Beranda blog

Warga Keluhkan Sulit Bertemu Anggota Dewan, Dugaan Kejanggalan Sertifikat SHGB 726 Jadi Sorotan

Jakarta – Sejumlah perwakilan masyarakat didampingi Richard William selaku Kuasa Hukum Warga dari Richard William And Partner menyampaikan aspirasi terkait dugaan kejanggalan proses hukum dan keterlibatan Wantimpres Mohammad Jusuf Hamka dalam persoalan kepemilikan lahan yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian. Mereka berharap DPR RI serta aparat penegak hukum dapat turun tangan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Dalam keterangannya, Richard William selaku kuasa hukum perwakilan warga menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan menemui anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Sebelumnya, masyarakat bahkan berencana menggelar aksi damai. Namun, setelah berkomunikasi dengan pihak humas, mereka diarahkan untuk melakukan koordinasi melalui perwakilan humas bernama Bang Jali.

Richard mengungkapkan bahwa upaya untuk bertemu dengan anggota Komisi 3, Komisi 2, maupun Komisi 6 telah beberapa kali dilakukan. Namun, hingga kedatangan mereka pada tanggal 18 November 2026, belum ada kesempatan untuk berdialog langsung dengan anggota dewan.

Richard dan Masyarakat mengaku kecewa karena sebelumnya mendapatkan informasi bahwa kegiatan reses diperpanjang hingga tanggal 9 November. Namun, ketika kembali datang pada tanggal 18 November, mereka masih belum dapat bertemu dengan anggota dewan.

Bahkan, Kuasa Hukum warga menyampaikan bahwa mereka bersedia bertemu dengan staf maupun petugas lain apabila anggota dewan belum memiliki waktu. Akan tetapi, upaya tersebut juga belum membuahkan hasil.

Dalam situasi tersebut, seorang petugas keamanan bernama Ibu Siti memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum dan perwakilan warga untuk menyampaikan aspirasi di sekitar pintu gerbang. Ia juga membantu mengawal dan memfasilitasi komunikasi dengan unsur kepolisian, termasuk Polres Tanah Abang, Polda Metro Jaya, serta pihak terkait lainnya.

Karena Komisi 3 belum dapat menerima perwakilan warga pada hari itu, pihak humas kemudian mengupayakan pertemuan melalui perwakilan untuk menampung aspirasi masyarakat.

Soroti Dugaan Kejanggalan Sertifikat dan Prosedur Penyitaan

Selain persoalan komunikasi dengan anggota dewan, masyarakat juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses hukum, khususnya terkait prosedur penyitaan lahan.

Richard selaku Kuasa Hukum Warga mempertanyakan prosedur penyitaan yang menurut keterangan mereka dilakukan terlebih dahulu sebelum laporan polisi dibuat. Mereka meminta agar mekanisme tersebut diperiksa dan dijelaskan secara transparan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah dugaan adanya ketidaksesuaian data sertifikat. Dalam penyampaian aspirasi, warga mempertanyakan bagaimana satu sertifikat dapat muncul atau tercatat di tiga tempat berbeda.

Mereka juga menyinggung dugaan adanya tiga keputusan terkait sertifikat SHGB Nomor 726 yang diklaim berada di lokasi berbeda, termasuk informasi mengenai 2 kelurahan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Atas persoalan tersebut, kuasa hukum masyarakat meminta agar dokumen pertanahan, riwayat penerbitan sertifikat, serta seluruh keputusan yang berkaitan dengan objek sengketa diperiksa secara menyeluruh oleh instansi berwenang.

Minta DPR RI Turun Tangan dan Evaluasi Penanganan Perkara

Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum dan perwakilan masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Kapolsek Tanah Abang beserta jajarannya, serta pihak kepolisian lainnya yang dinilai telah membantu memfasilitasi penyampaian aspirasi.

Namun, mereka juga meminta agar penanganan perkara oleh Polres Depok dievaluasi secara objektif. Kuasa Hukum Warga menyampaikan sejumlah dugaan, mulai dari ketidakprofesionalan penanganan perkara, dugaan manipulasi fakta dan data, hingga dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat.

Seluruh dugaan tersebut diharapkan dapat diperiksa secara independen dengan mengedepankan bukti dan prosedur hukum.

Kuasa Hukum dan Masyarakat juga berharap anggota dewan dapat turun langsung meninjau lokasi yang menjadi objek sengketa, termasuk menelusuri persoalan pagar dan bangunan yang dibangun oleh Wantimpres Mohammad Jusuf Hamka menurut warga telah berdampak pada pemanfaatan lahan masyarakat.

Mereka menginginkan agar hak masyarakat yang terbukti sah dapat dipulihkan, sehingga warga bisa kembali menggunakan dan mengelola lahannya sesuai ketentuan hukum.

Mereka berharap pihak terkait dapat mengawal jalannya penyampaian aspirasi serta membuka ruang dialog dengan perwakilan masyarakat.

Persoalan jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) juga menjadi bagian dari argumentasi kuasa hukum warga. Mereka mempertanyakan kemungkinan penerbitan hak atas tanah pada area yang menurut mereka berada di jalur SUTET dan meminta agar status tata ruang, batas bidang tanah, serta legalitas dokumen pertanahan diperiksa.

Kuasa hukum Masyarakat menegaskan bahwa tujuan utama perjuangan mereka adalah memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan hak atas tanah apabila terbukti menjadi hak mereka.

