JAKARTA, Memasuki awal tahun 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya perubahan serta peningkatan pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat.
Hal ini mengingat, sebagian besar proses bisnis di Kementerian ATR/BPN berorientasi pada pelayanan publik. Peningkatan tersebut tidak hanya mencakup perbaikan alur pelayanan, tetapi juga evaluasi berkala agar kualitas layanan menjadi lebih terukur.
“Sekarang resolusi tahun 2026, komitmen kita bersama membangun visi pelayanan. Ada perubahan yang lebih bisa membuat kepuasan pelanggan. Tahun 2026 ini, pelayanan akan kita evaluasi setiap tiga bulan. Harapan kita setiap tiga bulan tidak ada lagi dokumen yang numpuk,” tegas Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/01).
Upaya perbaikan dan peningkatan layanan pertanahan tersebut dinilai krusial. Menurut Nusron, masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN harus merasakan kepastian, tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga kepastian waktu penyelesaian layanan.
“Semisal jika selama tujuh hari, berkasnya dikatakan _comply_ (memenuhi syarat), maka setelahnya berkasnya sudah sampai (proses) mana, jika sudah 14 hari, sudah sampai mana. Kita bangun komitmen itu,” ujar Nusron.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga melakukan evaluasi terhadap progres penyelesaian berkas pertanahan, khususnya di kantor-kantor pertanahan yang berada di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Upaya percepatan penyelesaian berkas tersebut telah dilaksanakan secara masif oleh seluruh kantor pertanahan di Indonesia sejak kuartal IV tahun 2025.
“Kita telah buat _guideline_ penyelesaian berkas ini ya. Seluruh berkas yang masuk pada Q1 2025, harus selesai di akhir bulan ini. Yang masuk Q2 2025, harus selesai di minggu pertama dan kedua Februari 2026, begitu seterusnya,” tandasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta yang memaparkan progres pelayanan masing-masing beserta tantangan yang dihadapi di lapangan kepada Menteri Nusron.
Diskusi itu digelar, bertujuan untuk memetakan permasalahan pertanahan di setiap wilayah.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Menanggapi hal komitmen Nusron itu, Inisiator Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN), Fajar Chan, Selasa (13/1), disela ngopi bareng awak media ikut mengapresiasi adanya
Itikad baik Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu.
Namun demikian, menurut dia semua tentunya harus didukung dengan sikap serius dan juga kesanggupan dalam menyikapi realita yang ada secara tegas dan nyata. Bukan hanya sekedar retorika dan wacana yang terus berulang-ulang.
“Jangan cuma sering menyampaikan komitmen, sementara persoalan yang mendasar terkait keluhan masyarakat dilapangan tidak tuntas ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Terutama tentang masih adanya praktik mafia pertanahan dan percaloan di seluruh kantor pertanahan yang ada!” pungkasnya. (Tim/Red)
