Depok, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna dengan tegas menyatakan tidak akan menyetujui APBD Perubahan sebelum ada komitmen nyata dari Pemerintah Kota Depok untuk kembali ke sistem UHC. “Tinta pulpen saya tidak akan jatuh menyetujui APBD Perubahan sebelum ada komitmen kembali ke UHC dari Pemerintah Kota Depok,” tegasnya. 
Hal ini disampaikan Ade didampingi ketua komisi D dan anggota setelah menemui Massa aksi yang menamakan Aliansi Rakyat Bantu Rakyat. Yang menuntut program UHC terus dilanjutkan, Senin 9/2/2026 diruangan Badan Musyawarah.
Bukan hanya predikat UHC saja yang terhapus, akan tetapi minimnya informasi terkait status KIS yang sudah tidak aktif dapat mengakibatkan masyarakat sulit mengakses fasilitas kesehatan.
“Kita banyak mendapati warga yang mengalami kesulitan dalam akses kesehatan, bahkan kita juga turut berduka cita pada warga yang meninggal dunia karena ketidaktahuan,” ungkap Ade.
Ade menambahkan, kondisi Kota Depok yang tidak lagi melanjutkan program UHC menunjukkan dampak yang negatif, karena turunnya derajat pelayanan kesehatan pada masyarakat. Atas situasi tersebut, dia sudah menyampaikan kepada Pemerintah Kota Depok untuk segera memperbaiki data sosial dan mengembalikan sistem UHC.
“Kemarin rapat dengan dinas terkait, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, itu juga sudah bersepakat, berkomitmen secepat-cepatnya akan kembali lagi ke UHC,” tambah Ade.
Massa aksi sebelumnya sempat bertemu dengan Walikota Depok, Supian Suri. Walikota memastikan tidak ada warga tidak mampu yang kehilangan hak atas layanan kesehatan di tengah polemik Universal Health Coverage (UHC). “Kami menyikapi kondisi ini dengan serius. Bagi warga yang sejatinya tidak mampu, pembiayaan kesehatan tetap akan ditanggung oleh pemerintah kota,”ujar Supian. (PB)
