Kamis, November 5, 2026
Beranda blog Halaman 8

Sekjen CAJ Ahmed Kurnia Tegaskan Solidaritas dan Tantangan Jurnalisme di Era AI

0

Secretary General Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) sekaligus Head of the Permanent Secretariat, Ahmed Kurnia, menegaskan pentingnya solidaritas dan adaptasi jurnalisme ASEAN di tengah disrupsi teknologi dan ancaman disinformasi.

Hal itu disampaikan dalam pidato pembukaan Sidang Umum ke-21 CAJ di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/4), yang dihadiri Deputy Minister of Communications Malaysia Teo Nie Ching, Presiden baru CAJ Low Boon Tat, Presiden sebelumnya Atal S. Depari, serta delegasi negara ASEAN dan mitra dari China serta Korea Selatan.

Ahmed Kurnia menyebut pertemuan tersebut mencerminkan semangat “ASEAN Way” yang menekankan kebersamaan, konsensus, dan solidaritas lintas negara.

“Pagi ini kita menyaksikan sebuah cerita tentang persatuan yang mengalir dengan semangat ASEAN. Mungkin prosesnya membutuhkan waktu, tetapi hasilnya selalu indah,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, CAJ juga secara resmi menyelesaikan transisi kepemimpinan dari Indonesia ke Malaysia. Ahmed mengapresiasi kepemimpinan Atal S. Depari yang dinilai berhasil menjaga stabilitas organisasi di tengah dinamika yang kompleks.

Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kepemimpinan Low Boon Tat dalam membawa CAJ memasuki babak baru yang lebih relevan menghadapi tantangan zaman.

“Transisi yang berjalan mulus ini bukan sekadar formalitas, tetapi bukti bahwa di tengah keberagaman budaya dan bahasa, kita memiliki satu bahasa yang sama: solidaritas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ahmed menyoroti tantangan besar yang dihadapi jurnalisme saat ini, terutama dengan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan maraknya disinformasi.

Menurutnya, kondisi tersebut justru membuat peran jurnalis semakin krusial dalam menjaga kebenaran dan integritas informasi.

Sebagai langkah konkret, CAJ secara resmi mengadopsi Kuala Lumpur Declaration, yang menjadi komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem informasi di kawasan.

Deklarasi tersebut mencakup rencana pembentukan ASEAN Information Clearing House, sebuah jaringan regional untuk verifikasi fakta, kolaborasi lintas negara, serta perlindungan integritas informasi.

“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ASEAN diiringi dengan kualitas informasi yang akurat, etis, dan berintegritas,” kata Ahmed.

Ia juga mengapresiasi kehadiran mitra dari China dan Korea Selatan yang dinilai memperkuat jembatan kerja sama jurnalisme di Asia.

Menutup pidatonya, Ahmed mengajak seluruh insan pers ASEAN untuk tidak sekadar menjadi pengamat perubahan, tetapi menjadi aktor utama dalam membangun lanskap media yang bertanggung jawab, kredibel, adaptif, dan siap menghadapi masa depan.

“Dua tahun ke depan bukan hanya tentang bertahan di era digital, tetapi bagaimana kita memimpin perubahan itu bersama,” pungkasnya.(son)

CAJ Gelar Sidang Umum ke-21 di Kuala Lumpur, Tegaskan Solidaritas Jurnalis ASEAN

0

Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) menggelar Sidang Umum ke-21 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menjadi momentum penting dalam memperkuat solidaritas dan komitmen jurnalis di kawasan Asia Tenggara.

Dalam sambutannya, Presiden CAJ Atal S Depari menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga wujud keberlanjutan komitmen bersama dalam menjaga profesionalisme dan tanggung jawab jurnalisme di tengah dinamika zaman.

Acara tersebut dihadiri oleh Deputy Minister of Communication Malaysia YB Madam Teo Nie Ching, Ketua PWI Ahmad Munir, pimpinan delegasi negara-negara anggota CAJ, serta para undangan lainnya.

“Atas rasa syukur, seluruh rangkaian Sidang Umum CAJ telah berlangsung dengan baik, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Ini menunjukkan bahwa organisasi kita tidak hanya hidup secara struktural, tetapi juga kuat secara nilai, solidaritas, profesionalisme, dan tanggung jawab terhadap masa depan jurnalisme,” ujar Atal, Senin (27/4).