Hingga berita ini disusun, berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat masih memerlukan verifikasi dokumen serta klarifikasi dari DPR RI, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek sengketa.

Gapta TV

Rudy Susmanto Tata Flyover Cileungsi, Siapkan Ruang Publik dan Landmark Baru

CILEUNGSI – Bupati Bogor, Rudy Susmanto terus melakukan penataan kawasan Flyover Cileungsi untuk menghadirkan lingkungan yang lebih bersih, indah, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercantik wajah kawasan perkotaan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik di wilayah Bogor Timur. Demikian diungkapkannya saat melakukan peninjauan sejumlah titik pembangunan di wilayah timur Kabupaten Bogor, Rabu (18/11).

Bupati Rudy Susmanto mengatakan, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Flyover Cileungsi selama bertahun-tahun menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Namun, melalui komunikasi dan pendekatan yang baik, para pedagang akhirnya bersedia mengikuti proses penataan.

“Flyover Cileungsi sudah dikeluhkan masyarakat sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, ada masyarakat yang menyampaikan bahwa keberadaan pedagang kaki lima di kawasan tersebut sudah berlangsung puluhan tahun dan sulit ditata. Namun, melalui komunikasi yang baik dengan para pedagang, akhirnya mereka bersedia untuk ditata,” ujar Rudy.

Saat ini, kawasan flyover sudah tidak lagi dipenuhi PKL. Selanjutnya, Pemkab Bogor akan menata area di bawah flyover agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Penataan juga akan dilakukan pada kawasan simpang empat yang direncanakan menjadi salah satu landmark di wilayah Bogor Timur.

Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Rudy juga ingin menghadirkan sentuhan kreativitas dan identitas lokal dalam penataan kawasan tersebut.

Ia mengapresiasi keterlibatan anak-anak muda kreatif Cileungsi yang telah berpartisipasi membuat mural bertema perjuangan di sejumlah tiang flyover. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi pemerintah dengan komunitas pemuda dalam memperindah ruang publik.(AA)

 

 

SUMBER :  (DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)

Bupati Bogor Akan Revitalisasi Masjid Raya Raudhatul Faizin dan Bangun Alun-Alun Tanjungsari pada 2027

Tanjungsari – Bupati Bogor Rudy Susmanto merencanakan revitalisasi Masjid Raya Raudhatul Faizin sekaligus penataan Alun-Alun Tanjungsari pada tahun 2027.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan fasilitas keagamaan dan ruang publik yang lebih nyaman, tertata, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Rencana tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat singgah di Masjid Raya Raudhatul Faizin, Kecamatan Tanjungsari.

Dalam kesempatan itu, Rudy menyampaikan bahwa revitalisasi masjid akan dilaksanakan bersamaan dengan penataan kawasan alun-alun.

“Insyaallah tahun 2027 masjid ini akan kita revitalisasi bersamaan dengan penataan Alun-Alun Tanjungsari. Kita ingin menghadirkan masjid yang lebih nyaman dan bermanfaat bagi umat,” ungkap Rudy.

Menurutnya, pembangunan Kabupaten Bogor membutuhkan kebersamaan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Penataan fasilitas keagamaan dan ruang publik diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga.

Pemkab Bogor terus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk Kecamatan Tanjungsari, agar masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas fasilitas dan lingkungan di daerahnya.

Melalui langkah tersebut, Rudy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik demi kemaslahatan masyarakat.(AA)

 

 

SUMBER (Diskominfo Kabupaten Bogor )

PWI Pusat Minta Kapolda Babel Turun Tangan Soal Pelabelan Hoaks terhadap Enam Media

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan polemik pelabelan hoaks oleh Humas Polda Babel terhadap pemberitaan enam media daring. Tindakan tersebut dinilai berpotensi merugikan wartawan dan perusahaan pers serta menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers.

Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, setelah menerima rombongan pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang datang menyampaikan pengaduan dan berkonsultasi di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Pengaduan tersebut didasarkan pada Surat Keberatan PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolda Babel. Dalam surat itu, PWI Babel mempersoalkan unggahan akun Instagram Humas Polda Babel yang berkolaborasi dengan Humas Polres Bangka pada 9 November 2026 karena menampilkan tangkapan layar pemberitaan enam media dengan label “HOAX” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”. PWI Babel menegaskan bahwa pemberitaan tersebut merupakan karya jurnalistik yang menurut mereka telah melalui proses peliputan, memiliki narasumber yang jelas, serta telah diupayakan konfirmasi dan verifikasi. PWI Babel juga meminta agar unggahan tersebut dihapus dan keberatan terhadap pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan pers.

Dalam pertemuan yang dimulai pukul 10.35 WIB itu, Anrico didampingi Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Jimmy Endey.

“Kami meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Jangan sampai perbedaan pandangan terhadap suatu pemberitaan justru menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers,” ujar Anrico.

Rombongan PWI Babel dipimpin Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim, bersama Wakil Bendahara Wiwi Andriani, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mad Doni, Ketua SIWO Nastazia Elvitasari, Ketua PWI Pokja Pangkalpinang Robi Yansah, serta anggota Seksi Media Siber, Multimedia, dan Fotografi Eka Firmansyah.

Fakhruddin mengatakan pelabelan hoaks oleh Humas Polda Babel sangat merugikan wartawan dan media yang bersangkutan. Menurut dia, tindakan tersebut tidak hanya berpotensi merusak kredibilitas media di mata masyarakat, tetapi juga dapat menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers apabila dibiarkan tanpa penyelesaian.

