Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membuat gebrakan mengejutkan! Ia menyiapkan 200 pengacara untuk mendampingi warga Jabar yang bermasalah secara hukum saat bekerja di luar daerah.
Tak tanggung-tanggung, Dedi bahkan mengeluarkan moratorium bagi seluruh warga Jabar yang bekerja di luar provinsi. Apa pun profesinya, mereka wajib mendapat perlindungan dan pendampingan hukum.
“Saya punya 200 pengacara yang nanti bekerja mendampingi mereka, monitor mereka karena mereka harus lapor apa yang dialami,” tegas Dedi saat menjemput 12 pekerja asal Jabar di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Senin (23/2/2026).
Langkah ini diambil setelah terungkap dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa 12 warga Jabar di Maumere. Mereka dijanjikan gaji Rp 8-10 juta per bulan, mess, hingga perawatan gratis. Namun kenyataannya, justru dibebani utang dan sistem denda mencekik.
Salah satu korban bahkan mengaku tertekan karena tak bisa memutus kontrak akibat utang kasbon sekitar Rp 12 juta.
Dedi menegaskan, pendampingan hukum tidak memandang latar belakang korban. Semua warga Jabar berhak atas perlindungan yang sama.
Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga memastikan korban akan dipulangkan ke kampung halaman dan mendapat pendampingan pasca pemulangan.
Gebrakan ini langsung jadi sorotan publik. Banyak yang menyebut langkah Dedi sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil.(Asep)