Dalam sidang tersebut, CAJ resmi menetapkan Low Boon Tat dari National Union of Journalists Malaysia sebagai Presiden CAJ yang baru. Atal menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Low, organisasi akan semakin relevan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk disrupsi digital, ancaman disinformasi, serta upaya menjaga integritas profesi jurnalis.

Atal juga mengajak seluruh anggota CAJ untuk terus memperkuat kolaborasi lintas negara. Menurutnya, ASEAN membutuhkan jurnalisme yang tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga solid secara regional.

Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Malaysia, khususnya Kementerian Komunikasi, atas dukungan dan sambutan hangat dalam penyelenggaraan Sidang Umum ke-21 CAJ.

Mengakhiri sambutannya, Atal mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama masa jabatannya, seraya menegaskan bahwa pengabdian terhadap dunia jurnalistik akan terus berlanjut.

“Selamat kepada Presiden CAJ yang baru, Low Boon Tat. Semoga CAJ semakin kuat dan berwibawa sebagai pilar penting jurnalisme ASEAN,” tutupnya.(son)

Audiensi PWI Jaya dan Diskominfotik DKI Jakarta Bahas Penguatan MHT Awards 2026

JAKARTA— Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya menggelar audiensi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (27/4) di Balai Kota, Pemprov DKI Jakarta. Pertemuan mematangkan penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik Muhammad Hoesni Thamrin (MHT Awards) ke-52 tahun 2026. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta diwakili oleh Shendy Adam, ketua subkelompok layanan hubungan media. Audiensi berlangsung dalam suasana hangat, nyaman, serta penuh semangat kolaborasi.

Audiensi dipimpin oleh Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo, bersama Sekretaris PWI Jaya yang juga menjabat sebagai Ketua MHT 2026, Arman Suparman. Turut hadir dalam rombongan, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama & Hubungan Antarlembaga Tb. Adhi, Wakil Ketua Bidang Organisasi yang juga Ketua Dewan Juri Bagus Sudarmanto, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Indra Utama, serta Wakil Sekretaris Haresti sebagai representasi perempuan, dan Ketua Seksi Perkotaan Guruh Nara Persada.

Dalam pertemuan tersebut, PWI Jaya dan Diiskominfotik DKI Jakarta membahas penguatan sinergi dalam penyelenggaraan ajang jurnalistik tahunan yang telah menjadi salah satu penghargaan paling prestisius di ibu kota. Pembahasan mencakup kesiapan teknis, penguatan kolaborasi lintas sektor, hingga strategi untuk meningkatkan partisipasi jurnalis dari berbagai platform media, baik cetak, daring, maupun multimedia.

Ketua Panitia MHT 2026, Arman Suparman, menegaskan bahwa penyelenggaraan tahun ini mengusung tema besar “Menuju 5 Abad Jakarta: Jurnalisme untuk Jakarta—Merawat Sejarah, Mengawal Masa Depan.” Tema tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya karya-karya jurnalistik yang tidak hanya informatif, tetapi juga reflektif, kritis, dan berorientasi pada masa depan kota.

Salah satu poin penting yang mengemuka dalam audiensi adalah penekanan pada kategori khusus “5 Abad Jakarta (2027)”. Kategori ini diposisikan sebagai ruang strategis bagi jurnalis untuk menggali berbagai dimensi Jakarta, mulai dari jejak sejarah kota, transformasi sosial masyarakat, isu lingkungan dan keberlanjutan, hingga tantangan kebijakan publik dan pembentukan identitas warga kota. Dalam konteks ini, Jakarta tidak hanya dipandang sebagai kota administratif, tetapi sebagai entitas yang terus bergerak menuju kota global yang tetap berakar pada identitas budaya.

Untuk memperkuat pendekatan berbasis bukti, peserta MHT 2026 juga didorong memanfaatkan berbagai dataset resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses secara terbuka melalui portal satu data.jakarta.go.id. Namun demikian, audiensi juga menyoroti bahwa masih banyak aspek data yang perlu terus digali dan diperdalam, khususnya yang berkaitan dengan indikator kota global dan dimensi kebudayaan Jakarta dalam momentum 5 abad.

