Bogor — Menghadapi dinamika global yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, tantangan keamanan lintas negara, serta pergeseran mekanisme kerja sama internasional, Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap berperan aktif dan konstruktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan orkestrasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. 
Penegasan peran tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Kerja Sama di Bidang Politik dan Perdamaian Internasional yang diselenggarakan Kemenko Polkam pada Rabu (4/2/2026), di Bogor, Jawa Barat. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan langkah nasional Indonesia dalam merespons isu-isu global yang semakin kompleks, sekaligus memastikan kontribusi Indonesia di berbagai forum multilateral berjalan konsisten dan berdampak.
Rapat koordinasi ini digelar sebagai respons atas dinamika global yang mencakup isu kejahatan transnasional, keamanan siber, kontra-terorisme, hingga misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui forum ini, Kemenko Polkam mendorong penyatuan perspektif dan kebijakan antar instansi agar Indonesia tidak hanya hadir, tetapi juga berperan aktif dalam pembentukan agenda dan norma global.
Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso, dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari stocktaking awal tahun terhadap pelaksanaan kerja sama multilateral Indonesia sepanjang 2025.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam kerja sama multilateral sepanjang 2025, sekaligus memetakan prioritas dan potensi tantangan ke depan pada tahun 2026,” ujar Adi Winarso.
Ia menegaskan bahwa Kemenko Polkam menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi untuk memastikan kebijakan lintas sektor berjalan searah. Menurutnya, peran tersebut menjadi krusial ketika berbagai isu global menuntut respons terpadu antar instansi, baik dalam aspek kebijakan, diplomasi, maupun implementasi di lapangan.
“Kemenko Polkam siap mendukung dan membantu kementerian dan lembaga apabila terdapat isu lintas sektor yang memerlukan penyelarasan, perbaikan, maupun penguatan koordinasi,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Direktur Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN), Aria T.M. Wibisono, memaparkan tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam isu narkotika sebagai bagian dari agenda keamanan global. Ia menekankan bahwa kejahatan narkotika tidak lagi semata persoalan penegakan hukum, tetapi telah beririsan erat dengan rezim politik, keamanan, dan ekonomi internasional.
Aria menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkotika, yang menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya pasar, tetapi juga menjadi target jaringan kejahatan narkotika transnasional.
“Jika di dalam negeri kita belum sepenuhnya selaras, maka posisi kita di forum multilateral menjadi kurang kuat. Di sinilah peran koordinasi menjadi sangat krusial,” ujar Aria.
Sementara itu, Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Topan Setiadipura, memaparkan komitmen Indonesia dalam rezim non-proliferasi nuklir melalui Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). Sebagai negara non-pemilik senjata nuklir, Indonesia secara konsisten menjalankan kewajiban transparansi dan pengawasan internasional, termasuk melalui mekanisme IAEA safeguards dan Additional Protocol.
“Penguatan kapasitas nasional di bidang teknologi nuklir tidak hanya penting bagi pembangunan, tetapi juga akan meningkatkan daya tawar Indonesia dalam percaturan internasional,” jelasnya.
Dari perspektif hukum internasional, Koordinator Fungsi Politik Hukum Internasional Kementerian Luar Negeri, Aloysius Selwas Taborat, memaparkan perkembangan sejumlah instrumen hukum multilateral yang menjadi perhatian Indonesia pada 2026. Di antaranya adalah UN Cybercrime Convention, di mana Indonesia berperan sebagai rapporteur, serta perkembangan ASEAN Extradition Treaty (AET) yang akan memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas negara di kawasan.
“Penguatan koordinasi nasional menjadi kunci agar Indonesia mampu memanfaatkan hukum internasional sebagai instrumen untuk menjaga kepentingan nasional, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa secara damai,” ujar Aloysius.
Melalui forum ini, Kemenko Polkam menegaskan perannya sebagai pengoordinasi utama dalam memastikan langkah Indonesia di berbagai forum multilateral berjalan terpadu, terarah, dan selaras dengan kepentingan nasional, di tengah dinamika global yang terus berkembang.(Iksan)