“Pelabelan hoaks terhadap pemberitaan media sangat merugikan jurnalis dan perusahaan pers yang bersangkutan. Apabila tindakan seperti ini dibiarkan, kami khawatir akan menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers, karena setiap pemberitaan yang tidak sejalan dengan pandangan pihak tertentu dapat dengan mudah diberi cap hoaks tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers,” kata Fakhruddin.

Kedatangan rombongan tersebut juga merupakan tindak lanjut Surat PWI Babel Nomor 1271/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 tentang permohonan konsultasi hukum kepada PWI Pusat.

Berawal dari Dugaan Kekerasan di Polsek Sungailiat

Polemik bermula dari pemberitaan sejumlah media daring pada 9 November 2026 mengenai dugaan tindak kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD, Pratu Ilham, di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan PWI Babel, pemberitaan tersebut berawal dari wawancara wartawan dengan Pratu Ilham yang mengaku mengalami kekerasan saat mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan kehilangan telepon genggam.

Wartawan yang melakukan peliputan juga disebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian sebelum berita diterbitkan.

Namun, pihak kepolisian membantah dugaan pemukulan tersebut.

Kapolres Bangka, AKBP Indra Feri Dalimunthe, memberikan klarifikasi yang kemudian dimuat sejumlah media dengan judul “Kapolres Indra Feri Dalimunthe: Tidak Benar Anggota TNI AD Korban Kekerasan di Polsek Sungailiat.”

Persoalan berkembang setelah Humas Polda Babel mengunggah tangkapan layar pemberitaan enam media melalui akun media sosial resminya dengan membubuhkan stempel bertuliskan “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.

Enam media yang tercantum dalam lampiran surat keberatan PWI Babel ialah Bangka Independent, Sekilasindonews, Babelfaktual, Papinkapost, Bangkaekspres, dan Babelterkini.

Polda Babel Sebut Pelabelan Hoaks sebagai Diskresi Kepolisian

Menanggapi keberatan tersebut, Humas Polda Babel menyampaikan jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa pelabelan hoaks dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Polda menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi internal, enam pemberitaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak kondusif.

Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Suharyoso, juga menyatakan bahwa pemberian label tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan wartawan, media, maupun organisasi profesi pers.

Melalui pemberitaan resmi kepolisian, Polda Babel turut menyampaikan argumentasi bahwa langkah tersebut merupakan bentuk diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Argumentasi itu menjadi salah satu pokok persoalan yang dikonsultasikan pengurus PWI Babel kepada Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.

Anrico: Produk Jurnalistik yang Memenuhi Kode Etik Harus Dilindungi

Anrico Pasaribu menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin undang-undang. Karena itu, setiap produk jurnalistik yang dihasilkan melalui proses profesional dan memenuhi ketentuan Kode Etik Jurnalistik harus memperoleh perlindungan hukum.

“Produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan sesuai dengan kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan fakta yang akurat, terverifikasi, serta memenuhi prinsip keberimbangan, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Anrico.

Menurut dia, kepolisian memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau membantah pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta. Namun, penggunaan hak tersebut harus tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap kemerdekaan pers.

Anrico menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara bantahan terhadap suatu peristiwa dan penilaian mengenai apakah sebuah karya jurnalistik telah memenuhi ketentuan etik.

Penilaian terhadap kepatuhan karya jurnalistik pada Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

Karena itu, penggunaan label hoaks terhadap produk jurnalistik perlu dilakukan secara hati-hati, berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers.

“Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki ruang untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi. Apabila masih terdapat perselisihan mengenai produk jurnalistik, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme Dewan Pers,” katanya.

PWI Pusat Minta Kapolda Evaluasi Pelabelan Hoaks

Anrico meminta Kapolda Babel memberikan perhatian langsung terhadap persoalan tersebut, termasuk mengevaluasi dasar dan penggunaan label hoaks oleh jajaran Humas Polda.

Menurut dia, penjelasan mengenai hasil verifikasi yang menjadi dasar pelabelan penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terlebih, berdasarkan dokumen yang disampaikan PWI Babel, sejumlah media yang sebelumnya memberitakan dugaan kekerasan telah memuat bantahan dan klarifikasi resmi dari Kapolres Bangka.

Pemuatan klarifikasi tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menilai keseluruhan proses jurnalistik, meskipun tidak dengan sendirinya menentukan benar atau salahnya pemberitaan awal.

“Kami berharap Kapolda Babel dapat memfasilitasi dialog dan mencari penyelesaian yang baik, termasuk mengevaluasi dasar serta penggunaan label hoaks terhadap pemberitaan tersebut. Apabila terdapat perbedaan penilaian terhadap produk jurnalistik, mekanisme Dewan Pers harus tetap dihormati,” tegas Anrico.

Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian harus dijalankan sesuai ketentuan hukum, secara proporsional dan akuntabel, serta tidak boleh mengabaikan jaminan kemerdekaan pers.

PWI Pusat Dalami Dokumen Pengaduan

Dalam pertemuan tersebut, pengurus PWI Babel menyampaikan sejumlah dokumen terkait persoalan pelabelan hoaks, termasuk kronologi pemberitaan, surat keberatan kepada Kapolda, jawaban Humas Polda, serta tautan pemberitaan yang memuat klarifikasi kepolisian.

Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat akan menelaah dokumen dan bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah kelembagaan selanjutnya.

