-Marsda TNI Budhi Achmadi-

Di tengah lanskap geopolitik yang keras dan penuh tekanan, Iran menghadirkan sebuah pelajaran strategis: negara yang selama puluhan tahun berada dalam rezim sanksi justru mampu membangun fondasi industri pertahanan yang relatif mandiri dan adaptif. Ketika banyak negara berkembang menggantungkan modernisasi militernya pada impor dan lisensi, Iran menempuh jalan berbeda—bukan karena pilihan ideal, melainkan karena keterpaksaan sejarah. Dari pengalaman itulah lahir model pembangunan industri pertahanan yang sering disebut sebagai enforced autonomy atau kemandirian terpaksa.Keith Krause dalam Buku Arms and the State: Patterns of Military Production and Trade (1995) membagi pola industrialisasi pertahanan global dalam tiga model besar industrialisasi pertahanan, yaitu mandiri penuh (full autonomy), semi mandiri (model Asia Timur) dan kemandirian terpaksa (enforced autonomy).

Model pertama adalah full autonomy atau kemandirian penuh, yaitu ketika suatu negara menguasai seluruh spektrum industri pertahanan dari hulu hingga hilir. Negara dalam kategori ini memiliki kapasitas riset dasar, desain sistem, manufaktur komponen kritis, integrasi platform, hingga kemampuan ekspor dalam skala besar. Contohnya dapat ditemukan pada Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, yang tidak hanya memproduksi alutsista untuk kebutuhan domestik tetapi juga menjadi pemain dominan dalam pasar global. Model ini membutuhkan anggaran riset besar, ekosistem inovasi yang matang, serta kesinambungan kebijakan lintas dekade.

Model kedua adalah semi autonomy atau semi mandiri, yang sering disebut sebagai model Asia Timur. Dalam pendekatan ini, negara sudah ada kemampuan terbatas atau tidak sepenuhnya mandiri, lalu secara sistematis membangun kapasitas nasional melalui kerja sama internasional, transfer teknologi, lisensi produksi, dan integrasi ke dalam rantai pasok global. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Turki memanfaatkan kemitraan strategis untuk meningkatkan kemampuan industri domestik secara bertahap. Mereka tidak menutup diri dari sistem internasional, melainkan menggunakannya sebagai akselerator pembangunan teknologi nasional. Model ini relatif efisien dan realistis bagi negara berkembang, meskipun tetap menyisakan risiko ketergantungan apabila terjadi pembatasan politik atau embargo.

Model ketiga adalah enforced autonomy atau kemandirian terpaksa. Dalam skema ini, kemandirian industri pertahanan lahir bukan dari perencanaan strategis jangka panjang yang nyaman, tetapi dari tekanan eksternal yang memaksa. Embargo, sanksi ekonomi, dan isolasi politik membuat negara tidak memiliki pilihan selain mengembangkan kemampuan produksi sendiri. Industri pertahanan Iran, Korea Utara, Afrika Selatan, merupakan realitas dari model ini. Pada kasus Iran, Revolusi Islam 1979 menjadi titik balik yang memutus hubungan pertahanan dengan negara-negara Barat. Perang Iran–Irak pada dekade 1980-an memperparah situasi karena akses terhadap suku cadang dan dukungan teknis hampir berhenti total. Ketergantungan pada platform warisan era Shah Reza Pahlevi yang berbasis Barat berubah menjadi kerentanan strategis. Dukungan suku cadang Alutsista Barat berhenti total.
Dalam kondisi tersebut, Iran tidak memiliki kemewahan memilih jalur semi mandiri seperti negara-negara lain yang mendapatkan dukungan ilmu dan suku cadang dari negara-negara maju. Ia dipaksa mengembangkan kemampuan substitusi melalui reverse engineering, inovasi lokal, dan penguatan industri dalam negeri di bawah birokrasi pemerintahan yang kuat. Alih-alih mengejar simetri dengan kekuatan udara Barat yang unggul dalam teknologi pesawat tempur generasi mutakhir, Iran memusatkan perhatian pada sistem yang lebih realistis, murah, namun berdampak strategis tinggi, yakni rudal balistik, drone, serta perang asimetris maritim. Strategi ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa strategi penangkalan dan perang tidak harus selalu harus berbasis platform mahal, tetapi bagaimana kemampuan memberikan serangan balasan yang kredibel dan terukur.

