JAKARTA, Praktik tebang pilih dan ketidakkonsistenan yang mencolok dalam penegakan aturan di lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Selatan kini resmi menjadi sorotan tajam publik.
Penindakan disiplin di instansi kebersihan tersebut dinilai compang-camping dan diskriminatif setelah muncul perbedaan perlakuan hukum yang sangat kontras antara petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Satpel Pancoran dengan Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Pesanggrahan.
Publik secara meluas mempertanyakan mengapa kasus yang melibatkan PJLP di Satpel Pancoran mendapat penanganan kilat hingga berujung pemecatan sepihak.
Sementara itu, di sisi lain, dugaan penggelapan retribusi sampah sistematis bernilai jutaan rupiah yang menyeret nama Kasatpel Pesanggrahan hingga kini dibiarkan mengambang tanpa sanksi jelas maupun tindakan hukum nyata dari pimpinan.
Jika dugaan perbedaan perlakuan ini benar, hal tersebut melahirkan tamparan keras terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam tubuh birokrasi Pemprov DKI Jakarta.
Masyarakat mulai menangkap kesan buruk bahwa hukum di Sudin LH Jakarta Selatan hanya tajam ke bawah menyasar pekerja kecil, sedangkan pejabat struktural yang memiliki kedudukan tinggi justru diberi karpet merah untuk bebas dari pemeriksaan mendalam.
Kondisi ketimpangan ini sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum, Ferdian Bolon. Menurut pandangannya, perbedaan kecepatan penanganan dua kasus ini merupakan indikator kuat atas rapuh dan bobroknya sistem pengendalian internal di lingkungan Sudin LH Jakarta Selatan.
“Kita melihat ketidakadilan yang telanjang; di satu sisi kasus pekerja kecil cepat diselesaikan dengan pemecatan, namun di sisi lain kasus yang bernilai jauh lebih besar dan melibatkan pejabat struktural justru sengaja dihentikan di tengah jalan,” ujar Ferdian Bolon kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Ferdian menegaskan bahwa langkah memutus kontrak PJLP Pancoran tanpa menyerahkan berkas perkaranya ke aparat penegak hukum adalah kekeliruan serius birokrasi.
Tindakan pungli terhadap pengemudi gerobak swadaya bukan sekadar pelanggaran kontrak internal, melainkan sudah memenuhi unsur pidana pemerasan yang wajib diusut tuntas secara hukum.
“Ini bukan hanya soal pekerja mangkir atau melanggar SOP administrasi semata. Ini adalah pemerasan terhadap warga kecil yang mencari nafkah secara sah di lapangan. Sudin LH Jaksel tidak memiliki kewenangan hukum apa pun untuk menghentikan kasus pidana hanya dengan selembar surat pemecatan administratif,” tegas Ferdian.
Merujuk pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), penyelenggara negara termasuk tenaga yang dibiayai anggaran daerah yang menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa pemberian uang diancam dengan pidana penjara.
Ferdian menilai penanganan yang hanya mandek pada tingkat pemecatan PJLP telah mengabaikan asas transparansi dan keadilan hukum.
Dalih pihak dinas yang mengklaim pemecatan tersebut sebagai “tindakan tegas” dipandang oleh Ferdian sebagai bentuk sikap cuci tangan birokrasi demi menyelamatkan nama baik instansi. “Jika pola pengalihan isu seperti ini dibiarkan berlanjut, pesan berbahaya yang sampai ke lapangan adalah risiko terbesar bagi oknum hanyalah kehilangan pekerjaan, bukan diseret ke sel tahanan,” Ujarnya.
Skandal di wilayah Jakarta Selatan ini kian benderang setelah hasil investigasi wartawan mengungkap adanya dugaan pungli sistematis yang terorganisir di TPS Dipo Pesanggrahan.
Oknum petugas di sana secara keji memungut tarif kepada gerobak motor (germor), gerobak dorong, hingga mobil pick-up yang mengangkut sampah swadaya masyarakat.