PWI Pusat memandang penting adanya komunikasi yang konstruktif antara PWI Babel dan Polda Kepulauan Bangka Belitung agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Di sisi lain, PWI Pusat tetap menekankan bahwa setiap wartawan wajib bekerja secara profesional, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Anrico berharap penyelesaian persoalan ini dapat mengedepankan penghormatan terhadap hukum, profesionalisme kepolisian, dan kemerdekaan pers.

“Kepolisian dan pers memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melayani kepentingan masyarakat. Hubungan yang baik harus dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan, profesionalisme, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Anrico.

PWI Pusat berharap penyelesaian polemik pelabelan hoaks tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan insan pers, sekaligus memastikan kemerdekaan pers tetap terlindungi dalam negara hukum yang demokratis.

—

Telusuri Dugaan Mafia Solar, Tiga Mobil Wartawan Dikejar dan Dihancurkan Kelompok Bermotor di Semarang – Demak

0

SEMARANG – Aksi dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap awak media terjadi di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tiga unit mobil yang digunakan awak media mengalami kerusakan cukup serius setelah diduga menjadi sasaran pelemparan batu oleh sekelompok orang tidak dikenal pada Rabu dinihari, 18 November 2026.

Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penelusuran awak media terhadap praktik pengisian BBM jenis solar secara berulang di salah satu SPBU, serta dugaan penjualan solar kepada pihak pengelola galian di wilayah Semarang.

Insiden bermula ketika awak media sedang beristirahat di SPBU 44.501.39 yang berlokasi di Terboyo Kulon, Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Saat berada di lokasi, awak media mendapati sejumlah mobil dump truck melakukan aktivitas pengisian solar dengan pola yang tidak biasa.

Setelah menyelesaikan pengisian, kendaraan-kendaraan tersebut terlihat memarkirkan kendaraannya di halaman SPBU. Namun, berselang beberapa menit, beberapa dump truck kembali mundur menuju dispenser untuk melakukan pengisian BBM solar berikutnya.

Aktivitas tersebut kemudian menjadi perhatian awak media yang berupaya meminta penjelasan kepada operator SPBU.

Dalam keterangannya, operator yang mengaku bernama Hakim menjelaskan bahwa pengisian menggunakan barcode hanya dapat dilakukan satu kali. Namun, menurutnya, kapasitas pengisian juga bergantung pada kemampuan dispenser yang digunakan.

“Pengisian itu menggunakan barcode hanya bisa satu kali. Kalau kendaraan melakukan pengisian sampai 200 liter atau sekitar Rp1.360.000, itu tergantung dispensernya. Ada dispenser yang maksimal Rp990.000, ada juga yang bisa langsung Rp1.360.000. Jadi, kalau kapasitasnya belum mencukupi, pengisian bisa terlihat dilakukan beberapa kali,” jelas operator tersebut.

Operator itu juga menyampaikan bahwa pengisian berikutnya seharusnya diberikan jeda waktu apabila mengikuti SOP yang berlaku di SPBU.

“Kalau sesuai SOP, pengisian berikutnya harus ada jeda sekitar satu jam. Tetapi, itu juga tergantung operatornya. Ada yang bisa langsung mengisikan dan ada juga yang tidak,” tambahnya.

Setelah mendapatkan penjelasan dari operator, salah satu kendaraan awak media kemudian melakukan penelusuran dengan mengikuti arah perjalanan dump truck yang sebelumnya terlihat melakukan pengisian solar.

Penelusuran tersebut mengarah ke sebuah lokasi galian di Parakan, Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Setibanya di lokasi, awak media berhasil mewawancarai salah seorang pengemudi dump truck bernomor polisi B 9923 KIU. Pengemudi yang enggan menyebutkan identitasnya itu mengakui bahwa dirinya menjual BBM jenis solar kepada pihak galian.

Dalam wawancara tersebut, pengemudi menyebutkan harga solar yang dijual mencapai Rp8.500 per liter. “Solar ini saya jual ke pihak galian dengan harga Rp8.500 per liter,” ungkap pengemudi dump truck tersebut.

Namun, ketika wawancara berlangsung, seorang perempuan yang diduga sebagai koordinator di lokasi galian tiba-tiba menghentikan komunikasi antara awak media dengan pengemudi.

Perempuan tersebut kemudian memberikan instruksi kepada pengemudi agar segera melanjutkan aktivitasnya.

Di lokasi yang sama, awak media juga melihat keberadaan sebuah kempu atau tangki penampungan yang diduga digunakan untuk menampung BBM jenis solar dengan kapasitas mencapai ribuan liter.

Situasi semakin memanas ketika seorang pria yang menggunakan sepeda motor dengan Nomor Polisi H 5752 OV mendatangi awak media. Pria tersebut mengaku bernama Roy.

Roy melarang awak media melakukan dokumentasi di lokasi. Bahkan, pria tersebut sempat berupaya merampas telepon genggam milik wartawan.

Dalam situasi tersebut, Roy sempat menyampaikan larangan kepada awak media untuk mengambil gambar.

” Kenapa Video – video, ” demikian pernyataan yang disampaikan Roy dengan nada tinggi.

Merasa situasi semakin tidak kondusif, awak media akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Namun, perjalanan meninggalkan lokasi justru berubah menjadi insiden yang membahayakan keselamatan.

Saat dalam perjalanan, sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah belasan orang dengan menggunakan sepeda motor diduga menghadang dan mengejar kendaraan awak media.

