Oleh: Yusuf Blegur
RAKERNAS I Gerakan Rakyat, tidak hanya sekedar berupaya melakukan konsolidasi dan internalisasi organisasi bertendensi politik kekuasaan. Lebih penting dan mendesak dari itu, adalah; menemukan kembali ketuhanan dan kemanusiaan, yang telah lama hilang di republik ini.
Republik lahir dari kekuatan pikiran individu. Kemudian bertemu dalam arus besar, berupa gagasan-gagasan para cendekia yang memiliki visi yang sama. Sebuah kemerdekaan bangsa. Konstruksi negara, mulai dibangun dan disusun. Melibatkan semua kekuatan revolusioner, ulama dan tokoh agama, warga sipil yang dipersenjatai cikal bakal tentara, jurnalis dan segenap rakyat dengan beragam status sosial dan profesi.
Tampilah figur-figur dan organisasi, dengan nama besar yang mengalami pergulatan pemikiran dan perjuangan pembebasan sebagai antitesis kolonialisme dan imperialisme saat itu. Ada Soekarno, M Hatta, Tan Malaka, KH Wahid Hasyim, KH. Ahmad Dahlan, Jend. Soedirman dan masih banyak lagi yang namanya tak terlalu kesohor, tak tercatat dan atau dihapuskan dari sejarah.
Dari gerakan pemikiran dan perjuangan fisik, lahirlah negara bangsa, diberi nama Republik Indonesia. Seiring itu, diskursus terus tumbuh dan dialektika berkembang merumuskan konsep negara kebangsaan. Aliran politik dan ideologi berkecamuk, argumentatif dan kompetitif untuk menjadi landasan idiil negara. Ada agama, nasionalis dan komunis yang kerap diperhalus dengan sosialisme ala Indonesia. Ada juga pertarungan antara konsep, federasi dan negara kesatuan dalam membingkai bentuk negara.
Melewati semua itu, konsensus nasional digelar, menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan NKRI menjadi nama dan bentuk negara. Bumbu-bumbu pranata sosial seperti masyarakat religius, gotong-royong, toleransi, adat ketimuran dan lain-lain, ditambahkan untuk mempercantik wajah republik.
Kini setelah hampir 86 tahun usia kemerdekaan, kerja-kerja kemanusiaan dan pembangunan peradaban nasional itu cenderung gagal, kalau tak mau disebut mengalami kehancuran.
Cita-cita mulia kemerdekaan, pupus seiring nekolim lahir dengan watak lama namun memiliki wajah baru. Bangsa asing dan bangsa sendiri, bercampur menyatu dengan karakteristik penjajah yang telanjang dan represif.
Penyelenggaraan negara, seolah-olah berjalan mengikuti konstitusi. Mekanisme kedaulatan rakyat diklaim, telah sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Namun realitasnya, apa yang disebut dengan orientasi kekuatan ipoleksosbudhankam itu rontok, perlahan hanya menyisakan simbol dan jargon-jargon yang manipulatif.
Negara menyandang nama republik, prakteknya sama dengan monarkhi. Politik dinasti, menjadi kekuasaan suprem yang mengisi hampir semua jabatan penting dan strategis dalam pemerintahan.
Tak ada keadilan dan tak ada kemakmuran. Tak pernah muncul, apa yang disebut negara kesejahteraan. Hanya ada trilogi pembangunan versi baru dan modern berupa instabilitas nasional, pertumbuhan kemiskinan dan pemerataan kebodohan. Konsep lama “trickle down effect” diperbarui dan tegas, dimodifikasi dalam bentuk kekuasaan dan kekayaan dikuasai segelintir orang.
Rakyat hanya dan akan terus menjadi sapi perahan, pada pikiran, tubuhnya dan ekonominya. Sumber daya alam dijarah habis-habisan, sumber daya manusia dilecehkan dan diperbudak serta pajak intens memperkosa rakyat. Lengkap sudah, distorsi kekuasaan bertransformasi menjadi “state organized crime”.
Mengkritik dan menggugat pemerintah yang berlindung dibalik otoritas negara, berarti dianggap melawan, dicap menjadi pelaku kriminal dan bahkan disebut makar terhadap pemerintah. Konsekuensinya jelas, harus dihukum, tak sekedar dikurung jerusi besi, bahkan kematian tak terelakan jika kekuasaan membutuhkan untuk meredamnya. Persis seperti penjajah yang memperlakukan pribumi, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.
Atas dasar refleksi dan evaluasi situasi dan kondisi kebangsaan itu, maka lahirlah sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) bertajuk Gerakan Rakyat (GERAK). Berangkat dari keprihatinan terhadap fenomena, sekaligus bencana tirani konstitusi dan demokrasi yang menyelimuti kehidupan berbangsa dan bernegara.
Gerakan Rakyat yang linear dengan tema perubahan, tak sekedar menghimpun dan mengorganisir aspirasi dan kehendak warga negara yang selama ini termarjinal dan terisolir dari hakikat kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.
Seperti layaknya mengurai benang kusut dan basah, begitulah Gerakan Rakyat menghadapi masalah negara yang dipenuhi perilaku destruktif pemerintahannya sendiri. Gerakan Rakyat yang hadir di tengah-tengah realitas kelangkaan kinerja dan prestasi pemerintahan (goverment less) dan indikasi negara gagal (failed state). Justru dituntut untuk terus melakukan gerakan pembebasan yang mampu melahirkan kembali Indonesia, yang sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan keinginan luhur para pendiri bangsa.
