Senin, November 9, 2026
Beranda blog

Rudy Susmanto Hadiri Pembukaan Porprov Ke-XV Jawa Barat

monitorjabarnews
-
0
Rudy Susmanto Hadiri Pembukaan Porprov Ke-XV Jawa Barat

BEKASI – Bupati Bogor, Rudy Susmanto hadir langsung dalam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat ke-15 Tahun 2026 di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Sabtu (7/11). Kehadiran Bupati Bogor tersebut menjadi bentuk dukungan nyata dan motivasi bagi para atlet serta seluruh kontingen Kabupaten Bogor yang tengah berjuang mengharumkan nama daerah di ajang olahraga terbesar tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut.

Pembukaan Porprov XV Jabar 2026 secara resmi dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kegiatan berlangsung meriah dengan memadukan unsur seni dan olahraga serta dihadiri para kepala daerah, jajaran Forkopimda, pengurus KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta atlet dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa olahraga tidak hanya bertujuan mencetak prestasi, tetapi juga mewujudkan masyarakat yang sehat dan bahagia. Ia mengingatkan seluruh atlet agar menjunjung tinggi sportivitas, menjaga persaudaraan, serta menghindari konflik selama pertandingan berlangsung.

“Selama bertanding tidak ada konflik. Semuanya harus terbuka dadanya, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadi juara sejati tanpa kecurangan. Karena olahraga mengajarkan sportivitas,” ungkap Dedi Mulyadi.

Ia juga berharap penyelenggaraan Porprov XV Jabar 2026 memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, mulai dari pedagang, pelaku jasa transportasi, hingga sektor usaha lainnya di daerah penyelenggara.

Sementara itu, kehadiran Bupati Rudy Susmanto secara langsung menjadi wujud perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung perjuangan para atlet. Dukungan tersebut diharapkan mampu menambah semangat, kepercayaan diri, dan motivasi kontingen Kabupaten Bogor untuk memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti seluruh rangkaian pertandingan.(AA)

Bupati Bogor Rudy Susmanto Matangkan Persiapan PEPARDA 2026, Libatkan OPD Dukung Atlet

monitorjabarnews
-
0
Bupati Bogor Rudy Susmanto Matangkan Persiapan PEPARDA 2026, Libatkan OPD Dukung Atlet

CIBINONG – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) dan jajaran kontingen Kabupaten Bogor mematangkan persiapan menghadapi Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA) VII Jawa Barat Tahun 2026, di Ruang DPMTSP Kabupaten Bogor, Senin (9/11/26).Kabupaten Bogor akan mengirimkan 206 atlet, terdiri dari 139 putra dan 67 putri, untuk berlaga di 17 cabang olahraga.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa keikutsertaan Kabupaten Bogor dalam PEPARDA bukan semata-mata tentang mengejar gelar juara, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian, kesetaraan, dan perhatian pemerintah terhadap anak-anak istimewa.

Ia meminta seluruh perangkat daerah, camat hingga kepala desa turut mengambil bagian dalam memberikan dukungan kepada para atlet. Bahkan, setiap pimpinan OPD diharapkan menjadi bapak asuh atau kakak asuh bagi cabang olahraga yang didampingi, sehingga atlet mendapatkan perhatian langsung selama bertanding di Bandung.

Rudy Susmanto juga menekankan agar pelepasan kontingen yang dijadwalkan pada 19 November 2026 dikemas secara bermakna dan menyentuh hati para atlet serta orang tua.

Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda pelepasan, tetapi juga momentum untuk membangun kebanggaan dan membangkitkan semangat anak-anak istimewa di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, dari sekitar 400 orang yang terlibat dalam kontingen PEPARDA, masih banyak anak-anak istimewa lainnya yang membutuhkan ruang, kesempatan, dan dukungan untuk mengembangkan potensi mereka. Karena itu, Pemkab Bogor juga tengah menyiapkan pembangunan Rumah Istimewa sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas.