Terjadi aksi kejar-kejaran. Dalam situasi tersebut, kendaraan awak media dilempari batu hingga mengakibatkan kerusakan cukup serius, terutama pada bagian kaca belakang.

Untuk menghindari situasi yang semakin membahayakan, awak media kemudian berupaya menuju Polda Jawa Tengah guna melaporkan kejadian tersebut.
Namun, teror terhadap awak media ternyata tidak hanya dialami oleh satu kendaraan.

Pada waktu yang bersamaan, kendaraan awak media lainnya yang sedang melakukan penelusuran di lokasi parkir puluhan dump truck di wilayah Batu Lor, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, juga mengalami pengejaran oleh sekelompok orang tidak dikenal.

Mobil tersebut turut menjadi sasaran pelemparan batu hingga kaca bagian belakang mengalami kerusakan parah.

Insiden serupa kembali dialami kendaraan awak media yang ketiga. Saat mengetahui dua kendaraan rekannya telah mengalami kerusakan akibat aksi pengejaran dan pelemparan, awak media yang berada di kendaraan ketiga berinisiatif mengamankan diri ke Polsek Sayung.

Setelah merasa situasi cukup aman, mereka bermaksud menyusul rekan-rekannya yang berada di Polda Jawa Tengah. Namun, belum lama kendaraan meninggalkan Polsek Sayung, sekelompok orang tidak dikenal kembali melakukan pengejaran.

Kelompok tersebut menggunakan masker dan penutup kepala menyerupai atribut ninja. Mereka melempari kendaraan menggunakan batu dan benda yang diduga berasal dari senjata jenis airsoft gun.

Akibat kejadian tersebut, mobil ketiga mengalami kerusakan pada kaca belakang yang pecah serta spion sebelah kiri.

Atas rangkaian peristiwa tersebut, awak media telah melaporkan kejadian ke Polda Jawa Tengah dan Polres Demak agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya mengungkap identitas para pelaku pelemparan dan pengejaran, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan, mengoordinasikan, ataupun berada di balik aksi tersebut.

Selain dugaan kekerasan terhadap awak media, temuan aktivitas pengisian solar berulang di SPBU serta pengakuan pengemudi dump truck mengenai penjualan solar kepada pihak galian juga perlu mendapatkan perhatian dan klarifikasi dari pihak terkait.

Siapa sebenarnya pihak yang merasa terganggu dengan penelusuran awak media? Dan siapa yang berada di balik aksi pengejaran serta pelemparan terhadap tiga kendaraan wartawan tersebut?
Jawabannya kini berada di tangan aparat penegak hukum.

Dituding Terlibat Judol dan Doxing, Dasco: Saya Tidak Pernah Mengintimidasi

JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah keras tudingan dirinya terlibat dalam bisnis judi online maupun membocorkan data pribadi warga yang mengkritiknya di internet.
‎
‎Pernyataan ini disampaikan Dasco usai rapat kerja Komisi III DPR RI tetang RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta , Rabu, 18 November.
‎
‎Politikus Partai Gerindra tersebut menegaskan dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mencari atau membocorkan data pribadi warganet. Ia juga menekankan tidak pernah berniat melakukan intimidasi terhadap siapa pun.
‎
‎Dasco menilai tudingan serupa merupakan pola berulang yang kerap diarahkan kepadanya setiap kali ada isu politik tertentu yang sedang bergulir.
‎
‎Dasco menyebut dirinya telah berulangkali dituduh terlibat judol dan doxing. Namun, ia menekankan tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan.
‎
‎Isu doxing mengemuka setelah sejumlah warganet mengaku diintimidasi pihak-pihak tidak dikenal usai menyinggung Dasco di internet.
‎Selain itu, Dasco menekankan dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mencari atau membocorkan data pribadi warga yang mengkritiknya.
‎
‎Dalam klarifikasinya, ia menyoroti pola serangan yang dianggap berulang dan memaparkan sikapnya dari sudut pandang hukum
‎
‎Dasco menegaskan bahwa tidak pernah terbersit niat sedikit pun baginya untuk melakukan doxing atau intimidasi terhadap siapa pun, meskipun ia merasa kerap menjadi sasaran tuduhan yang tidak benar.(AK)
‎

