Senin, November 16, 2026

LMHKN Soroti Pengendalian Belanja APBD 2026 Kabupaten Bogor, Sekda Akui Tunggakan Retensi Rp44 Miliar

Share

BOGOR – Ketua Presidium Lembaga Monitoring Hukum dan Keuangan Negara (LMHKN), Aidil Afdal, menanggapi terbitnya Surat Edaran Nomor 900.1.1/285-BPKAD terkait pengendalian belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Tanggapan tersebut muncul setelah pihak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor memberikan jawaban tertulis kepada media pada Jumat (13/11/2026) pagi.

Dalam keterangannya, Sekda menjelaskan bahwa kebijakan pengendalian belanja daerah dilakukan untuk menjaga posisi kas di Kas Daerah (Kasda), menyusul adanya tren penurunan pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer.

“Edaran pengendalian belanja dimaksudkan mengendalikan posisi kas di Kasda dikarenakan penurunan tren pendapatan daerah, baik PAD ataupun dana transfer,” demikian isi tanggapan Sekda.

SEKDA AKUI MASIH ADA TUNGGAKAN Rp44 MILIAR

Hal yang menjadi perhatian LMHKN adalah pengakuan pihak Sekda mengenai adanya sisa tunggakan pembayaran kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp44 miliar.

Angka tersebut berbeda dengan informasi yang sebelumnya beredar di masyarakat, yakni sekitar Rp50 miliar hingga Rp60 miliar.

Menurut penjelasan Sekda, tunggakan Rp44 miliar tersebut merupakan retensi sebesar 5 persen dari sejumlah kegiatan yang telah diberikan kesempatan penyelesaian oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Tunggakan tahun 2025 sisa Rp44 miliar dan akan dibayarkan segera di bulan November dan Desember ini. Tunggakan itu merupakan retensi 5 persen dari kegiatan yang diberi kesempatan oleh PPK,” jelas Sekda.

Sekda juga menegaskan bahwa tunggakan tersebut bukan menjadi penyebab diterbitkannya surat edaran pengendalian belanja APBD 2026. Menurutnya, faktor utama adalah kondisi pendapatan daerah yang mengalami perlambatan.

AIDIL AFDAL: PEMERINTAH HARUS TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB

Menanggapi penjelasan tersebut, Aidil Afdal selaku Ketua Presidium LMHKN menilai bahwa pemerintah daerah harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah.

LMHKN memandang bahwa pengendalian anggaran memang dapat menjadi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Namun, kebijakan tersebut jangan sampai berdampak terhadap hak-hak kontraktor atau penyedia jasa yang telah menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan kontrak.

LMHKN juga meminta agar pembayaran retensi Rp44 miliar yang dijanjikan pada November hingga Desember 2026 benar-benar direalisasikan sesuai komitmen pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah diminta menjelaskan secara transparan daftar kegiatan yang masih memiliki kewajiban pembayaran, mekanisme pencairan, serta kepastian waktu penyelesaiannya.

BELANJA PERJALANAN DINAS DAN SEREMONIAL IKUT DIKENDALIKAN

Dalam surat edaran tersebut, pengendalian belanja juga diarahkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama penundaan kegiatan perjalanan dinas, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), serta kegiatan seremonial yang tidak bersifat mendesak.

LMHKN berharap kebijakan penghematan anggaran benar-benar diterapkan secara konsisten dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Bogor kini menantikan realisasi pembayaran tunggakan retensi sebesar Rp44 miliar sebagaimana disampaikan pihak Sekda.

LMHKN menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan penggunaan APBD merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor.

Read more

Local News