Selain itu, ia meminta agar jajaran OPD mengatur pendampingan secara langsung sesuai cabang olahraga, termasuk memastikan kehadiran saat atlet bertanding hingga memasuki babak final.(AA)

 

 

 

 

Sumber (Diskominfo Kabupaten Bogor)

Sebelum Melantai Bursa, PAM Jaya Dihadapi Catatan Kritis BPK mengenai Tata Kelola Aset dan Keuangan

monitorjabarnews
-
0
Sebelum Melantai Bursa, PAM Jaya Dihadapi Catatan Kritis BPK mengenai Tata Kelola Aset dan Keuangan

JAKARTA, Pengelolaan aset Perumda Air Minum Jaya (PAM JAYA) menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah persoalan dalam proses transisi dan transformasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DKI Jakarta.

‎Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024, BPK mencatat 11 temuan yang memuat 19 permasalahan dalam pemeriksaan terhadap PAM JAYA. Persoalan tersebut mencakup kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan, hingga masalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
‎
‎Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah pengelolaan aset hasil pengalihan dari mantan mitra swasta, yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.
‎
‎BPK menemukan daftar aset yang diserahkan kepada PAM JAYA tidak dilengkapi nilai aset secara memadai. Selain itu, berita acara serah terima belum sepenuhnya didukung data yang lengkap dan akurat.
‎
‎Masalah serupa juga ditemukan dalam kerja sama proyek Brownfield dengan PT ABJ sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP).
‎
‎BPK mencatat sebanyak 11.431 unit aset yang dikerjasamakan berpotensi tidak dapat dimutakhirkan, diatribusikan, maupun dihapuskan secara tepat karena ketidaksinkronan data inventarisasi.
‎
‎Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam memastikan identitas, nilai, serta status kepemilikan dan pengelolaan aset perusahaan.
‎
‎Tak hanya aset, auditor negara juga menyoroti proyek pengembangan sistem informasi pelanggan atau Customer and Billing System (CBS) yang tidak berhasil diselesaikan.
‎
‎Pekerjaan tersebut berakhir dengan pemutusan kontrak. Meski demikian, PAM JAYA telah mengeluarkan biaya sebesar Rp17,06 miliar untuk lisensi Annual Technical Support (ATS) dan depresiasi aset.
‎
‎BPK juga memperhitungkan potensi kebutuhan biaya tambahan minimal Rp13,92 miliar apabila proyek dilanjutkan, terutama untuk pemulihan sistem dan pembayaran dukungan teknis.
‎
‎Dengan demikian, terdapat potensi beban tambahan yang perlu dicermati di luar biaya yang telah dikeluarkan perusahaan.
‎
‎Temuan ini menjadi perhatian karena sistem penagihan dan pelayanan pelanggan merupakan bagian penting dari operasional perusahaan air minum yang melayani masyarakat Jakarta.
‎
‎Sementara itu, Dirut PAM JAYA Arief Nasrudin menjelaskan, temuaan BPK dari bahkan tahun 2014 sampai dengan 2025 sudah di selesaikan semua.
‎” Dan hanya tersisa 6 temuan yang akan di clearkan akhir tahun ini 2026 dan tidak ada tentang assets lagi,” ujarnya kepada Nusantarapos, Senin (09/11/26).
‎
‎Saat Nusantarapos meminta penjelasan rinci mengenai 6 temuan BPK yang belum diselesaikan oleh PAM Jaya, Arief menyuruh menghubungi ke Senior Manajer PAM Jaya Gatra Vaganza untuk lebih jelasnya.
‎
‎Namun hingga berita ini diturunkan, senior manager PAM Jaya Gatra Vaganza tidak kunjung memberikan penjelasan terkait 6 dari 11 Temuan BPK yang belum diselesaikan. Apakah ini dapat berimbas batalnya IPO PAM Jaya di lantai bursa.(AA)
‎