Dugaan Penelantaran Keluarga hingga Intervensi Manajemen, Dirut PLN Disorot

JAKARTA, Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, menjadi sorotan setelah sebuah pemberitaan mengangkat dugaan persoalan rumah tangga yang melibatkan dirinya.
‎
‎Isu tersebut tidak hanya menyangkut dugaan pengabaian tanggung jawab terhadap keluarga, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan konflik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan.
‎
‎Pemberitaan Bongkar Post pada Senin 16 November 2026 menyebut adanya dugaan bahwa Suroso menelantarkan istri dan anaknya.
‎
‎Laporan itu juga mengaitkan persoalan domestik tersebut dengan hubungan Suroso bersama seorang perempuan bernama Nur Zulaiah.
‎
‎Salah satu hal yang diangkat dalam laporan tersebut adalah beredarnya video melalui akun Facebook Cak Kirun Reel dengan judul “Silaturahmi Dengan Bapak Dirut PLN Pusat”.
‎
‎Dalam video itu, Suroso disebut terlihat bersama seorang perempuan yang diperkenalkan kepada sejumlah orang dengan panggilan “mah”. Namun, kemunculan dalam video tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan status hubungan pribadi maupun dugaan penelantaran keluarga. Konteks rekaman, waktu pengambilan gambar, dan keterangan pihak-pihak yang terlibat masih perlu dikonfirmasi
‎
‎Selain persoalan keluarga, laporan tersebut memuat dugaan adanya pengaruh pihak di luar struktur resmi PLN terhadap sejumlah keputusan perusahaan.
‎
‎Nur Zulaiah disebut memiliki kedekatan dan pengaruh dalam urusan manajerial, termasuk penempatan pejabat serta kebijakan tertentu.
‎
‎Tuduhan mengenai intervensi dalam pengambilan keputusan perusahaan negara merupakan persoalan yang berbeda dari masalah rumah tangga.
‎
‎Karena itu, klaim tersebut perlu ditelusuri melalui bukti yang dapat diuji, keterangan pihak terkait, serta mekanisme pengawasan dan tata kelola perusahaan.
‎
‎Jika dugaan intervensi benar terjadi, persoalan tersebut dapat menjadi perhatian dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
‎
‎Namun, hingga ada hasil pemeriksaan atau bukti yang terverifikasi, tuduhan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran.
‎
‎Laporan Bongkar Post juga memuat dugaan mengenai pengabaian tanggung jawab keluarga dan persoalan pengelolaan keuangan rumah tangga.
‎
‎Informasi tersebut masih merupakan klaim dalam pemberitaan dan belum disertai konfirmasi dari seluruh pihak yang disebutkan.
‎
‎Suroso ditetapkan sebagai Dirut PLN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 14 Oktober 2026, menggantikan Darmawan Prasodjo.
‎
‎Meski demikian, penilaian terhadap kinerja dan integritas pimpinan BUMN harus didasarkan pada informasi yang terverifikasi.
‎
‎Persoalan pribadi tidak otomatis membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan, sementara dugaan konflik kepentingan perlu diperiksa berdasarkan bukti dan aturan perusahaan.(AA)

Sidang Praperadilan Perkara No. 18 Ditunda, Termohon Tidak Hadir, Kuasa Hukum: Sertifikatnya Ajaib!

0

Monitorjabarnews.com – DEPOK – Sidang lanjutan praperadilan perkara Nomor 18 digelar di Pengadilan Negeri Depok, Senin (16/11/2026). Agenda sidang hari ini merupakan lanjutan dari praperadilan sebelumnya perkara Nomor 17.

Sidang ini diajukan oleh kuasa hukum dari Ibu Ida dan seluruh ahli waris yang merasa tidak puas dengan keputusan Majelis Hakim sebelumnya.

Dalam sidang perdana perkara Nomor 18 ini, pihak termohon tidak hadir, sehingga sidang terpaksa ditunda hingga satu minggu ke depan, yaitu pada 23 November 2026.

Sertifikat Ajaib dan Gaib

Hal yang paling disorot oleh kuasa hukum adalah kejanggalan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 442 yang kini sudah berganti menjadi SHGB Nomor 726.

Menurut kuasa hukum, sertifikat tersebut adalah sertifikat yang ajaib dan gaib.

“Menurut kami itu adalah sertifikat yang ajaib dan gaib. Bisa dibilang, kenapa kami bilang seperti itu, karena kami merasa sertifikat itu ada tapi enggak ada, lucu kan,” ujar kuasa hukum Ibu Ida usai persidangan.

Kejanggalan itu muncul karena pada saat pembuktian di persidangan sebelumnya, pihak termohon hanya melampirkan sebanyak 35 alat bukti yang hanya berupa surat pemeriksaan saja.

Akan tetapi, di dalam surat keputusan dari Majelis Hakim, dicantumkan bahwa sertifikat 726 itu ada.

“Jadi gaib ini, sebetulnya sertifikat itu ada tapi enggak ada. Jadi apakah sertifikat ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja seperti itu,” tegasnya.

Pagar Dipasang Tanpa Pernah Ditunjukkan Sertifikat

Kejanggalan selanjutnya yang dirasakan sangat janggal adalah pada saat melakukan pemagaran. Pihak ahli waris tidak pernah ditunjukkan sertifikatnya.

Mereka langsung saja melakukan pemagaran tanpa ahli waris menerima atau ditunjukkan sertifikat tersebut.

“Pada saat melakukan pemagaran itu pun dari pihak ahli waris pun tidak ditunjukkan untuk sertifikatnya, mereka langsung aja melakukan pemagaran seperti itu tanpa kami menerima atau ditunjukkan untuk sertifikat tersebut, kan benar-benar ajaib lah kasus ini,” ungkapnya.

Tuntutan: Bongkar Pagar yang Merampas Hak Ahli Waris

Untuk gugatan kedua ini, kuasa hukum pemohon atau meminta pembongkaran pagar yang telah dipasang di rumah atau di belakang tanah yang merupakan hak dari kliennya, Ibu Ida dan juga ahli waris lainnya.

“Ya tuntutan kami untuk gugatan kedua ini, sebenarnya kami ingin memohon atau meminta untuk pembongkaran pagar yang telah dipasang di rumah atau di belakang tanah yang merupakan itu adalah hak dari klien kami Ibu Ida dan juga ahli waris lainnya,” jelasnya.

Sidang di dalam tadi berjalan seperti biasa, yakni hanya mengumpulkan kelengkapan registrasi dan kelengkapan dokumen, seperti surat kuasa dan sumpah advokat. Sidang berjalan lancar walaupun ada sedikit kendala-kendala di lapangan.

