BerandaDaerah Khusus JakartaIndeks Keterbukaan Informasi Publik DKI Jakarta Di Atas Rata-Rata Nasional, 75,69 Poin

Indeks Keterbukaan Informasi Publik DKI Jakarta Di Atas Rata-Rata Nasional, 75,69 Poin

-

Jakarta, monitorjabarnews.com — Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menghadiri peluncuran hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis (17/10/2023).

Ketua Pokja IKIP Komisi Informasi Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, menyatakan bahwa hasil IKIP Jakarta berada dalam kategori “sedang” dengan nilai 75,69 poin, di atas rata-rata nasional sebesar 75,65 poin.

Agus menekankan bahwa IKIP merupakan cerminan kondisi keterbukaan informasi publik di Jakarta.

“Kami berharap ini bukan sekadar angka. Yang lebih penting adalah tindak lanjut dalam program kerja tahun 2025,” ujarnya.

Ia juga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan perencanaan program keterbukaan informasi di seluruh badan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan hak akses informasi seluas-luasnya.

“Dukungan konkret untuk peningkatan IKIP ke depan dapat diwujudkan melalui program kerja yang memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap pemangku kepentingan,” tambahnya.

Agus juga menyoroti pentingnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi yang menekankan optimalisasi tata kelola layanan informasi publik di badan publik, serta memperkuat kelembagaan Komisi Informasi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KI Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Gede Narayana, menyampaikan bahwa hasil IKIP 2024 menunjukkan 32% provinsi masuk kategori baik, sementara 68% provinsi lainnya tergolong sedang dan buruk. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan dari 5 provinsi menjadi 11 provinsi yang masuk kategori baik.

“IKIP diharapkan memberikan manfaat besar dan mendorong kemajuan dalam kehidupan masyarakat,” tandasnya.(red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

LATEST POSTS

Hak Informasi Tak Dipenuhi, Muamar Hidayatullah Sengketakan SMA Negeri 1 Cibungbulang

Kab. Bogor, monitorjabarnews.com - Muamar Hidayatullah secara resmi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan permintaannya yang tak...

Digeruduk Aksi Massa BPN Depok Diduga Pelihara Mafia Tanah

DEPOK, monitorjabarnews.com - Puluhan orang yang merupakan keluarga Besar Akhmadi, didampingi para aktifis dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tanah (AMAMTA) mendatangi kantor ATR/BPN Depok di kawasan...

Kapolri Tegaskan Wartawan Tidak Dapat Ditarget UU ITE Selama Menjalankan Tugas Jurnalistik

JAKARTA, monitorjabarnews.com Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan, bahwa; Wartawan tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) selama menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan...

Jadi Kado Akhir Tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta Raih Predikat Informatif 7 Kali Berturut-Turut

JAKARTA, monitorjabarnews.com - Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Movenpick Hotel...

Most Popular

spot_img