Miftahul Anwar Siregar Jaga Nama Baik Bupati Labuhanbatu dr.Hj. Maya Hasmita, Sp OG.M.KM, Supremasi Hukum Harus Dijunjung

monitorjabarnews
-
0
Miftahul Anwar Siregar Jaga Nama Baik Bupati Labuhanbatu dr.Hj. Maya Hasmita, Sp OG.M.KM, Supremasi Hukum Harus Dijunjung

monitorjabarnews.com – JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Jakarta mengingatkan masyarakat agar mengedepankan objektivitas, rasionalitas, dan prinsip-prinsip negara hukum dalam menyikapi berbagai informasi maupun pemberitaan mengenai Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., M.K.M., termasuk informasi terkait adanya pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

AMPH Jakarta menegaskan bahwa pelaporan kepada aparat penegak hukum tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Setiap dugaan harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku, berdasarkan fakta, alat bukti yang sah, serta prosedur penegakan hukum yang objektif dan profesional.

Miftahul Anwar Siregar menyampaikan bahwa dalam negara hukum, seseorang tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang bersalah hanya karena adanya laporan, dugaan, ataupun opini yang berkembang di ruang publik.

“Jangan sampai ruang publik berubah menjadi ruang pengadilan tanpa proses pembuktian. Kita harus membedakan secara tegas antara laporan, dugaan, fakta hukum, dan putusan pengadilan. Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita tetap memiliki hak konstitusional untuk dihormati, dilindungi kehormatan dan nama baiknya, serta memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum,” tegas Miftahul Anwar Siregar.

AMPH Jakarta menilai bahwa menjaga kehormatan seseorang dari tuduhan yang belum terbukti bukan berarti menghalangi pemberantasan korupsi. Sebaliknya, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan dukungan terhadap penegakan hukum yang profesional merupakan dua prinsip yang harus berjalan beriringan.

Menutup pernyataannya, Miftahul Anwar Siregar mengajak masyarakat untuk bersikap dewasa, kritis, dan objektif dalam menyikapi setiap persoalan hukum yang melibatkan pejabat publik.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh kehilangan nalar kritis hanya karena derasnya informasi di media sosial. Setiap persoalan harus ditempatkan secara proporsional dan disikapi berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.

PUNGUTAN PARKIR DI SPANJANG JALAN PEMKAB BOGOR: GAYA PREMAN DIBALIK SURAT PERINTAH PT SHARE DAN DISHUB

monitorjabarnews
-
0
PUNGUTAN PARKIR DI SPANJANG JALAN PEMKAB BOGOR: GAYA PREMAN DIBALIK SURAT PERINTAH PT SHARE DAN DISHUB

BOGOR , Warga mengeluh di Kawasan Pemerintah Kabupaten Bogor yang seharusnya menjadi ruang pelayanan publik yang ramah, justru berubah menjadi ajang pungutan terstruktur Minggu. 8/11/2026.

Hasil investigasi awak media pada hari Jumat tepatnya di depan kantor Disdukcapil terjadi pungutan yang tidak sesuai aturan yang berlaku dikabupaten Bogor , terpampang Plang daftar harga parkir dari Rp 5000 untuk motor sampaibtarip Rp 25000 untuk kendaraan roda enam , dari hasil wawancara awak media dengan jukir sebut saja Ahmad mengatakan bahwa tarip yang dipasang oleh PT Sarana Hayun Respati .

Apakah ada permainan kerja sama antara PT Share ( Sarana Hayun Respati ) dan Dishub kabupaten Bogor ..?Sedangkan dikabupaten Bogor sedang gencar-gencar anti korupsi .
Untuk itu kami meminta kepada kadishub kabupaten Bogor Bayu untuk menertibkan Plang Parkir di sepanjang jalan raya Pemda dari depan kantor Disdukcapil sampai depan Bank BJB.

