Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan berbagai strategi untuk menjaga keuangan daerah tetap stabil di tengah kebijakan fiskal yang semakin ketat.
Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Dedi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berupaya menjaga agar APBD sekitar Rp37 triliun dapat dikelola secara efisien dan bahkan menghasilkan surplus.
Ia mengatakan berbagai langkah efisiensi mulai diterapkan di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pengurangan anggaran umum di sejumlah dinas.
Selain itu, pengaturan ritme kerja pegawai juga dilakukan melalui kebijakan work from home (WFH) untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi produktivitas.
Menurut Dedi, dalam situasi ekonomi yang menantang, seorang pemimpin harus mampu mencari solusi agar pelayanan publik tetap berjalan.
Prioritas anggaran, kata dia, tetap difokuskan pada kepentingan masyarakat seperti pembangunan jalan, jaminan sosial, serta pembiayaan pendidikan.
“Pemimpin harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya,” tegasnya.(asep)