Mewakili Kepala Dinas, Shendy Adam menyampaikan apresiasi atas konsistensi PWI Jaya dalam menghadirkan Anugerah Jurnalistik M.H. Thamrin sebagai ruang penghargaan sekaligus penguatan kualitas jurnalisme. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan MHT 2026 sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem informasi publik yang kredibel, akurat, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Audiensi ditutup dengan kesepahaman untuk terus menjaga koordinasi yang intensif antara PWI Jaya dan Diskominfotik DKI Jakarta, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal, mulai dari tahap sosialisasi hingga puncak penganugerahan, yang dijadwalkan medio Agustus 2026 di Balai Kota, Pemprov DKI Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan MHT Awards 2026 ini, bisa diakses melalui media sosial resmi PWI Jaya di TikTok (@officialpwijaya), Instagram (pwijayaofficial), serta situs resmi www.pwijaya.or.id.(JD)

Lebih Cepat dari Target, Tim Penyelaras PWI Pusat Tuntaskan AD/ART

Jakarta – Tim Penyelaras Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat berhasil menuntaskan tugas penyelarasan lebih cepat dari batas waktu 30 hari kerja yang ditetapkan Ketua Umum.

Penuntasan tersebut dipastikan dalam rapat terakhir yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat PWI Pusat, Senin (27/04/2026).

Tim yang diketuai oleh Anrico Pasaribu dengan Sekretaris Djoko Tetuko A. Latif ini beranggotakan Nurcholis MA Basyari, Dhimam Abror, Sutrimo Sumarlan, Marah Sakti Siregar, dan Aat Surya Safaat.

Ketua Tim Penyelaras, Anrico Pasaribu, menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh anggota tim dengan tetap menjaga kualitas dan kehati-hatian dalam penyelarasan norma.

“Alhamdulillah, Tim Penyelaras dapat menuntaskan pembahasan dan penyelarasan AD/ART lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Seluruh materi telah diperbarui dan diharmonisasi berdasarkan notulensi rapat serta hasil keputusan Konkernas,” ujar Anrico.

Ia menegaskan, proses penyelarasan dilakukan dengan merujuk pada hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI pada 7 Februari 2026 di Banten, sekaligus mengakomodasi berbagai masukan dari PWI provinsi.

Sementara itu, untuk Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW), tim sepakat tidak melakukan perubahan substansial karena dinilai telah tersusun dengan baik oleh tim sebelumnya.

“KEJ dan KPW tidak memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Secara substansi sudah cukup solid,” tambahnya.

Dalam beberapa hari ke depan, Sekretariat PWI Pusat akan melakukan perapihan redaksional naskah akhir serta menyiapkan dokumen resmi, termasuk berita acara hasil kerja Tim Penyelaras.

Tim Penyelaras juga didukung oleh staf sekretariat, Wachyono dan Urip Yanto, yang menyiapkan berbagai fasilitas serta materi rapat selama proses penyelarasan berlangsung.

Hasil akhir tersebut dijadwalkan akan diserahkan kepada Ketua Umum PWI Pusat pada Kamis, 30 April 2026, sebagai laporan akhir tim sekaligus dasar untuk proses pengesahan dan penotariatan AD/ART, KEJ, dan KPW PWI.

Rapat terakhir yang berlangsung secara hybrid ini diikuti oleh seluruh anggota tim baik secara langsung maupun daring, mencerminkan komitmen untuk menyelesaikan mandat organisasi secara efektif dan tepat waktu, bahkan lebih cepat dari target.

Dengan rampungnya tugas Tim Penyelaras, PWI Pusat kini memasuki tahap akhir menuju pengesahan perangkat organisasi yang menjadi fondasi utama dalam memperkuat tata kelola organisasi secara profesional, independen, dan berintegritas.(Dul)

Kisruh Seleksi MNH di PN Cibinong: Mediator Tereliminasi Siapkan Gugatan, Tuduh Pansel Tabrak Aturan MA

Cibinong Bogor – Penyelenggaraan seleksi Mediator Non-Hakim (MNH) di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong kini berbuntut panjang. Salah satu Mediator Non-Hakim yang tereliminasi, Hans Karyose, secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menyeret panitia seleksi (Pansel) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Langkah hukum ini diambil menyusul adanya dugaan tindakan melampaui kewenangan (ultra vires) yang dilakukan oleh pihak PN Cibinong.