Ikut mengupayakan dan memastikan berlangsungnya partisipasi publik seluas-luasnya yang mampu mengawal dan mengawasi peran negara, agar bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran dalam setiap aspek kehidupan semua anak bangsa. Menjadi tantangan sekaligus peluang dari keberadaan Gerakan Rakyat berkontribusi buat rakyat, negara dan bangsa.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang konsern terhadap isu perubahan yang equivalen, dengan masalah kepemimpinan nasional, sistem ketatanegaraan dan kebijakan publik. Gerakan rakyat juga diharapkan bisa leluasa melakukan peran “pressure and interest group” terhadap kebijakan negara yang berdimensi hulu dan hilir yang bermuara pada hajat hidup warga negara.
Dalam konteks itu, Gerakan Rakyat bisa memainkan fungsi intervensi terhadap pentingnya manifestasi “good will and political will” pemerintah khususnya dan dampak kebijakan negara yang pro rakyat pada umumnya.
Gerakan Rakyat yang linear dengan tema perubahan, tak sekedar menghimpun dan mengorganisir aspirasi dan kehendak warga negara yang selama ini termarjinal dan terisolir dari hakikat kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.
Gerakan Rakyat yang hadir di tengah-tengah realitas kecenderungan, kelangkaan kinerja dan prestasi pemerintahan (goverment less) dan indikasi negara gagal (failed state). Justru dituntut, untuk terus melakukan gerakan pembebasan yang mampu melahirkan kembali Indonesia yang sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan keinginan luhur para pendiri bangsa.
Ikut mengupayakan dan memastikan berlangsungnya partisipasi publik seluas-luasnya, agar bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran dalam setiap aspek kehidupan semua anak bangsa. Menjadi tantangan, sekaligus tujuan dari keberadaan Gerakan Rakyat.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang konsern terhadap isu perubahan yang equivalen dengan masalah kepemimpinan nasional dan sistem ketatanegaraan serta kebijakan publik. Gerakan rakyat juga diharapkan bisa leluasa melakukan peran “pressure and interest group” terhadap kebijakan negara yang berdimensi hulu dan hilir yang bermuara pada hajat hidup warga negara. Dalam konteks itu Gerakan Rakyat bisa memainkan peran dalam fungsi pengawasan terhadap pentingnya “good will and political will” pemerintah khususnya dan dampak kebijakan negara pada umumnya
*Revolusi Struktural dan Kultural*
Tanggal 17 dan 18 Januari 2026, Gerakan Rakyat untuk pertama kali melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas I) yang dilangsungkan di hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Dengan mengusung tema, Kedaulatan Ekologis dan Kembalikan Hutan Indonesia. Sepertinya, Gerakan rakyat bukan hanya mampu mengambil isu strategis. Namun juga cerdas mengemas persoalan teknis, tapi tidak bisa dipisahkan dari substansi persoalan negara yang sistemik dan komprehensif.
Seakan Gerakan Rakyat melalui Rakernas ingin mengingatkan dan menggugah pemerintah untuk melakukan solusi dan resolusi akibat penyimpangan kebijakan lingkungan dan ekosistem di dalamnya. Bukan hanya mendatangkan “outcame” buruk yakni kerusakan alam dan bencana. Perampokan dan penjarahan hutan, berkolerasi kuat dengan praktik-praktik KKN, politik dinasti dan dominasi oligarki.
Menyadari bangsa Indonesia yang sudah mengalami kemunduran keadaban, karena tajamnya pergeseran hidup masyarakatnya dari nilai-nilai kematerialisme. Tak bisa dipungkiri, bahwasanya; perilaku menyimpang, penyalahgunaan wewenang dan kejahatan sudah menjadi permisif juga terjadi di pelbagai lapisan sosial mulai dari kalangan elit dan kelas menengah hingga pada masyarakat akar rumput.
Berpijak pada atmosfir politik, ekonomi dan hukum yang keruh dan menjadi wajah gelap Indonesia secara keseluruhan. Gerakan Rakyat, tentunya harus mengambil langkah cerdas, tegas, cepat dan akurat demi menghidupkan organisasi dan cita-cita bersama menuju perubahan Indonesia yang lebih baik bersama elemen kekuatan rakyat lainnya.
Rakernas I Gerakan Rakyat yang diselenggarakan dalam suasana diliputi degradasi dan keniscayaan Indonesia, selayaknya dapat membahas, merumuskan dan menetapkan gagasan-gagasan yang kuat dalam wilayah konseptual dan praksis. Menyebarkan seluas-luasnya pikiran yang mencerahkan dan membangun kesadaran rakyat, menjadi gerakan yang terbatas oleh faktor materi dan kebendaan lainnya. Begitupun kapitalisme tak selalu menjadi penjaga moral dari setiap karya.
Pada akhirnya, selamat dan sukses penyelenggaraan Rakernas I Gerakan Rakyat. Sebuah pikiran yang progresif dapat mengubah jalannya sejarah. Tak ada faktor utama yang dapat menguasai dunia selain kekuatan gagasan. Jika revolusi sulit dilakukan, mulailah dengan menjebol bangunan sosial yang sudah rusak dan hancur lalu bangun kembali. Jika sulit menjebol bangunan rusak dan hancur untuk kemudian membangun kembali, lakukan revolusi sosial dalam ranah kultural dan struktural, bahkan hanya dari sekedar keberanian untuk melepaskan pikiran-pikiran pembebasan.
Kemerdekaan berpikir, keberanian melawan ketidakadilan, dan kemampuan untuk tidak tunduk pada materi dan kekuasaan, menjadi kekuatan Gerakan Rakyat yang mampu melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi Indonesia.
Semoga!
Bekasi, Kota Patriot.
28 Rajab 1447 H/17 Januari 2026.