Sistem yang berjalan dengan penguasaan wilayah. Juru parkir ditargetkan wajib menyetor Rp 60,000 sampai Rp70.000 setiap hari. Sisa hasil pungutan baru menjadi bagian dari juru Parkir ( jukir ) Artinya: setoran pasti untuk yang di atas, baru keuntungan untuk pelaksana di lapangan.
Untu kendaraan roda dua Rp 5000 untuk kendaraan roda enam Rp 25,000,
Padahal warga datang ke kawasan itu untuk mengurus admitrasi dan keperluan kependudukan . pelayanan negara yang seharusnya bebas pungutan Namun di pintu masuk saja sudah dipungut biaya yang membebani masyarakat .
Warga yang baru saja membayar parkir menyampaikan kekesalannya

Sistem ini berjalan atas nama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pola yang terlihat justru terstruktur, tersistematis, dan berbau pungutan liar resmi. Pihak swasta yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan ( dishub ) PT Share diutus bekerja sama, tiket dicetak, target setoran ditetapkan semuanya berjalan.

Juru parkir di lapangan pun mengaku sekadar menjalankan perintah
“Kita mah cuma tugas Om. Saya tidak bakal mengutik-ngutik saya” ucap”Ahmad .

PUNGUTAN RESMI ATAU PUNGUTAN LIAR BERKEDOK ATURAN CARA GAYA DISHUB ATAU PT SHARE UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI ..?

Pertanyaan besar muncul: apakah wajar kawasan pelayanan pemerintahan dipungut parkir setinggi itu? Apakah warga yang datang melayani kepentingan administrasi negara justru dipungut biaya masuk demi menambah pundi-pundi pendapatan?

Warga meminta agar pemkab Bogor mencabut perijinan parkir yang dikelola PT share dan sangat membebani masyarakat . Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat Kabupaten Bogor, yang dibutuhkan adalah kemudahan pelayanan — bukan pungutan yang terasa seperti pemerasan berkedok aturan.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor maupun pihak terkait mengenai dasar hukum, perjanjian kerja sama, dan peruntukan uang hasil pungutan parkir di lingkungan Pemkab Bogor tersebut.tutupnya.(AA)

 

DEMO HANYA SEBENTAR, DIDUGA BERUJUNG UANG Rp5 JUTA DAN JANJI PAKET PROYEK PL DI DEPOK! SIAPA YANG BERKUASA?

monitorjabarnews
-
0
DEMO HANYA SEBENTAR, DIDUGA BERUJUNG UANG Rp5 JUTA DAN JANJI PAKET PROYEK PL DI DEPOK! SIAPA YANG BERKUASA?

DEPOK – Muncul dugaan praktik yang menjadi sorotan publik di Kota Depok. Sebuah aksi demonstrasi yang disebut-sebut berlangsung singkat, kemudian berlanjut dengan mediasi. Dalam informasi yang beredar, terdapat dugaan pemberian uang sebesar Rp5 juta dan janji pemberian paket pekerjaan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL).

Jika informasi tersebut benar, tentu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat: apakah ada pihak tertentu yang memiliki kewenangan atau pengaruh dalam mengatur pemberian paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Depok?

Mengapa aksi demonstrasi yang seharusnya menjadi sarana menyampaikan aspirasi masyarakat justru diduga berakhir dengan pemberian uang dan janji paket pekerjaan?

ADA APA DI BALIK MEDIASI TERSEBUT?

Publik berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka. Siapa yang memberikan uang Rp5 juta? Untuk kepentingan apa uang tersebut diberikan? Siapa yang menjanjikan paket pekerjaan PL? Apakah ada bukti komunikasi atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat?

Persoalan ini perlu ditelusuri secara serius agar tidak menimbulkan dugaan adanya transaksi kepentingan di balik proses mediasi.

AIDIL AFDAL SIAP SELIDIKI DAN LAPORKAN!

Ketua Presidium Lembaga Monitoring Hukum & Keuangan Negara, Aidil Afdal, menyatakan akan melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut.

Aidil Afdal menegaskan bahwa pihaknya siap mengumpulkan bukti, meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, serta melaporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran hukum.

Menurutnya, mekanisme pemberian paket pekerjaan pemerintah harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak boleh menjadi alat transaksi kepentingan pribadi atau kelompok.

DEPOK BUKAN MILIK SEGELINTIR ORANG!

