Bandung, Gelombang kritik terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi kembali mencuat. Kali ini datang dari Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat yang menilai masalah besar di provinsi tersebut belum tersentuh serius: pengangguran.
Ketua GP Ansor Jawa Barat, Subhan Fahmi, secara terbuka menyampaikan kritik tersebut dalam acara Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II GP Ansor Jawa Barat di Aula PWNU Jabar, Sabtu (7/3/2026).
Menurut Fahmi, setelah satu tahun pemerintahan KDM berjalan, belum terlihat langkah konkret untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Pemerintahan KDM sudah satu tahun, tapi kami tidak melihat ada upaya serius dalam menyelesaikan masalah pengangguran. Padahal itu kebutuhan paling fundamental masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi saat ini dinilai lebih fokus pada infrastruktur, sementara kebutuhan ekonomi dasar masyarakat seperti pekerjaan justru belum menjadi prioritas utama.
Data dari Badan Pusat Statistik bahkan menunjukkan fakta yang cukup mengkhawatirkan. Per Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat tercatat 6,77 persen, menjadikan provinsi ini peringkat ketiga tertinggi di Indonesia.
Tak hanya soal pengangguran, GP Ansor juga menilai perhatian pemerintah terhadap pesantren dan guru ngaji masih sangat minim.
“Ini menjadi catatan penting kami. Lemahnya perhatian terhadap pesantren dan guru ngaji akan terus kami kritisi,” ujar Fahmi.
Meski demikian, dalam forum Muskerwil tersebut, GP Ansor juga meluncurkan program “Aswaja Bisa”, sebuah gerakan pemberdayaan ekonomi kader agar lebih mandiri secara ekonomi.(Asep)
