JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik yang menyeret tiga perwira tinggi Polri bukan perkara pidana biasa. Kasus ini menyentuh jantung keamanan negara, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hak konstitusional warga negara, hingga dugaan upaya menghilangkan barang bukti elektronik.

Praktisi hukum Dr. Santrawan T. Paparang, S.H., M.H., M.Kn., menegaskan, apabila seluruh dugaan tersebut terbukti, perbuatan itu merupakan persoalan hukum yang sangat serius dan tidak boleh diselesaikan sebatas tindakan administratif atau disiplin internal kepolisian.

Menurutnya, penyadapan merupakan tindakan yang membatasi hak privasi seseorang sehingga hanya dapat dilakukan berdasarkan kewenangan, tujuan, dan prosedur hukum yang jelas.

“Negara hukum tidak mengenal kekuasaan tanpa batas. Jabatan, pangkat, dan kewenangan tidak pernah memberikan hak kepada siapa pun untuk menerobos hukum. Apalagi menggunakan instrumen negara untuk melakukan penyadapan tanpa dasar hukum,” tegas Santrawan.

Kasus ini mencuat setelah Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha, diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.

Tiga perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Eko Hadi Santoso (EH).

Persoalan semakin serius setelah muncul dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026. Laporan polisi kemudian dibuat petugas pada 30 Oktober 2026. Penyidik juga menyita 11 unit telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.

Penyadapan Ilegal Bukan Sekadar Kesalahan Administratif

Santrawan menilai, unsur paling mendasar yang harus dibuktikan adalah apakah penyadapan dilakukan tanpa hak dan tanpa prosedur yang dibenarkan undang-undang.

Menurutnya, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 telah mengatur tata cara penyadapan di lingkungan Polri. Penyadapan harus berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

“Kalau nomor telepon dimasukkan ke sistem penyadapan tanpa dasar perkara, tanpa permohonan penyidik, dan tanpa prosedur yang sah, maka pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang melanggar SOP. Pertanyaan hukumnya adalah siapa yang menyalahgunakan kewenangan dan siapa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila penyalahgunaan sistem tersebut terbukti, tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena pihak yang terlibat memiliki jabatan tinggi di institusi negara.

Penghapusan Data: Ada Apa yang Hendak Disembunyikan?

Santrawan memberikan perhatian khusus terhadap dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Menurutnya, tindakan tersebut harus dibedah melalui pemeriksaan forensik digital untuk mengetahui siapa yang mengakses sistem, siapa yang memberikan perintah, data apa yang dihapus, kapan penghapusan dilakukan, dan apakah masih terdapat salinan atau jejak digital yang dapat dipulihkan.

“Jangan sampai penghapusan barang bukti justru membuat kebenaran menjadi gelap. Teknologi forensik harus digunakan untuk membuka seluruh jejak digital. Siapa yang memerintahkan dan siapa yang melaksanakan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya,” tegasnya.

Ia mengingatkan, dugaan penghilangan informasi elektronik merupakan persoalan tersendiri yang harus dibuktikan berdasarkan unsur tindak pidana, bukan dianggap sebagai tindakan teknis biasa.

Tiga Pasal, Tiga Persoalan Hukum Serius

Dalam perkara ini, Bareskrim menerapkan tiga ketentuan pidana.

Pertama, Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penyadapan tanpa hak, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik, dengan ancaman pidana sesuai bentuk perbuatan yang terbukti, termasuk maksimal enam tahun untuk ketentuan ayat (1).

Ketiga, Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE mengenai perubahan, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik tanpa hak, dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.

Santrawan menegaskan, penerapan pasal berlapis harus diuji berdasarkan pembuktian setiap unsur tindak pidana. Ancaman pidana tersebut tidak otomatis dijumlahkan, karena penentuan hukuman merupakan kewenangan hakim.

Ia juga mengingatkan penyidik agar memperhatikan asas legalitas dan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan waktu terjadinya perbuatan, mengingat dugaan perkara berlangsung sejak 2025, sementara KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Jangan Berhenti pada Tiga Tersangka!

Bagi Santrawan, pertanyaan paling penting dalam perkara ini justru terletak pada kemungkinan adanya rantai komando yang lebih luas.

Penyidik harus mengungkap siapa yang memiliki otorisasi penggunaan server, siapa operator teknisnya, siapa yang menyediakan perangkat, dari mana anggaran pengadaan berasal, serta siapa yang mengetahui dan menyetujui operasi tersebut.

“Operasi penyadapan menggunakan infrastruktur teknologi tidak boleh hanya dilihat dari orang yang menjalankan perintah. Harus ditelusuri siapa yang merancang, siapa yang memerintahkan, siapa yang menyediakan fasilitas, dan siapa yang menikmati hasilnya. Jangan sampai pelaksana diproses, sementara pihak yang terbukti menjadi pengendali justru tidak tersentuh,” tandasnya.

Ia juga meminta penyidik membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang ditemukan, tanpa membangun kesimpulan sebelum proses pembuktian selesai.

Presiden Saja Diduga Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?

Santrawan memandang perkara ini memiliki dimensi konstitusional yang sangat serius. Jika dugaan penyadapan tanpa hak terbukti dilakukan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh publik, maka perlindungan privasi seluruh warga negara patut menjadi perhatian.

Hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Negara tidak boleh membiarkan teknologi pengawasan berubah menjadi instrumen yang justru mengancam hak-hak warga negara.

“Kalau Presiden saja diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, bagaimana dengan rakyat biasa, wartawan, aktivis, dan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan untuk melindungi dirinya? Ini bukan hanya soal keamanan Presiden, tetapi soal jaminan bahwa tidak seorang pun boleh diawasi secara sewenang-wenang,” ujarnya.

Santrawan menegaskan, supremasi hukum harus berlaku tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada hukum yang tajam kepada bawahan tetapi tumpul terhadap pejabat tinggi.

“Jangan jadikan institusi sebagai tempat berlindung dari pertanggungjawaban pidana. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses. Tidak boleh ada impunitas, tidak boleh ada tebang pilih, dan tidak boleh ada upaya menutup-nutupi kebenaran,” pungkasnya.

Baginya, perkara ini merupakan ujian nyata bagi keberanian penegakan hukum di Indonesia. Publik tidak cukup hanya diberi tahu siapa yang menjadi tersangka. Publik juga berhak mengetahui bagaimana operasi itu berlangsung, siapa yang mengendalikan, dan apakah seluruh pihak yang bertanggung jawab benar-benar diproses berdasarkan hukum.

Sebab, ketika instrumen pengawasan negara diduga berubah menjadi alat penyadapan tanpa hak, yang dipertaruhkan bukan sekadar privasi seseorang, melainkan wibawa hukum dan kepercayaan rakyat terhadap negara.(Agus)

Jakarta, Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera menuntaskan permasalahan kepegawaian terkait pengangkatan lima Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Administrator yang dinilai belum sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelanggaran terhadap ketentuan manajemen ASN yang terjadi di Pemprov Sulbar tidak hanya menjadi persoalan administratif antara instansi pemerintah dan lembaga pengawas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi ASN Pemprov Sulbar sendiri.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Hardianawati, menegaskan bahwa praktik pengisian jabatan yang tidak sesuai NSPK dan prinsip Sistem Merit dapat mengganggu keadilan dalam pengembangan karier ASN, terutama bagi pegawai yang telah memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan untuk menduduki jabatan, tetapi tidak memperoleh kesempatan yang setara dalam proses pengisian jabatan. “Kerugian tersebut dapat terlihat dari terhambatnya kesempatan promosi, terganggunya kepastian jenjang karier, serta hilangnya kesempatan memperoleh pengalaman kepemimpinan dan pengembangan kompetensi melalui jabatan yang seharusnya dapat diakses secara objektif,” terangnya pada Rabu (04/11/2026).

Dari aspek kesejahteraan, tambahnya, terkait pula dengan ketidakpastian kedudukan jabatan yang berpotensi berdampak pada hak keuangan ASN, termasuk tunjangan jabatan dan komponen penghasilan lain yang berkaitan dengan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu menurutnya kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam administrasi kepegawaian, penilaian kinerja, serta perencanaan pengembangan karier berikutnya.

BKN mengingatkan Pemprov Sulbar bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ASN yang secara langsung terkait dengan keputusan pengangkatan, tetapi juga dapat memengaruhi ASN lainnya dalam organisasi. “Ketika pengisian jabatan tidak didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja secara objektif, kepercayaan ASN terhadap sistem merit dapat menurun. Hal ini berpotensi menciptakan iklim kerja yang tidak sehat, mengurangi motivasi dan profesionalisme, serta menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian,” pesannya.

Karena itu sebagai bentuk ketegasan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen ASN, BKN telah mengambil langkah dengan melakukan pemblokiran terhadap data kepegawaian PNS yang bersangkutan pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Langkah tersebut disampaikan melalui surat BKN Nomor 7010/B-AK.02.02/SD/F/2026 tanggal 23 Oktober 2026. Tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BKN yang sebelumnya telah disampaikan melalui surat Nomor 6277/R-AK.02.02/SD/F/2026 tanggal 1 Oktober 2026.

Di samping itu, Hardianawati menjelaskan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada sejumlah pejabat, termasuk gubernur selaku PPK di tingkat provinsi. Sementara itu, Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) memiliki kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut bukanlah ruang untuk mengambil keputusan secara bebas tanpa batas. Setiap pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, bersifat implementatif, administratif, dan operasional, serta menjunjung tinggi prinsip Sistem Merit.

“Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tidak hanya menghambat terwujudnya tata kelola ASN yang profesional dan akuntabel, tetapi juga berpotensi merugikan ASN. Kerugian tersebut dapat berupa terhambatnya kesempatan promosi dan pengembangan karier, terganggunya kepastian jenjang jabatan, hingga berpotensi memengaruhi hak keuangan dan penghasilan yang berkaitan dengan jabatan. ASN yang memiliki kualifikasi dan kompetensi harus mendapatkan kesempatan yang adil berdasarkan prinsip Sistem Merit, bukan justru dirugikan akibat keputusan kepegawaian yang tidak sesuai ketentuan. Karena itu, BKN terus memastikan setiap instansi pemerintah patuh terhadap NSPK dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan,” pungkasnya.