Jika benar terdapat praktik pemberian uang dan janji paket pekerjaan sebagai imbalan atas penyelesaian suatu persoalan, maka hal tersebut patut diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Masyarakat tidak boleh dibiarkan bertanya-tanya apakah ada pihak yang merasa paling berkuasa dalam menentukan siapa yang mendapatkan paket pekerjaan pemerintah.

Persoalan ini harus dibuka secara terang benderang.

MEDIA MONITOR JABAR NEWS.COM

Akan terus mengawal informasi dan perkembangan persoalan ini demi transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum di Kota Depok.

JANGAN SAMPAI DEMO MENJADI ALAT TRANSAKSI, DAN PAKET PROYEK MENJADI AJANG BAGI-BAGI KEPENTINGAN!(AA)

EXPO Ke-8 SD IT Al ‘Ashr Sukses, Sekolah Target Pendaftaran Siswa Baru Naik

monitorjabarnews
-
0
EXPO Ke-8 SD IT Al ‘Ashr Sukses, Sekolah Target Pendaftaran Siswa Baru Naik

MONITORJABARNEWS – SD IT Al ‘Ashr yang berlokasi di Perum Taman Kenari Jagorawi, Jl. Raya Karanggan Blok 5, RT.04/RW.11, Puspasari, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali menggelar kegiatan tahunan rutinnya, yakni Expo Al ‘Ashr ke-8, Kegiatan ini digelar sebagai ajang promosi sekolah sekaligus wadah untuk menampilkan bakat dan kreativitas para siswa.

“Kegiatan ini kegiatan tahunannya rutin, namanya Expo. Jadi pada 2026 gelaran ke-8. Adapun maksud dan tujuannya kita promosi,” ujar Lukman Firadaus Kepala Sekolah SD IT Al ‘Ashr.

Dalam Expo ke-8 ini, berbagai penampilan dari anak-anak ditampilkan secara langsung di hadapan masyarakat dan calon orang tua murid. Mulai dari penampilan silat yang menjadi salah satu eskul favorit dan paling banyak diminati, futsal, seni, hingga penampilan tahfidz Al-Qur’an yang menjadi ciri khas sekolah Islam Terpadu.

Tak hanya itu, SD IT Al ‘Ashr juga menampilkan berbagai ekstrakurikuler unggulannya lainnya, seperti eskul matematika, eskul bahasa Inggris, eskul Pramuka, hingga eskul robotik. Bahkan, ada penampilan unik yang mencuri perhatian pengunjung, yakni penampilan robot Superman hasil karya anak-anak eskul robotik.

Utamakan Animo Masyarakat Agar Target Penerimaan Murid Baru Naik

Lukman menjelaskan, tujuan utama dari Expo ini adalah untuk memupuk dan menyuburkan animo masyarakat agar semakin tinggi terhadap SD IT Al ‘Ashr. “Harapan seperti yang dijadikan tujuan acara ini yaitu kita ingin memupuk, menyuburkan animo masyarakat agar mereka animo-nya lebih tinggi untuk mendaftar ke sini. Targetnya semoga pendaftarannya meningkat,” jelasnya.

Pihak sekolah bersama para guru dan Yayasan berharap, melalui Expo ke-8 ini, jumlah pendaftar siswa baru tahun ajaran mendatang bisa meningkat signifikan.”Semoga dengan adanya Expo ini, semua ada guru-guru di sini, Yayasan berharap tahun ini pendaftaran anaknya naik. Alhamdulillah,” tutupnya. Sabtu (7/11/2026)

Dengan konsep yang meriah, edukatif, dan penuh keceriaan anak, Expo Al ‘Ashr ke-8 berhasil menjadi bukti nyata bahwa SD IT Al ‘Ashr bukan hanya unggul dalam akademik dan tahfidz, tetapi juga dalam pembinaan karakter, olahraga, seni, dan teknologi.

