BOGOR – Ketua Presidium Lembaga Monitoring Hukum dan Keuangan Negara (LMHKN), Aidil Afdal, menyoroti dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan AC Standing di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong.
Berdasarkan informasi yang diperoleh LMHKN, kegiatan pengadaan AC Standing tersebut disebut dilaksanakan oleh PT Trivia Jaya Abadi pada periode Juli hingga Agustus 2026. Namun, muncul dugaan bahwa pekerjaan tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya atau diduga merupakan pekerjaan fiktif.
Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah adanya informasi bahwa seorang oknum berinisial M pada 10 Januari 2026 membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp92 juta, dengan batas waktu pengembalian pada 30 Januari 2026.
Tidak hanya itu, oknum M juga disebut menerima transfer dana sebesar Rp30 juta yang diduga berkaitan dengan proyek pengadaan tersebut.
Ketua Presidium LMHKN, Aidil Afdal, meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, dugaan tersebut harus ditelusuri secara transparan, mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pencairan anggaran, hingga aliran dana kepada pihak-pihak terkait.
LMHKN mendesak:
1. Inspektorat Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan tersebut.
2. BPK melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran dan realisasi pekerjaan.
3. Kejaksaan dan Kepolisian melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
4. Memeriksa pihak PT Trivia Jaya Abadi serta pihak-pihak yang diduga menerima atau menguasai aliran dana.
5. Memastikan status pengembalian uang Rp92 juta dan menelusuri transfer Rp30 juta.
Dugaan pelanggaran undang-undang dan ancaman hukum
Apabila dugaan tersebut terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana, sejumlah ketentuan hukum dapat menjadi dasar pemeriksaan:
– Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor: Perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara.
– Pasal 3 UU Tipikor: Penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.
– Pasal 4 UU Tipikor: Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana apabila tindak pidana korupsi terbukti.
Ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) adalah penjara seumur hidup atau penjara 4–20 tahun dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Pasal 3 mengatur penjara 1–20 tahun atau seumur hidup serta denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar.
LMHKN: Anggaran Negara Harus Dipertanggungjawabkan
Aidil Afdal menegaskan bahwa setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan. Apabila benar terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan tetapi anggarannya dicairkan, persoalan tersebut harus diusut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
LMHKN menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan meminta aparat penegak hukum bertindak profesional serta transparan.
Catatan: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian. Pihak Dispora Kabupaten Bogor, PT Trivia Jaya Abadi, dan pihak berinisial M perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
LMHKN – Mengawal Transparansi, Mengawasi Keuangan Negara, dan Mendorong Penegakan Hukum.