Harapan Kuasa Hukum

Kuasa hukum menegaskan akan terus mengusahakan semua yang terbaik untuk kliennya, Ibu Ida dan seluruh ahli waris, agar mereka tetap memperoleh hak-hak mereka yang sudah diakui dan diduga dirampas oleh oknum-oknum tertentu.

“Harapan dari kami tetap kami ingin atau kami akan terus mengusahakan semua yang terbaik untuk klien kami Ibu Ida dan juga untuk seluruh ahli waris agar mereka tetap memperoleh hak-hak mereka,” tutupnya.

Sidang lanjutan akan digelar pada Senin, 23 November 2026 dengan agenda pembuktian dan kehadiran pihak termohon.

 

 

MAUNG Pusat Desak KPK: Sampaikan Hasil Akhir Pemeriksaan Kepala BPJN Kalbar Secara Terbuka!

0

PONTIANAK,KALBAR—Informasi mengenai dugaan ketidakwajaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta rencana KPK memanggil Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah, kian menguat seiring munculnya informasi lain yang juga menyeret nama yang sama — dugaan kasus penganiayaan. Dua isu besar yang menyertai sosok yang sama ini kini menjadi sorotan serius masyarakat. DPP LSM Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) melalui Kepala Divisi Hukum, Iwan Gunawan, S.H.M.Sos. C.med..,meminta aparat penegak hukum menelusuri dan menuntaskan keduanya secara beriringan, konsisten, dan hasil akhirnya disampaikan secara terbuka kepada publik.

Langkah KPK memanggil pejabat terkait patut diapresiasi. Namun, yang menjadi pertanyaan mendasar masyarakat adalah: ke mana arah proses ini, kapan kejelasan diperoleh, dan bagaimana dengan informasi dugaan penganiayaan yang juga berkaitan dengan pihak yang sama?

“Kami mencermati perkembangan ini. Pemanggilan terkait LHKPN adalah langkah awal yang positif. Namun di saat yang sama, informasi dugaan penganiayaan yang juga menyeret nama yang sama tidak boleh diabaikan. Ketika muncul lebih dari satu persoalan yang berkaitan dengan orang yang sama, penegak hukum tidak boleh menangani secara terpisah-pisah. Harus dilihat gambaran besarnya. Apakah ada keterkaitan? Apakah ada pola? Semua harus diperiksa secara objektif dan menyeluruh,” ujar Iwan Gunawan saat memberikan keterangan pers, Sabtu (14/11/2026).

Iwan Gunawan menegaskan, LHKPN bukan sekadar dokumen administrasi rutin. Akurasi dan kebenaran di dalamnya adalah cermin integritas seorang pejabat publik. Jika ditemukan ketidakwajaran yang signifikan, maka penelusuran harus dilakukan mendalam — tidak berhenti pada penjelasan yang diberikan saat pemanggilan.

“Verifikasi harus menyeluruh. Bandingkan harta yang dilaporkan dengan sumber pendapatan resmi. Jika ditemukan aset yang tidak memiliki penjelasan sah, maka itu adalah indikasi yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan ada yang terlepas dari penagihan pembuktian,” tambahnya.

Terkait dugaan penganiayaan, pihaknya menekankan bahwa setiap laporan wajib ditindaklanjuti berdasarkan fakta, saksi, dan alat bukti yang sah. “Kasus penganiayaan adalah perkara tersendiri yang memiliki jalur pemeriksaan tersendiri pula. Jangan sampai salah satu perkara dibiarkan menguap karena perkara lain sedang disorot publik. Keduanya harus diusut sampai jelas, dan keduanya harus disampaikan perkembangannya secara transparan kepada masyarakat,” tegasnya.

Pihaknya juga mengingatkan agar prinsip kesetaraan hukum dan asas praduga tidak bersalah tetap dijunjung tinggi. “Hukum berlaku sama untuk semua pejabat negara. Prinsip pemeriksaan tidak boleh berbeda antara satu instansi dengan instansi lain. Dan selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setiap orang berhak dianggap tidak bersalah. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh menghalangi aparat untuk memeriksa setiap fakta yang ada secara tuntas,” ujarnya.

DASAR HUKUM:

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme — Pasal 8 huruf f:
Setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada instansi yang berwenang.

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara — Pasal 24 dan Pasal 25:
LHKPN wajib disampaikan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Ketidakbenaran atau kelalaian penyampaian dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP — Pasal 427:
Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP — Pasal 454 dan Pasal 455:
Mengatur tindak pidana penganiayaan, ancaman pidana penjara, dan ketentuan pemberatan.

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — Pasal 2 ayat (1):
Harta kekayaan yang tidak sejalan dengan pendapatan resmi dan tidak dapat dijelaskan sumbernya dapat menjadi indikasi dugaan korupsi.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK — Pasal 11 huruf b dan c:
KPK berwenang menyelidiki dan menyidik dugaan korupsi serta wajib menyampaikan informasi perkembangan perkara kepada publik.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP — Pasal 107 ayat (1):
Setiap laporan dugaan tindak pidana wajib ditindaklanjuti oleh penyidik.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Pasal 9 ayat (1):
Badan publik wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai perkembangan penanganan perkara kepentingan publik.

DPP LSM MAUNG berharap aparat penegak hukum dapat menangani kedua isu ini secara objektif, beriringan, dan transparan. Pemanggilan adalah langkah awal, namun yang ditunggu masyarakat adalah hasil akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral untuk setiap perkara yang sedang diperiksa.

