DEPOK – Muncul dugaan praktik yang menjadi sorotan publik di Kota Depok. Sebuah aksi demonstrasi yang disebut-sebut berlangsung singkat, kemudian berlanjut dengan mediasi. Dalam informasi yang beredar, terdapat dugaan pemberian uang sebesar Rp5 juta dan janji pemberian paket pekerjaan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL).
Jika informasi tersebut benar, tentu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat: apakah ada pihak tertentu yang memiliki kewenangan atau pengaruh dalam mengatur pemberian paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Depok?
Mengapa aksi demonstrasi yang seharusnya menjadi sarana menyampaikan aspirasi masyarakat justru diduga berakhir dengan pemberian uang dan janji paket pekerjaan?
ADA APA DI BALIK MEDIASI TERSEBUT?
Publik berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka. Siapa yang memberikan uang Rp5 juta? Untuk kepentingan apa uang tersebut diberikan? Siapa yang menjanjikan paket pekerjaan PL? Apakah ada bukti komunikasi atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat?
Persoalan ini perlu ditelusuri secara serius agar tidak menimbulkan dugaan adanya transaksi kepentingan di balik proses mediasi.
AIDIL AFDAL SIAP SELIDIKI DAN LAPORKAN!
Ketua Presidium Lembaga Monitoring Hukum & Keuangan Negara, Aidil Afdal, menyatakan akan melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut.
Aidil Afdal menegaskan bahwa pihaknya siap mengumpulkan bukti, meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, serta melaporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran hukum.
Menurutnya, mekanisme pemberian paket pekerjaan pemerintah harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak boleh menjadi alat transaksi kepentingan pribadi atau kelompok.
DEPOK BUKAN MILIK SEGELINTIR ORANG!
Jika benar terdapat praktik pemberian uang dan janji paket pekerjaan sebagai imbalan atas penyelesaian suatu persoalan, maka hal tersebut patut diperiksa oleh aparat penegak hukum.
Masyarakat tidak boleh dibiarkan bertanya-tanya apakah ada pihak yang merasa paling berkuasa dalam menentukan siapa yang mendapatkan paket pekerjaan pemerintah.
Persoalan ini harus dibuka secara terang benderang.
MEDIA MONITOR JABAR NEWS.COM
Akan terus mengawal informasi dan perkembangan persoalan ini demi transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum di Kota Depok.
JANGAN SAMPAI DEMO MENJADI ALAT TRANSAKSI, DAN PAKET PROYEK MENJADI AJANG BAGI-BAGI KEPENTINGAN!(AA)