Misa Ekaristi TNI-Polri di Polda Kaltim, Perkuat Iman dan Kebersamaan dalam Pengabdian

monitorjabarnews
-
0
Misa Ekaristi TNI-Polri di Polda Kaltim, Perkuat Iman dan Kebersamaan dalam Pengabdian

Kaltim – Di tengah tanggung jawab menjaga keamanan dan melayani masyarakat, personel TNI-Polri juga membutuhkan ruang untuk memperkuat iman, meneguhkan hati, dan merawat kebersamaan.

Semangat itulah yang mewarnai pelaksanaan Ibadah Misa Ekaristi bersama umat Katolik TNI-Polri di Kapel Amazing Grace, Polda Kalimantan Timur, Jumat (6/11/2026).

Misa Ekaristi tersebut dipimpin Romo Kasmir Agung MSF dan diikuti personel TNI-Polri beragama Katolik. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para prajurit dan anggota kepolisian untuk sejenak menghayati kembali nilai-nilai iman di tengah kesibukan menjalankan tugas negara.

Sejumlah pejabat Polda Kaltim turut hadir, di antaranya Irwasda, Kombes Pol. Aloysius Suprijadi, S.I.K., M.H., M.Han.; Karolog, Kombes Pol. Lukas Gunawan, S.I.K.; dan KaSPN, KOMBES POL. YOHANES AFRI BUDI SLAMET RIYADI, S.I.K., S.H., M.M.; Kasubdit 2 Ditreskrimsus, AKBP Budi Hartono, S.I.K., M.M. Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan dukungan terhadap pembinaan rohani sebagai bagian penting dalam kehidupan personel.

Melalui ibadah bersama ini, para peserta diajak menjadikan iman sebagai sumber kekuatan moral dalam menjalankan tugas, sekaligus menumbuhkan sikap saling menghormati, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama.

Bagi anggota TNI-Polri, pengabdian bukan semata-mata tentang disiplin, keberanian, dan tanggung jawab menjaga negara. Lebih dari itu, pengabdian juga membutuhkan keteguhan hati, kejujuran, serta nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari iman.

Misa Ekaristi ini sekaligus menjadi wujud perhatian institusi terhadap kebutuhan spiritual personel, agar keseimbangan antara tugas kedinasan dan kehidupan rohani tetap terpelihara.

Dengan semangat 100 persen Katolik, 100 persen Indonesia, kebersamaan dalam iman diharapkan semakin memperkuat persaudaraan serta menghadirkan pengabdian yang tulus bagi bangsa dan masyarakat.

Kejar Target Tutup Buku Akhir Tahun 2026, Birokrasi Pemkot dan Pemda Pejabat Mulai Sibuk Kelola Sisa Anggaran

monitorjabarnews
-
0
Kejar Target Tutup Buku Akhir Tahun 2026, Birokrasi Pemkot dan Pemda Pejabat Mulai Sibuk Kelola Sisa Anggaran

JAKARTA, Memasuki fase akhir kuartal keempat menjelang tutup buku anggaran tahun 2026, dinamika internal di berbagai Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Daerah (Pemda) mulai menunjukkan peningkatan aktivitas yang signifikan.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini tengah berpacu dengan waktu untuk merampungkan penyerapan sisa pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.

Berdasarkan pantauan berkala di sejumlah Pemerintah Kota dan kantor pemerintahan daerah, kesibukan administrasi terlihat mencolok pada bagian pengelolaan keuangan dan hubungan masyarakat.

Para pejabat struktural dan bendahara pengeluaran disibukkan oleh proses verifikasi dokumen, pencairan surat perintah membayar, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban penyerapan anggaran.

Pengamat kebijakan publik dan hukum Ferdian Bolon, menjelaskan bahwa anggaran negara bukanlah target yang harus dihabisi, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka penyerapan yang tinggi belum tentu mencerminkan manfaat yang besar jika alokasinya tidak tepat sasaran.

“Kita perlu bertanya secara jujur: apakah setiap rupiah yang keluar pada akhir tahun ini dialokasikan karena memang itu prioritas utama warga, atau karena anggaran tersebut akan hangus jika tidak segera digunakan? Perbedaan kecil ini sangat menentukan kualitas pengeluaran publik kita,” katanya.