DPP LSM MAUNG
Mengawal Proses Hukum — Menuntut Penegakan Hukum yang Konsisten dan Transparan

Publisher : TIM/RED
Penuls : TIM MAUNG
Ket Foto : Ilustrasi (Ist)

Mengenal Lebih Jauh RAJAWALI : Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia: Rumah Besar Pers yang Berbadan Hukum

JAKARTA, Di tengah riuhnya dunia pers di Tanah Air, lahir sebuah harapan baru. Sebuah rumah besar yang tak sekadar menaungi, tetapi juga membimbing, menguatkan, dan menyatukan para pengemban amanah informasi di negeri ini. Namanya: Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) .

Didirikan secara resmi pada tanggal 17 Desember 2024 oleh Hadysa Prana, RAJAWALI hadir bukan atas dorongan ambisi pribadi, melainkan dari kerinduan mendalam: agar wartawan Indonesia tidak lagi berjalan sendiri. Agar mereka tumbuh menjadi insan profesional yang handal, berintegritas tinggi, dan mampu berdiri tegak di tengah tekanan maupun godaan zaman.

“Kita sadar: menjadi wartawan hari ini tidak mudah. Di satu sisi ada kebebasan yang harus dijaga, di sisi lain ada tanggung jawab yang tak boleh diabaikan. RAJAWALI hadir untuk menjadi sahabat seperjuangan — tempat bertumbuh, tempat saling menguatkan, dan tempat membangun kolaborasi yang jujur antara dunia pers dan lembaga masyarakat,” demikian semangat yang diusung pendiriannya. Ungkap Hadysa Prana sang pendiri Rajawali. Sabtu (14/11/26).

LAHIR DENGAN KETEGUHAN HUKUM, BERPIJAK PADA LANDASAN NEGARA

RAJAWALI bukan sekadar nama atau keinginan sesaat. Organisasi ini telah sah berdiri sebagai badan hukum perkumpulan, telah mendapat pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta dilengkapi dengan sekretariat nasional dan jajaran kepengurusan yang jelas.

Kepastian hukum ini sejalan dengan amanat konstitusi: Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers, dan setiap perusahaan pers wajib berbentuk badan hukum Indonesia.

Sebagai badan hukum, RAJAWALI berdiri tegak dengan ciri-ciri kelembagaan yang utuh: memiliki kekayaan yang dikelola secara terpisah dari pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban yang jelas, terdaftar resmi di negara, didirikan dengan akta notaris, dan mampu melakukan perbuatan hukum — termasuk memperjuangkan kebenaran sekaligus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Berbentuk perkumpulan/perhimpunan (Vereniging), RAJAWALI adalah wadah sukarela yang lahir dari kesamaan cita-cita: menghimpun para wartawan dari berbagai media, bersama lembaga-lembaga mitra, untuk membangun kekuatan yang tidak lagi terpecah-pecah. Semua syarat keabsahannya telah diverifikasi dan dinyatakan lolos oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.

LEBIH DARI SEKADAR ORGANISASI — INI ADALAH SEMANGAT PERSAUDARAAN

Hadysa Prana, Pria kelahiran jakarta dari kedua orang tua yang berasal dari tatar sunda selaku pendiri, menegaskan bahwa fondasi terkuat RAJAWALI bukanlah dokumen hukum semata, melainkan kebersamaan di dalamnya:

“Badan hukum memberikan payung perlindungan. Namun yang memberikan napas kehidupan bagi organisasi ini adalah semangat persaudaraan. Wartawan dan lembaga — kita berdiri berdampingan, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan berjuang bersama demi kebenaran yang berpihak pada rakyat.” Tuturnya.

Tujuannya sederhana namun mulia: membangun jaringan media yang luas dan kokoh, mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, serta menyatukan kekuatan wartawan dan lembaga dalam semangat kolaborasi yang tulus.

“RAJAWALI ingin membuktikan: kebebasan pers dan tanggung jawab bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya bisa berjalan beriringan. Pers yang bebas adalah pers yang juga mampu menjaga kepercayaan masyarakatnya,” ujarnya dengan harapan yang tulus.

RAJAWALI: SAYAP LEBAR UNTUK MELINDUNGI, MATA TAJAM UNTUK KEBENARAN

Nama RAJAWALI bukan dipilih begitu saja. Sebagai burung yang terbang tinggi namun tetap memandang ke bumi, RAJAWALI melambangkan cita-cita pers Indonesia: mampu melihat gambaran yang luas, namun tetap memihak kepada yang kecil dan membutuhkan suara.

“RAJAWALI adalah rumah bagi siapa saja yang mencintai profesi jurnalistik dan mengabdi pada kebenaran. Tidak memandang media mana, tidak memandang latar belakang lembaga. Yang penting: hati yang jujur, niat yang tulus, dan langkah yang lurus.”

Dengan status yang diakui negara dan semangat yang lahir dari hati, RAJAWALI mengundang seluruh elemen pers dan lembaga di seluruh Indonesia: mari bergabung, bersatu, dan tumbuh bersama. Karena pers yang kuat lahir bukan dari kemewahan fasilitas, melainkan dari kebersamaan, kejujuran, dan integritas yang dijaga bersama.

RAJAWALI — Persatuan Wartawan dan Lembaga Indonesia. Profesional, Berintegritas, dan Bertanggung Jawab.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : ILustrasi (Ist)