DEPOK, monitorjabarnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok telah menggelar rapat paripurna untuk menetapkan pimpinan DPRD periode 2024-2029 pada Senin (30/09/24).
Dalam rapat tersebut, ditetapkan empat nama pimpinan dari partai dengan perolehan kursi terbanyak pada Pemilu serentak 2024.
Ketua DPRD Sementara Kota Depok, Ade Supriatna, mengungkapkan bahwa hasil rapat ini akan segera diproses lebih lanjut.
“Berkas berita acara hasil rapat sudah selesai dan akan segera dikirimkan ke Provinsi Jawa Barat melalui Wali Kota Depok untuk diproses menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat,” jelas Ade kepada media ini usai rapat.
Empat pimpinan DPRD yang ditetapkan adalah Ade Supriatna sebagai Ketua dari PKS, Yeti Wulandari sebagai Wakil Ketua dari Partai Gerindra, kemudian Haji Tajjudin Tabri sebagai Wakil Ketua dari Partai Golkar dan Yuni Indriani sebagai Wakil Ketua 3 dari PDIP.
Ade Supriatna menjelaskan bahwa setelah berkas diproses, DPRD akan melanjutkan ke tahap pelantikan pimpinan definitif.
Ade mengatakan pelantikan pimpinan DPRD Depok akan dilaksanakan setelah mendapat surat keputusan dari Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.
“Tadi baru penetapan pimpinan definitif, setelah itu berkas dibawa ke provinsi melalui Pemkot Depok. Kita kawal, mudah-mudahan tidak lama, setelah surat putusan dari gubernur (Jawa Barat) turun, kami pelantikan,” tutur Ade.
Ditanyakan akan membuat terobosan apa di era kepemimpinannya, Ade Supriyatna mengatakan akan konsolidasi untuk kebersamaan di DPRD. Sebabnya, semua dewan mewakili konstituennya di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
“Sehingga aspirasi seluruh rakyat Depok yang diaspirasikan wakil-wakilnya bisa kami akomodir,” ujar Ade.
Adapun dewan dari Dapil Kota Depok 3 (Cimanggis) ini mengatakan pendekatan yang akan dilakukannya, yakni aspiratif masyarakat dan teknokratik dari Pemkot Depok, nantinya akan dikolaborasikan untuk pelayanan publik yang lebih baik.
Selain itu, Ade Supriyatna akan mengawal APBD agar lebih efektif dan efisian untuk kebaikan masyarakat.
“Kita ingin anggaran publik ini sebagian besarnya kembali ke publik melalui pembangunan-pembangunan yang sudah disepakati pendekatannya tadi,” ucap Ade.(red)
