BOGOR, Tugas dan Fungsi dan Kinerja Bappedalitbang dan BPKAD dan Bappenda perlu di pertanyakan tahun 2025 yang lalu. Ketiga SKPD ini menjadi OPD yang harus menjelaskan tentang kondisi keuangan Pemerintah kabupaten Bogor. Dimana para SKPD ini harus dapat menjelaskan kepada Bupati dan Setda penyerapan anggaran yang sedang berjalan sehingga tidak ada kegiatan pemerintah yang kebablasan.
Bappedalitbang sebagai sentral pelaporan rencana Pembangunan yang telah di sahkan pemerintah saat paripurna serta rencana pembangunan yang dapat di kerjakan pada saat APBD perubahan di Paripurnakan. Yang tidak kalah pentingnya juga, Beberapa SKPD yang mengerjakan beberapa proyek yang bernilai Besar di duga tidak terbuka kepada Bappedalitbang, dimana di duga ada proyek yang dikerjakan oleh beberapa SKPD tidak masuk dalam perencanaan pekerjaan yang di tetapkan tahun 2025 yang lalu.
Menurut , Ketua DPC AWPI Bogor Raya Diana Papilaya mengatakan , ” Kejadian Tidak dapatnya Pemerintah membayarkan pekerjaan pihak ketiga yang telah memenuhi Persyaratan pembayaran dengan sistem pembayaran yang sudah di sepakati dalam kontrak membuktikan terjadinya MANAGEMENT yang Amburadul di pemerintahan, kata Diana Papilaya dengan Tegas.
Hal ini di katakan nya karena Seharusnya hal seperti ini tidak akan terjadi apalagi pembayaran Proyek hingga lebih dari 200 Milyar tidak dapat di bayar Pemerintah kabupaten Bogor sementara Pekerjaan proyek di nyatakan sudah 100 persen. Menurut Diana Papilaya , Perlu di tanyakan juga kepada Pelaksana Proyek , Apakah pekerjaan proyek yang mereka kerjakan tidak di tagih per Termyn ? sehingga kemudian angkat kira-kira 200 Milyar ini adalah total dari pembayaran proyek Termin Terakhir dari beberapa perusahaan.
Di jelaskannya bahwa dalam Kontrak ada Sistem pembayaran yaitu dengan cara Termyn , apakah pelaksana proyek tidak memohon pembayaran per Termyn atau apakah Termyn Terakhir yang tidak bisa di bayar Pemerintah atau Ada pekerjaan proyek yang mungkin kondisinya baru permohonan pembayaran baru di kondisi 30 atau 60 atau 80 persen tetapi tidak bisa dibayarkan Pemerintah kabupaten Bogor , bila kejadiannya demikian maka dapat di pastikan ada sesuatu hal yang terjadi di dalam pelaksanaan Pemerintahan kabupaten Bogor.
Ketua AWPI Bogor Raya Diana Papilaya mengatakan ” Kejadian ini sudah di prediksi bakal terjadi karena Pemerintah Kabupaten Bogor telah Mempertontonkan KETIDAKTRANSPARANAN anggaran di pemerintahan kabupaten Bogor dari Berbagai pihak khususnya dari PEGIAT KONTROL SOSIAL yang selama ini dianggap sangat tertutup, mungkin PERS dan Lembaga Kontrol lainnya dianggap sebagai Penganggu , padahal keberadaan PERS dan Lembaga lainnya adalah ALARM supaya Pemerintah tetap berada dalam Relnya masing-masing sehingga tidak kebablasan.
Oleh sebab itu, Kejadian tidak bisanya Pemerintah kabupaten Bogor membayar proyek yang sudah selesai menjadi PINTU BESAR yang telah Terang Benderang kepada Aparat Penegak Hukum memeriksa dugaan -dugaan Penyalahgunaan Anggaran yang berpotensi mengorbankan pihak lain yaitu Para Pemborong yang mengalami kerugian akibat tidak terbayarnya Proyek yang sudah selesai di kerjakan, sebab mayoritas Pemborong melakukan peminjaman Uang ke Bank untuk mengerjakan proyek tersebut ,yang harus di bayar sesuai perjanjian kredit.
Oleh sebab itu, Bappedalitbang harus berani Mengumumkan kepada Masyarakat Apa saja Kegiatan Pemerintah kabupaten Bogor tahun 2025 yang lalu yang telah di putuskan untuk di laksanakan, demikian juga BPKAD sebagai Penegas kas Keuangan Daerah harus terbuka ,apakah ada Kegiatan Pemerintah yang di bayarkan di luar progam Pembiayaan yang sudah di putuskan dalam Paripurna Anggaran tahun 2024 untuk kegiatan Pemerintahan tahun 2025 dan juga apakah ada Pembayaran proyek atau kegiatan diluar dari rapat paripurna keuangan untuk APBD Perubahan pada akhir 2025 yang lalu. Demikian juga , Bappenda juga harus di konfirmasi apakah ada kendala Pemasukan keuangan Daerah sepanjang tahun 2025 yang menjadi sumber pendapatan Asli daerah kabupaten Bogor. ungkap Diana
Menurut informasi yang di himpun para awak Media bahwa terkait banyak proyek yang belum dibayarkan ini , Beberapa SKPD akan mengundang Penyedia jasa / Kontraktor untuk di berikan penjelasan setelah adanya Rekonsiliasi data dengan BPKAD , informasi ini tentu membuat para pengusaha cemas seperti yang disampaikan salah satu pengusaha yang namanya tidak mau disebut , sebab takut jika tahun ini tidak dapat pekerjaan bagai mana dapat untung dikarenakan modal dalam pekerjaan rata – rata diperoleh dari Bank dengan bunga berjalan bisa tutup bank saja sudah sukur tuturnya ke awak media.
(Edy, Pirang)