 

​Hans mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menempuh jalur administratif sesuai prosedur yang berlaku.

 

​”Kami sedang menempuh langkah administratif dengan mengirimkan surat keberatan resmi ke PN Cibinong. Kami berharap ada solusi terbaik. Namun, jika dalam 14 hari kerja tidak ada tanggapan atau solusi konkret, kami pastikan gugatan akan didaftarkan ke PTUN Bandung,” ujar Hans Karyose saat memberikan keterangan kepada media.

 

​Persoalan Legalitas dan Kompetensi.

 

​Inti dari keberatan tersebut terletak pada legalitas Pansel dalam melakukan uji kompetensi. Hans menekankan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, Pengadilan Negeri tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan seleksi ulang atau uji kompetensi terhadap mediator yang telah bersertifikat resmi dari lembaga yang diakui Mahkamah Agung.

 

​Menurutnya, wewenang untuk menguji kompetensi MNH berada pada lembaga pelatihan yang telah mendapat akreditasi dan izin langsung dari Mahkamah Agung, bukan merupakan ranah diskresi Pengadilan Negeri secara sepihak.

 

​Membantah Argumen Humas PN Cibinong.

 

​Hans juga menepis pernyataan Humas PN Cibinong, Taufik, yang sebelumnya berdalih bahwa seleksi dilakukan berdasarkan SK Ketua PN Cibinong dan atas dasar tingginya animo masyarakat.

 

​”Alasan SK Ketua PN maupun tingginya animo masyarakat sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran hukum untuk menabrak aturan yang lebih tinggi. SK Ketua PN tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),” tegas Hans.

 

​Landasan Hukum Terkait (Analisis Yuridis).

 

​Untuk memperkuat tajamnya rilisan ini, berikut adalah referensi peraturan yang relevan untuk dicantumkan:

 

• ​PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

 

Mengatur bahwa setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

 

• ​Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 108/KMA/SK/VI/2016:

 

Tentang Tata Cara Sertifikasi Mediator. Di sini ditegaskan bahwa wewenang pengujian ada pada lembaga diklat yang terakreditasi.

 

• ​UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

 

– ​Pasal 17 & 18: Mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan melampaui wewenang oleh pejabat pemerintahan/badan publik.

 

– ​Pasal 75 s/d 78: Mengatur mengenai kewajiban warga negara untuk melakukan Upaya Administratif (Keberatan dan Banding Administratif) sebelum mengajukan gugatan ke PTUN.

 

• ​UU No. 5 Tahun 1986 (Jo. UU No. 51 Tahun 2009) tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

 

Menjadi dasar hukum bagi mediator untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Ketua PN jika dianggap merugikan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Red)

Dua Grup Musik Depok Akan Meriahkan Malam Puncak Hari Puisi Nasional 2026

JAKARTA – Dua grup musik Depok yaitu Baraluka Band dan Mantra Samsara akan mengisi di acara puncak Hari Puisi Nasional pada tanggal 30 April 2026 di Gedung Teater Taman Ismail Marzuki.

Acara ini rencananya akan dibuka oleh wakil gubernur DKI Jakarta Haji Rano Karno dan dihadiri oleh Walikota Depok Dr.H. Supian Suri.

Grup musik Baraluka yang di bawah manajemen sanggar seni Gong merah putih akan membawakan dua karya musikalisasi puisi dari penyair legendaris Chairil Anwar dan satu lagi karya puisi dari Ki Sungsang Sumber berjudul Sejarah Bangsa.

Acara hari puisi nasional 2026 ini melibatkan para penyair-penyair besar di tanah air yang merayakan di berbagai daerah dan puncaknya diselenggarakan di daerah khusus Jakarta tepatnya di Taman Ismail Marzuki.

Menurut Mustafa Ismail, Ketua Panitia HPN 2026, acara ini diselenggarakan rutin setiap tahun untuk mengenang penyair besar nasional Chairil Anwar, serta terus mengobarkan puisi-puisi tanah air.

Tora Kundera dari Sanggar Seni Gong Merah Putih yang juga selaku panitia acara menambahkan bahwa acara Hari Puisi Nasional 2026 kali ini berlangsung juga didaerah-daerah se-Indonesia dan puncaknya di Daerah Khusus Jakarta pada 30 April 2026.(*)

Gubernur Pramono Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Pemprov DKI Jakarta Gelontorkan Anggaran Rp253,6 Miliar

Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merealisasikan program sekolah gratis di sekolah swasta sebagai langkah nyata memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Tahun ini, sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025, sebanyak 103 sekolah swasta masuk dalam program tersebut dengan total alokasi anggaran sebesar Rp253.625.139.600.

Sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026. Sementara itu, 63 sekolah swasta sebagai penerima baru mendapatkan pendanaan selama 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2026. Program sekolah swasta gratis mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kebijakan ini merupakan wujud kesungguhan Pemprov DKI untuk memastikan anak-anak Jakarta tetap memperoleh pendidikan yang layak, termasuk bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujarnya, Sabtu (26/4).

Selain program sekolah swasta gratis, Pemprov DKI Jakarta memastikan berbagai bantuan pendidikan lainnya tetap berlanjut, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah. Gubernur Pramono menyampaikan selamat kepada seluruh penerima manfaat, baik pihak sekolah maupun peserta program bantuan pendidikan. Ia berharap berbagai kebijakan ini menjadi pijakan awal lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas.(dul)

Perwira Umat Buddha Ini Ukir Sejarah Raih Adhi Makayasa AAL 2025

0

Letda Laut (P) Menanda Putra Duta mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Adhi Makayasa 2025 dari Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-70. Ia sekaligus menjadi keturunan Tionghoa pertama yang meraih penghargaan tertinggi bagi lulusan terbaik AAL, dan dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam wawancara, Menanda mengaku bangga atas pencapaian tersebut. “Perasaan saya tentunya sangat bangga dan senang sekali, karena ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya,” ujarnya, Sabtu (25/4).

Ia menilai penghargaan Adhi Makayasa memiliki arti penting dalam perjalanan hidup dan kariernya sebagai perwira TNI AL. “Penghargaan ini sangat penting bagi saya karena menjadi pengingat agar terus melaksanakan tugas dengan baik dan selalu berada pada performa terbaik,” katanya.

Menanda mengungkapkan, pencapaiannya tidak diraih dengan ambisi sejak awal. Ia justru menjalani pendidikan dengan fokus pada tanggung jawab dan konsistensi. “Pada awalnya saya tidak berpikir untuk menjadi Adhi Makayasa. Yang saya lakukan sehari-hari adalah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan yang terbaik untuk institusi, banyak belajar, dan menghindari pelanggaran,” jelasnya.

Ia menyebut tantangan terbesar selama pendidikan di AAL justru berasal dari diri sendiri. “Tantangan sebenarnya adalah pada diri sendiri, karena kita hidup berdampingan dengan aturan yang mengikat,” ungkapnya.

Menurut Menanda, kunci utama keberhasilannya bukan pada rasa mampu, melainkan pada upaya maksimal dalam setiap proses. “Pada dasarnya saya tidak merasa mampu. Penghargaan ini adalah reward. Dalam pendidikan, saya hanya berusaha memberikan yang terbaik dan menghindari pelanggaran sekecil apa pun,” tegasnya.

Sebagai keturunan Tionghoa beragama Budha pertama yang meraih Adhi Makayasa di AAL, Menanda memaknai pencapaiannya sebagai simbol kuatnya nilai toleransi di tubuh TNI. “Maknanya sangat mendalam, karena ini menunjukkan kepada publik bahwa toleransi di TNI sangat tinggi dan tidak membedakan etnis,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam perjalanannya. “Peran keluarga sangat besar. Mereka adalah support system yang memberikan dampak besar selama saya menjalani pendidikan,” katanya.

Sebagai perwira TNI AL, Menanda memegang prinsip untuk selalu memberikan kontribusi terbaik. “Prinsip saya adalah memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia,” ucapnya.

Ke depan, ia optimistis TNI Angkatan Laut akan terus berkembang seiring penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). “Angkatan Laut akan berkembang sangat besar karena Indonesia saat ini berada pada tahap pengembangan alutsista dalam skala besar,” jelasnya.

