar dalam laporan keuangan” tegasnya.

Ferdian juga mendesak pihak pengawas internal Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh armada kebersihan, guna memastikan tidak ada lagi kendaraan aset negara yang beroperasi dengan status administrasi yang tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Hingga berita ini dimuat, redaksi memberikan ruang tanggapan dan hak jawab dari instansi tersebut pengguna Aset Negara Truk Sampah di kawasan Kramat Jati Jakarta Timur.(AA)

JAKARTA — Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa era media sosial saat ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi profesi wartawan. Di tengah banjir informasi yang bercampur dengan berita bohong (hoaks), fitnah, dan informasi terpelintir, wartawan dituntut terus meningkatkan kompetensi serta beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital.

Hal tersebut disampaikan Akhmad Munir saat menerima kunjungan kerja 21 delegasi pengurus Forum Wartawan Dewan Kota (Forwadek) Kota Banjarmasin yang dipimpin Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie dan Ketua Forwadek Banjarmasin Bambang Santoso serta Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Irwansyah di Kantor PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Turut mendampingi Ketua Umum PWI Pusat dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Bidang Pembinaan Daerah Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu, Wakil Sekjen Kadirah, serta Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan Jufri Alkatiri.

Menurut Akhmad Munir, wartawan masa kini tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan menulis berita, melainkan juga harus memahami algoritma serta mengimbangi arus informasi di kanal media sosial.

“Kalau tidak mau meningkatkan kompetensi seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, maka wartawan akan digilas zaman,” ujar pria yang akrab disapa Cak Munir tersebut.

Ia mengibaratkan banjir informasi di ruang publik seperti obat yang jika dikonsumsi berlebihan dapat berubah menjadi racun. Ketika masyarakat “keracunan” informasi hoaks, penawarnya adalah berita yang benar, akurat, dan tervalidasi.

“Hal itu hanya bisa dilakukan melalui kerja profesional wartawan. Berita hasil kerja wartawan menjadi oksigen dan energi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sehat. Karena itu, pastikan jati diri wartawan, pelihara profesionalisme, serta jaga integritas moral dan marwah organisasi,” tegasnya.

*Mitra Strategis dan Perlindungan Pers*

Dalam kesempatan tersebut, Akhmad Munir juga menekankan pentingnya kehadiran negara untuk melindungi kebebasan dan keselamatan wartawan agar dapat berkarya secara kreatif tanpa ancaman. Selain itu, ia mengingatkan bahwa pers bukanlah lawan pemerintah, melainkan mitra strategis dalam merawat demokrasi dan mendorong pembangunan nasional maupun daerah.

“PWI lahir sebagai wartawan pejuang. Nilai historis dan kejuangan ini masih sangat relevan untuk terus berkontribusi memajukan bangsa dan negara,” tambahnya.

*Dukungan HPN 2027 dan Sorotan UKW*

Sementara itu, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie menyampaikan apresiasi atas kinerja PWI Pusat dalam menjaga tradisi penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) secara bergilir di daerah. Jajaran wartawan di Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan HPN 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 12 April 2027 di Lampung, yang juga akan didahului dengan gelaran Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) pada 5–11 April 2027.

Selain menyampaikan dukungan, Zainal juga melaporkan kendala di daerah terkait maraknya pelaksanaan UKW oleh pihak atau kelompok di luar konstituen Dewan Pers yang mengatasnamakan organisasi wartawan.

“Kami selaku pengurus dan perpanjangan tangan PWI Pusat di daerah merasa sangat terganggu dengan hal ini. Kami berharap Ketua Umum PWI Pusat dapat mendiskusikan dan menindaklanjuti persoalan ini bersama pimpinan Dewan Pers,” pungkas Zainal.

*PWI Terus Bersinergi Bersama Stakeholder*

Di akhir pertemuan, Akhmad Munir menegaskan bahwa PWI akan terus bersinergi dan berkolaborasi bersama seluruh stakeholder — pemerintah, Dewan Pers, konstituen pers, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat — dalam membangun ekosistem pers yang sehat, profesional, dan berintegritas.

“PWI tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bersinergi dengan semua stakeholder. Bersama-sama kita rawat demokrasi, kita lawan hoaks, dan kita majukan bangsa,” tegas Munir.