Oleh : Adv. H. Nur Kholis
Ketua Kantor Hukum ABRI
monitorjabarnews.com – Sebagai Seorang Advokat, Saya Merasa Terpanggil Untuk ; Menyampaikan Aspirasi dan Keprihatinan Mendalam Terkait Kebijakan Pemberian Uang Pensiun Kepada Pejabat Politik di Indonesia.
Kajian Dan Ulasan ini Adalah Wujud Tanggung Jawab Moral dan Kepedulian Saya Terhadap Kemajuan Bangsa, Negara, Serta Demi Kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia.
Pendahuluan
Sudah saatnya kita melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan pemberian uang pensiun kepada pejabat politik, termasuk Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta anggota DPR-RI, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II. Evaluasi ini krusial mengingat jabatan politik bersifat sementara. Oleh karena itu, hak dan perlakuan yang diberikan seharusnya tidak disamakan dengan pegawai tetap negara.
Pemisahan antara jabatan politik dan tugas negara perlu dikaji ulang, dengan menekankan peninjauan kembali secara hukum, pola kerja, pola pertanggungjawaban, dan hubungan kepartaian. Tujuannya adalah agar praktik bernegara selaras dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, yang bertujuan memakmurkan rakyat serta mewujudkan negara yang bermartabat dan mampu memimpin peradaban dunia.
Argumen Mendasar
1. Definisi Jabatan Sementara vs. Pegawai Tetap: Jabatan politik adalah jabatan sementara yang diemban oleh individu terpilih untuk menjalankan tugas tertentu. Idealnya, pejabat politik melepaskan keanggotaan partai politiknya selama menjabat. Hal ini untuk memastikan keputusan yang diambil semata-mata demi kepentingan rakyat dan negara, tanpa terpengaruh oleh partai pengusung. Keterkaitan pejabat politik dengan partai politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, yang perlu dikaji dan dibenahi agar tidak terjadi over capacity dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Hal ini selaras dengan Sila Keempat Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” yang menekankan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan.
2. Kepentingan Partai: Pejabat politik yang masih terhubung dengan partai politik cenderung terikat oleh aturan dan kepentingan partai tersebut. Hal ini dapat memengaruhi kinerja mereka dalam melayani rakyat dan menjalankan praktik bernegara yang baik dan benar. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Miriam Budiardjo dalam “Dasar-Dasar Ilmu Politik,” independensi pejabat publik dari pengaruh partai politik adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Hal ini juga mencerminkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Penggunaan Sumber Daya Negara: Pemberian uang pensiun kepada pejabat politik berpotensi membebani keuangan negara, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pajak bagi rakyat. Sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945, negara seharusnya memakmurkan rakyat, yang berarti negara harus menekan pajak dan mengatur pengeluaran agar tidak membebani kas negara. Dana pensiun pejabat politik lebih baik dialokasikan untuk pegawai tetap yang memberikan kontribusi jangka panjang, serta untuk memakmurkan rakyat di berbagai sektor, seperti menjamin kesehatan dan pendidikan gratis. Ekonom terkemuka, Dr. Sri Mulyani Indrawati, menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Sila Kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” yang mengamanatkan agar negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara.
Kajian Hukum dan Tata Negara
1. Hukum Tata Negara: Di banyak negara maju, terdapat regulasi yang membatasi hak pensiun bagi pejabat politik. Misalnya, di Jerman, anggota parlemen tidak menerima pensiun kecuali mereka telah melayani dalam jangka waktu tertentu dan tidak terikat pada partai politik saat menjabat. Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka, dalam teorinya tentang hierarki norma hukum, menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan konsisten untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini juga relevan dengan Pasal 23 UUD 1945 mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan transparan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Aspek Hukum Administrasi Negara: Pemberian pensiun kepada pejabat politik juga perlu ditinjau dari aspek hukum administrasi negara, yang menekankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan yang tidak efisien dan efektif dapat digugat melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perlu diperhatikan pula prinsip proporsionalitas dalam pemberian hak pensiun, yang berarti hak tersebut harus seimbang dengan kontribusi dan masa jabatan pejabat politik.
3. Perbandingan dengan Negara Lain:
– Swedia: Pejabat politik tidak mendapatkan pensiun dari negara jika tidak memenuhi kriteria tertentu, seperti masa jabatan yang panjang dan tidak terikat dengan partai. Swedia juga memiliki sistem transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai anggaran dan pengeluaran pemerintah.