Menutup wawancara, Menanda berpesan kepada generasi muda untuk berani bermimpi dan bekerja keras. “Berani bermimpi, dan ingat, ‘won’t work unless you do’,” pungkasnya.(Amir)

TNI AL dan BAIS TNI Amankan PMI Non Prosedural di Karimun

0

Komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah perairan kembali dibuktikan. Tim Quick Response Region Naval Command IV Lanal Tanjung Balai Karimun bersama Tim 3 BAIS TNI berhasil mengamankan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural yang diduga pulang dari Malaysia menuju wilayah Indonesia masuk melalui jalur ilegal di perairan Karimun, Jumat dini hari (24/04/26).

Kegiatan penindakan tersebut dilaksanakan sekitar pukul 03.15 WIB di Coastal Area depan Hotel 21. Dalam operasi tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan 6 orang yang terdiri dari 1 Anak Buah Kapal (ABK) berinisial B serta 5 PMI Non Prosedural masing-masing berinisial S, S, R, KL, dan DS.

Berdasarkan kronologi, pada pukul 02.00 WIB tim melaksanakan patroli di sepanjang bibir pantai yang merupakan area rawan penyelundupan, dimulai dari Jembatan Kuning Leho menuju Coastal Area. Sekira pukul 03.00 WIB, tim mencurigai sebuah mobil Avanza berwarna hitam yang terparkir di pinggir jalan dengan tiga orang pemuda yang duduk menghadap laut.

Selanjutnya, pada pukul 03.15 WIB, tim melihat sebuah speed boat bermesin 40 PK merapat ke bibir pantai dan menurunkan seorang pria. Tim segera melakukan pemeriksaan awal, kemudian melaksanakan pengejaran terhadap speed boat yang berusaha melarikan diri.

Dalam pengejaran tersebut, tim berhasil mengamankan 4 pria dan 1 wanita yang bersembunyi di bawah jaring dan diduga merupakan PMI Non Prosedural. Sementara itu, satu orang yang diduga tekong bersama tiga orang penjemput darat berhasil melarikan diri menggunakan kendaraan.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 unit speed boat bermesin 40 PK warna biru, 8 unit handphone, serta 4 tas ransel. Dari hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya indikasi barang terlarang seperti narkotika.

Selanjutnya, seluruh PMI Non Prosedural beserta ABK dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun yang berada dibawah jajaran Kodaeral IV untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lima orang PMI Non Prosedural kemudian diserahkan kepada BP3MI, sementara satu ABK diserahkan ke Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.

TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Tanjung Balai Karimun, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan.

Upaya ini dilakukan guna mencegah berbagai aktivitas ilegal lintas negara, termasuk pergerakan PMI non prosedural, demi menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia.(mir)

Tekan Populasi Ikan Sapu-Sapu, Pemkot Jaktim Gelar Operasi Serentak

Jakarta Timur, 24 April 2026 – Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, memimpin langsung operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Waduk Kaja, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jumat (24/4/2026). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 320 kilogram (kg) ikan sapu-sapu berhasil ditangkap.

Munjirin menjelaskan, jumlah tangkapan masih berpotensi bertambah karena proses penangkapan terus berlangsung seiring pengeringan air waduk. Ikan sapu-sapu yang tertangkap kemudian dimatikan dan dikubur sesuai arahan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

“Sampai Jumat siang ini sudah tertangkap sekitar 320 kg, dan prosesnya masih terus berjalan. Seiring pengeringan air, kemungkinan jumlahnya akan semakin banyak. Sementara itu, jenis ikan lain dilepas kembali agar tetap dapat hidup di waduk ini,” ujar Munjirin.

Ia menambahkan, operasi penangkapan ikan sapu-sapu ini dilakukan serentak di seluruh kecamatan di Jakarta Timur, dengan lokasi utama kegiatan dipusatkan di Waduk Kaja. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian program Jakarta Timur Menanam.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya pengendalian populasi ikan sapu-sapu yang dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

“Seluruh kecamatan bergerak melakukan hal yang sama. Ini merupakan upaya bersama untuk mengurangi populasi ikan sapu-sapu di wilayah Jakarta Timur,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Munjirin juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi membantu pengendalian ikan sapu-sapu di lingkungan masing-masing.

Sebelum pelaksanaan operasi, kegiatan diawali dengan penanaman pohon di area Waduk Kaja sebagai bentuk komitmen pelestarian lingkungan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur Fauzi, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Abdul Rauf, Camat Ciracas Panangaran Ritonga, serta Lurah Kelapa Dua Wetan Priyati.(Rud)