Jakarta, monitorjabarnews.com – Polemik antara TNI dan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, terus menjadi sorotan publik. Perselisihan ini bermula dari rencana pelaporan Ferry atas dugaan pencemaran nama baik yang kemudian terganjal putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak berhenti di situ, TNI kini tengah mengkaji kemungkinan adanya tindak pidana lain yang dianggap lebih serius, berdasarkan hasil patroli siber mereka.
Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah menegaskan, institusinya tetap menghormati kebebasan berpendapat masyarakat. Namun ia mengingatkan agar semua pihak tidak menyebarkan fitnah, disinformasi, atau provokasi yang berpotensi memicu konflik antara aparat dan masyarakat.
Di sisi lain, Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra mengambil posisi menengahi. Ia menyarankan TNI agar lebih dulu membuka ruang dialog dengan Ferry Irwandi sebelum melangkah ke ranah hukum pidana. Menurut Yusril, kritik yang disampaikan sebaiknya dilihat secara menyeluruh. Jika kritik itu bersifat membangun, maka hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.
“Proses hukum pidana sebaiknya menjadi opsi terakhir apabila dialog tidak membuahkan hasil,” tegas Yusril.
Situasi ini kini ditunggu kelanjutannya: apakah TNI dan Ferry Irwandi akan memilih jalur komunikasi untuk menyelesaikan masalah, atau justru membawa polemik ini ke meja hukum?.(red)
