Depok – Aksi demonstrasi yang digelar Gerakan Depok Bersatu (GEDOR) di Koat Coffee, Jalan Siliwangi, Kota Depok, terus menuai perhatian publik. Aksi tersebut tidak hanya menyedot perhatian warga, tetapi juga memantik respons dari kalangan aktivis pengawas kebijakan publik.
Ketua Umum Arus bawah Prabowo Gibran, Hersong angkat bicara menanggapi temuan sejumlah dugaan pelanggaran dalam aksi tersebut, termasuk ditemukannya papan segel pemerintah yang dibungkus kain dan diletakkan di bagian belakang kafe.
Ditambahkan Hersong, temuan itu justru menunjukkan peran penting aktivis dalam mengawal tata kelola pemerintahan, khususnya terkait perizinan usaha di Kota Depok. Ia menilai, aksi yang dilakukan Gerakan Depok Bersatu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan wujud kepedulian terhadap penegakan aturan.
“Ketika aktivis menemukan dugaan pelanggaran di lapangan, seharusnya pemerintah Kota Depok membuka mata. Bukan sebaliknya, justru terkesan abai,” ujar Hersong kepada monitorjabarnews.com, Jumat (2/1/26) di bilangan Sukmajaya Depok.
Menurut Hersong rencana pelaporan oleh oknum anggota dewan Fraksi PKB adalah upaya kriminalisasi, ancaman pelaporan ini merupakan upaya untuk menutupi keterlibatan apa yang disampaikan para pendemo. Hal ini hanya membuat malu fraksi PKB,” ujar Hersong.
“Saya berdiri di belakang mereka. Jangan coba-coba menakut-nakuti atau membungkam mereka. Aktivis ada untuk membuat pihak terkait bertanggung jawab. Jika diabaikan, rakyat akan tahu siapa yang benar-benar membela kota ini, dan siapa yang hanya ingin berkuasa tanpa tanggung jawab,”tandas Hersong
“Para aktivis ini sejatinya membantu pemerintah. Mereka mengawal perizinan, memastikan aturan ditegakkan, dan mencegah praktik yang berpotensi melanggar hukum. Sudah semestinya diberikan penghargaan, bukan malah mengarah kriminalsasi” tegasnya.
Hersong juga mengingatkan agar Wali Kota Depok dan jajarannya tidak menutup mata terhadap kritik dan temuan di lapangan. Menurutnya, demokrasi yang sehat justru membutuhkan keberanian pemerintah untuk menerima masukan, sekalipun datang dari aksi demonstrasi.
“Aksi ini adalah alarm. Jika ada papan segel yang disembunyikan, itu harus dijelaskan secara terbuka. Transparansi adalah kunci,” pungkasnya.(AA)