Keberhasilan Iran dalam kerangka kemandirian terpaksa dapat dilihat dari konsistensi kebijakan jangka panjangnya. Terlepas dari dinamika politik domestik, pembangunan industri pertahanan tidak pernah berhenti. Integrasi antara militer, lembaga riset, dan industri dilakukan secara terpusat sehingga proses inovasi tidak terfragmentasi. Selain itu, Iran menunjukkan kecakapan dalam mengembangkan sistem berbiaya relatif rendah namun berdampak strategis signifikan. Drone dan rudal balistik menjadi instrumen yang bukan hanya memperkuat posisi tawar regional, tetapi juga membangun citra kemandirian nasional di tengah tekanan internasional. Bukti lain keseriusan Iran dalam industrialisasi pertahanan model kemandirian terpaksa adalag terjaganya kerahasiaan area produksi dan gudang senjata strategis yang telah aktif lebih dari empat dekade.

Bagi negara seperti Indonesia, yang menganut politik luar negeri bebas aktif dan tidak berada dalam isolasi internasional, pengalaman Iran tentu tidak dapat ditransplantasikan secara utuh karena sistem kenegaraan yang berbeda. Namun esensinya tetap relevan. Indonesia dapat mengombinasikan model semi mandiri dan kemandirian terpaksa untuk membangun platform besar dan krusial melalui penguatan kapasitas mandiri pada sistem-sistem kritis seperti drone, rudal balistik, sistem siber, dan C6ISR berbasis kecerdasan buatan. Penguatan ekosistem riset nasional juga menjadi prasyarat mutlak agar kemandirian tidak berhenti pada perakitan, tetapi benar-benar menyentuh penguasaan teknologi inti, namun hingga produksi massal mandiri dan pengembangan teknologi lanjutan mandiri.

Pelajaran paling mendasar dari industri pertahanan model kemandirian terpaksa adalah bahwa pembangunan industri pertahanan bukan sekadar proyek industri yang harus segera mendapatkan profit dalam waktu singkat, melainkan proyek kebangsaan dalam jangka panjang. Ia menuntut konsistensi lintas rezim, kesabaran strategis, serta keberanian menentukan prioritas. Iran menunjukkan bahwa tekanan eksternal dapat diubah menjadi katalis inovasi melalui visi nasional yang jelas. Dalam konteks Indonesia menuju 2045, pembangunan industri pertahanan harus ditempatkan sebagai fondasi ketahanan strategis, bukan sekadar instrumen ekonomi atau simbol kebanggaan.

Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sebenarnya sudah pernah mencoba model kemandirian terpaksa, dengan menyuntik banyak pembiayaan pada pembangunan industri pertahanan tanpa berorientasi pada profit ekonomi pada jangka pendek. Sayangnya program tidak berkelanjutan dan konstelasi politik nasional pada masa berikutnya berubah-ubah dalam memandang peran dan model pembangunan industri pertahanan lokal. Industri pertahanan bahkan pernah dianggap sebagai beban anggaran pemerintah dan tidak diprioritaskan. Maka, industrialisasi pertahanan RI model kemandirian terpaksa yg pernah dirintis pada periode tahun 1980 – 1996, perlu digali lagi relevansinya di era ketidakpastian global seperti saat ini.

Pada akhirnya, model kemandirian terpaksa Iran mengingatkan kita bahwa kedaulatan tidak pernah gratis. Ia lahir dari kombinasi tekanan, adaptasi, dan keteguhan kebijakan. Indonesia tidak menghadapi embargo panjang seperti Iran, tetapi dunia yang semakin kompetitif menuntut kesiapan menghadapi skenario terburuk. Dari sanalah relevansi pengalaman Iran menjadi nyata. Bukan untuk ditiru secara ideologis, melainkan untuk dipahami sebagai pelajaran tentang bagaimana sebuah bangsa membangun daya tahan industri pertahanan di tengah keterbatasan.