Pengamat Ferdian, menambahkan bahwa aspek legalitas harus selalu mendahului kebutuhan administratif. Setiap alokasi, baik yang direncanakan maupun yang revisi di akhir tahun, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan masyarakat.

“Pemerintah memang wajib menyerapkan anggaran secara tepat waktu. Namun kewajiban itu tidak meniadakan kewajiban lain yang lebih tinggi: melaksanakannya sesuai undang-undang dan untuk kepentingan terbaik rakyat. Keduanya harus berjalan beriringan, tidak boleh dikorbankan salah satunya,” jelasnya.

Pengamat Ferdian menyoroti bahwa rilis media yang disebarkan Pemkot dan Pemda kerap kali menciptakan narasi bahwa semakin banyak dana yang dibagikan, semakin baik kinerja pemerintah. Narasi ini perlu diluruskan. Yang lebih penting adalah apakah dana tersebut sampai kepada yang paling membutuhkan dan memberikan dampak jangka panjang.

Masyarakat juga diimbau tidak ragu menanyakan rincian anggaran yang dibagikan di akhir tahun. Data seperti daftar penerima, kriteria penentuan, besaran nilai, dan sumber dana adalah informasi yang terbuka untuk umum. Jika sulit ditemukan, itu justru menjadi tanda tanya besar.

Pemerintah disarankan menyusun laporan khusus dan mudah dipahami mengenai penyerapan anggaran akhir tahun, bukan sekadar rilis berita singkat. Laporan tersebut dapat dipublikasikan di situs resmi daerah sehingga dapat diakses kapan saja oleh siapa saja.

Pengawasan dari unsur masyarakat sipil dan pers juga sangat dibutuhkan pada masa ini. Semakin banyak mata yang mengawasi, semakin berhati-hati pejabat dalam mengelola dana publik di momen krusial penutupan tahun buku.

Penutupan tahun anggaran adalah saat yang menentukan kualitas tata kelola keuangan daerah. Jika dikelola dengan transparan dan patuh aturan, akhir tahun menjadi penutup yang baik. Namun jika dikelola secara tertutup dan terburu-buru, potensi masalah di masa depan sangat terbuka lebar.

Harapannya sederhana saja, biarkan setiap alokasi anggaran akhir tahun 2026 dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka, sehingga tidak ada yang tersembunyi di balik laporan keuangan yang telah ditutup.

Pemkab Bogor Perkuat Transformasi Digital Pemerintahan, Melakui Keikutsertaan Seminar Nasional GM-DTGI 2026

monitorjabarnews
-
0
Pemkab Bogor Perkuat Transformasi Digital Pemerintahan, Melakui Keikutsertaan Seminar Nasional GM-DTGI 2026

YOGYAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menghadiri Seminar Nasional, Penyerahan Penghargaan, dan Peluncuran Dashboard Universitas Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang penguatan wawasan dan koordinasi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pembahasan berfokus pada pemanfaatan teknologi, termasuk Artificial Intelligence (AI), untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.

Wakil Komdigi RI Nezar Patria mengungkapkan, ada tiga tantangan utama transformasi digital pemerintahan, yakni integrasi sistem dan data, keberlanjutan sumber daya, serta keamanan dan kepercayaan digital. Ketiganya menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain itu, peluncuran dashboard GM-DTGI 2026 memberikan gambaran mengenai tingkat tata kelola transformasi digital pemerintah daerah melalui tujuh pilar penilaian.

“Instrumen ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk memetakan capaian, mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, sekaligus menyusun strategi pengembangan pemerintahan digital,” ungkapnya.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Bogor memperoleh sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya memperkuat integrasi sistem informasi dan tata kelola data antarperangkat daerah, meningkatkan kompetensi aparatur dalam bidang teknologi informasi, serta memperkuat keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

Yang akan mendorong pengembangan kebijakan transformasi digital di lingkungan Pemkab Bogor. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (AA)

 

 

(Sumber: Diskominfo Kabupaten Bogor)

123...200Halaman 1 dari 200

2026 & monitorjabarnews.com