JAKARTA, Dugaan pelanggaran dalam program acara Dangdut Academy (DA) 7 yang ditayangkan Indosiar terus menuai polemik.
Organisasi kemasyarakatan Madas Nusantara menduga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ubaidillah, menerima upeti dari pihak Indosiar sehingga dinilai tidak bersikap kritis terhadap berbagai laporan masyarakat terkait program tersebut.
Ketua Umum Madas Nusantara, KRH. HM. Jusuf Rizal, SH, menyatakan keheranannya atas sikap KPI yang tidak menjatuhkan sanksi kepada Indosiar, meskipun laporan resmi telah disampaikan oleh Ketua Umum LSO Madas Nusantara Muda (NMN), Abdul Kholiq, pada 17 Desember 2025.
“Kami heran kenapa KPI tidak kritis, padahal atas keluhan masyarakat sudah dilaporkan Ketum LSO Madas Nusantara Muda (NMN), Abdul Kholiq, 17 Desember 2025. Namun tanggal 24 Desember 2024 jawaban KPI, Indosiar tidak disanksi. Artinya menurut KPI, tayangan DA7 tidak ada yang dilanggar,” ujar Ketua Umum Madas Musantara, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH, pada awak media di Jakarta.
Menurut Jusuf surat jawaban KPI juga aneh, sebab tidak menyebutkan alasan Indosiar tidak disanksi, padahal tayangan program DA7 banyak jadi sorotan masyarakat di media sosial, serta mengkritik habis Indosiar. Bahkan sejumlah Eks Dewan Juri DA Indosiar seperti Saiful Jamil mencemooh Dewan Juri.
Terkait sikap Manajemen Indosiar yang dinilai tidak profesional, karena memilih pemenang bukan berdasarkan kompetensi penyanyi dangdut, tapi melalui banyaknya yang masang duit (Virtual Gift), Raja Dangdut Rhoma Irama kemudian menyatakan melarang seluruh lagu ciptaannya dipakai di Indosiar.
Atas sikap keras dan kritik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat nitizen, Manajemen Indosiar selaku pemilik program DA7 akhirnya meminta maaf terkait masalah yang terjadi, karena pemenang DA7 terpilih bukan karena kualitas suara, tapi karena besarnya yang memberi VG. Namun belakangan, diduga VG untuk Tasya itu bodong.
Itulah yang membuat miris. Sebab masyarakat penonton kritisi DA7, lantaran menemukan banyak kejanggalan dan itu pun diakui Indosiar, tapi 9 pengurus KPI yaitu Ubaidillah, Aliyah, Amin Shabana, Evri Rizqi Monarshi, Sunarsa, Mimah Susanti. Mohamad Reza, Muhammad Hasrul Hasan dan Tulus Santoso menyatakan tidak ada pelanggaran.
“Ini suatu keanehan, saat masyarakat menemukan penayangan yang tidak mendidik, diduga mengandung unsur judi, dan dewan juri juga mengubah format penilaian, diduga ada kecurangan Virtual Gift (VG) Tasya, dll. Namun saat dilaporkan ke KPI, justeru hasil rapat mereka menyebutkan Indosiar tidak disanksi,” ungkap Jusuf Rizal, pria Relawan Prabowo penggiat anti korupsi itu.
Karena keanehan itu, wartawan meminta tanggapan dari Direktur Program Indosiar, Harsiwi Achmad, terkait masalah VG maupun KPI, namun tidak ada jawaban. Tetapi saat ditanya, apakah Tasya DA7 keponakannya di jawab tidak.
Hal itulah yang membuat Madas Nusantara menaruh curiga, jika Ubaidillah dan delapan orang pengurus KPI lainnya sudah dibungkam dengan upeti atas pelanggaran DA7 Indosiar. Selain itu Harsiwo Achmad juga bungkam, saat ditanya ada main mata Pihak Indosiar dengan KPI, sehingga KPI tidak memberikan sanksi terhadap Indosiar
“Kami merasa curiga KPI dibawah pimpinan Ubaidillah tidak bekerja profesional. Padahal banyak fakta dugaan pelanggaran dalam DA7 Indosiar sampe Raja Dangdut pun memberi reaksi lagunya tidak boleh dibawakan di Indosiar,” tandas pria Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu. (FC-G65)