– Kanada: Mantan anggota parlemen yang tidak terpilih kembali tidak mendapatkan pensiun kecuali telah memenuhi masa kerja yang ditetapkan. Kanada juga memiliki lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
– Australia: Australia memiliki sistem pensiun yang ketat dan transparan, dengan kriteria yang jelas untuk pemberian hak pensiun kepada pejabat politik. Selain itu, Australia juga memiliki undang-undang yang mengatur tentang konflik kepentingan, sehingga pejabat publik tidak dapat mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya.
Dasar Hukum
– Undang-Undang Dasar: Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang jabatan politik dan hak-hak yang bersangkutan. Penting untuk merujuk pada undang-undang tersebut untuk memahami batasan dan ketentuan mengenai pensiun pejabat politik. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi landasan utama dalam mengatur sistem pemerintahan dan hak-hak warga negara.
– Peraturan Pemerintah: Selain undang-undang dasar, peraturan pemerintah yang mengatur tentang keuangan negara juga perlu diperhatikan untuk menghindari defisit anggaran akibat pemberian pensiun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah salah satu sumber hukum yang relevan dalam konteks ini.
– TAP MPR: Ketetapan MPR juga dapat menjadi sumber hukum yang relevan, terutama jika ada TAP MPR yang mengatur mengenai etika dan perilaku pejabat publik.
– Undang-Undang tentang Keuangan Negara: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
– Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
– Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB): Transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum. AUPB ini menjadi landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara.
Analisis Yuridis
1. Konflik Kepentingan: Pemberian pensiun kepada pejabat politik dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika pejabat tersebut masih aktif dalam partai politik. Hal ini melanggar prinsip good governance dan dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perlu diperhatikan pula potensi terjadinya moral hazard, di mana pejabat politik cenderung memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya karena merasa memiliki jaminan pensiun.
2. Asas Keadilan: Dari perspektif keadilan, pemberian pensiun kepada pejabat politik yang masa jabatannya relatif singkat dibandingkan dengan pegawai negeri sipil (PNS) yang mengabdi puluhan tahun dapat dianggap tidak adil. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
3. Potensi Penyalahgunaan: Sistem pensiun yang tidak transparan dan akuntabel rentan terhadap penyalahgunaan dan praktik korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan independen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran pensiun.
4. Teori Keadilan John Rawls: Dalam “A Theory of Justice,” John Rawls mengemukakan teori keadilan sebagai fairness, yang menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan dan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Pemberian pensiun kepada pejabat politik harus dievaluasi berdasarkan prinsip ini, untuk memastikan tidak terjadi ketidakadilan dalam distribusi sumber daya negara.
Kesimpulan
Berdasarkan kajian di atas, kebijakan mengenai uang pensiun untuk pejabat politik perlu ditinjau dan diperbaiki. Pejabat politik harus dipisahkan dari kepentingan partai selama masa jabatannya dan tidak seharusnya mendapatkan pensiun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Rekomendasi
1. Penyusunan UU: Mendesak pemerintah untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur tentang jabatan politik agar steril dari kepentingan politik. UU ini harus mencakup batasan yang jelas mengenai keterlibatan pejabat politik dengan partai politik selama menjabat, serta kriteria yang ketat untuk pemberian hak pensiun. UU ini harus selaras dengan Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan umum yang jujur dan adil, serta Sila Ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia,” yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan.
2. Evaluasi Anggaran: Melakukan evaluasi anggaran secara berkala untuk memastikan dana negara digunakan secara efektif dan efisien. Evaluasi ini harus melibatkan partisipasi publik dan diaudit oleh lembaga independen, serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
3. Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara agar rakyat dapat melihat penggunaan anggaran secara jelas. Pemerintah harus membuka akses informasi mengenai anggaran dan pengeluaran negara kepada publik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Penguatan Pengawasan: Memperkuat peran lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Selain itu, perlu dibentuk lembaga pengawas independen yang khusus bertugas mengawasi pengelolaan dana pensiun pejabat politik.
5. Partisipasi Publik: Melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pensiun pejabat politik. Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan ini.
6. Reformasi Sistem Pensiun: Melakukan reformasi sistem pensiun secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Sistem pensiun yang baru harus dirancang agar lebih adil dan transparan, serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.
Penutup
Semoga ulasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang serius bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait uang pensiun pejabat politik. Saya yakin, dengan keberanian dan ketegasan Bapak Presiden dan pemangku kebijakan, kita dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
by “Adv. H. Nur Kholis ”
Ketua Kantor Hukum ABRI
CP: 0818.966.234
Semoga Ulasan ini Dapat Memberikan Kontribusi Positif Bagi Perbaikan Sistem Dan Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia.