Berdasarkan investigasi lapangan per Kamis, 8 Oktober 2026, para gerobak motor sampah diwajibkan menyetor upeti bulanan berkedok retribusi dengan nilai fantastis mencapai Rp1 juta per bulan untuk tiap armada, dari total sekitar 30 germor yang beroperasi.
Sementara untuk jenis mobil pick-up, tarif pungutan liar tersebut dipatok lebih tinggi, yakni berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per bulan.
Aksi premanisme berkedok institusi ini memaksa para pekerja kebersihan swadaya masyarakat terpaksa menurut agar bisa menyambung hidup.
Jika berani menolak atau terlambat menyetor upeti pasar gelap sampah tersebut, jalur operasional mereka dihambat, dilarang masuk ke area TPS Dipo, hingga diancam dicabut izin membuang sampah hasil angkutan dari permukiman warga.
Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh Pemimpin Redaksi salah satu media online yang turun langsung melakukan fungsi kontrol sosial di lapangan.
Pihak Tim media menegaskan telah mengantongi bukti kuat berupa rekaman suara perbincangan langsung dengan para supir germor yang menjadi korban kebiadaban oknum pengelola Dipo Pesanggrahan.
Namun, saat tim media mendatangi kantor Dipo Pesanggrahan untuk meminta penjelasan resmi pada Kamis sore (08/10/2026), tidak ada satu pun pejabat berwenang yang berani menampakkan diri.
Faktanya, hingga saat ini tidak ada satu pun lembar dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) resmi dari Pemprov DKI Jakarta yang membenarkan penarikan tarif jutaan rupiah tersebut.
Sikap bungkam total juga ditunjukkan pengelola Dipo Pesanggrahan saat redaksi media Temporatur mengirimkan permintaan konfirmasi tertulis via WhatsApp pada Minggu (11/10/2026) mengenai legalitas aliran dana pungutan tersebut.
Sikap tertutup ini dinilai sengaja menutup akses keterbukaan informasi publik dan memperkuat dugaan adanya konspirasi anggaran.
Cerita penanganan kasus ini semakin janggal saat terjadi pertemuan pada Rabu (14/10/2026), di mana Wartawan D (anggota Pokja PWI Jakarta Selatan) menghubungi Kasatpel Dipo Pesanggrahan untuk bertemu di sebuah rumah makan.
Saat tiba, oknum Kasatpel tersebut kedapatan membawa dua orang pendamping, salah satunya berinisial A yang mendadak memperkenalkan diri sebagai wartawan sekaligus warga setempat.
Kehadiran Oknum A tersebut langsung dipertanyakan secara tegas oleh Wartawan R yang juga tercatat sebagai anggota PWI Jaya, terkait kapasitas dan perannya dalam pertemuan sensitif tersebut.
Kemunculan oknum media inisial A yang mendampingi pejabat Kasatpel Pesanggrahan bermasalah ini memicu kecurigaan besar di kalangan jurnalis, apakah yang bersangkutan bertindak sebagai pelindung atau “bekingan” bagi pejabat yang tengah dituduh melakukan pungli.
Melihat kacaunya penegakan hukum di tingkat wilayah, pengamat Ferdian Bolon mendesak Kepala Sudin LH Jakarta Selatan serta Inspektorat Wilayah DKI Jakarta untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh.
Kasus di Pesanggrahan harus dibongkar secara transparan, dan seluruh oknum pejabat yang terlibat memeras warga kecil wajib diseret ke ranah hukum pidana korupsi.
Hingga berita dimuat, Tim Wartawan di lapangan masih menunggu tanggapan resmi dari Kepala Sudin LH Jakarta Selatan, Kasatpel Pancoran, dan Kasatpel Pesanggrahan. Warga kini menuntut ketegasan nyata dari pimpinan tertinggi daerah agar membersihkan dinas lingkungan hidup dari mentalitas mafia pungli tanpa pandang bulu.(AA)
