DEPOK, monitorjabarnews.com –
Baru-baru ini, sebagaimana dikutip dari laman platmerah snackvideo, sosok Legislator yang dikenal bersahaja dari Partai Amanat Nasional Kota Depok, H. Igun Sumarno, dalam menyikapi rapat paripurna DPRD terkait RPPLH menumpahkan uneg-unegnya didepan awak media.
Adapun uneg-uneg yang disampaikan, terkait dengan program pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Depok yang tidak terealisasi dengan baik. Sehingga menurutnya sangat berdampak buruk bagi citra Anggota Dewan.
Hal itu tentunya bisa berdampak buruk, buat para anggota DPRD di saat sedang turun kemasyarakat melalui giat reses. Masyarakat selalu bertanya, kapan dan bagaimana kelanjutan proposal untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya sudah diserahkan kepada anggota DPRD.
“Kita kan melakukan penelusuran secara berkala dan tentunya langsung bertemu masyarakat. Pokir itu terkadang 2 sampai 3 tahun tidak terealisasi. Ini kan jadi masalah buat kita,” ungkap H. Igun, saat door stop dengan awak media, Selasa, (10/11).
Legislator dari Partai Amanat Nasional Kota Depok itu menegaskan, bahwa; keberadaan anggota dewan sebagai wakil rakyat terkait belum terealisasinya Pokir dilapangan akan sangat berdampak dan dipertanyakan kinerjanya.
“Kita tiap tahun janji lagi, janji lagi. Kadang-kadang pejabat kepala dinas susah ditelponnya. Ini aneh, seakan-akan di Depok ini ada raja-raja kecil,” bebernya.
H. Igun Sumarno juga menegaskan, bahwa; Pokir Anggota Dewan bukan hanya sekedar kepentingan semata, tetapi memang merupakan kebutuhan masyarakat yang justeru berasal dari ajuan masyarakat secara langsung.
“Saya tegaskan, agar usulan kita sebagai anggota DPRD tolong ini dilihat urgensinya, jangan buat sulit untuk merealisasikannya,” tandas H. Igun tegas. (FC-Goest)
