BOGOR , Warga mengeluh di Kawasan Pemerintah Kabupaten Bogor yang seharusnya menjadi ruang pelayanan publik yang ramah, justru berubah menjadi ajang pungutan terstruktur Minggu. 8/11/2026.
Hasil investigasi awak media pada hari Jumat tepatnya di depan kantor Disdukcapil terjadi pungutan yang tidak sesuai aturan yang berlaku dikabupaten Bogor , terpampang Plang daftar harga parkir dari Rp 5000 untuk motor sampaibtarip Rp 25000 untuk kendaraan roda enam , dari hasil wawancara awak media dengan jukir sebut saja Ahmad mengatakan bahwa tarip yang dipasang oleh PT Sarana Hayun Respati .
Apakah ada permainan kerja sama antara PT Share ( Sarana Hayun Respati ) dan Dishub kabupaten Bogor ..?Sedangkan dikabupaten Bogor sedang gencar-gencar anti korupsi .
Untuk itu kami meminta kepada kadishub kabupaten Bogor Bayu untuk menertibkan Plang Parkir di sepanjang jalan raya Pemda dari depan kantor Disdukcapil sampai depan Bank BJB.
Sistem yang berjalan dengan penguasaan wilayah. Juru parkir ditargetkan wajib menyetor Rp 60,000 sampai Rp70.000 setiap hari. Sisa hasil pungutan baru menjadi bagian dari juru Parkir ( jukir ) Artinya: setoran pasti untuk yang di atas, baru keuntungan untuk pelaksana di lapangan.
Untu kendaraan roda dua Rp 5000 untuk kendaraan roda enam Rp 25,000,
Padahal warga datang ke kawasan itu untuk mengurus admitrasi dan keperluan kependudukan . pelayanan negara yang seharusnya bebas pungutan Namun di pintu masuk saja sudah dipungut biaya yang membebani masyarakat .
Warga yang baru saja membayar parkir menyampaikan kekesalannya
Sistem ini berjalan atas nama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pola yang terlihat justru terstruktur, tersistematis, dan berbau pungutan liar resmi. Pihak swasta yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan ( dishub ) PT Share diutus bekerja sama, tiket dicetak, target setoran ditetapkan semuanya berjalan.
Juru parkir di lapangan pun mengaku sekadar menjalankan perintah
“Kita mah cuma tugas Om. Saya tidak bakal mengutik-ngutik saya” ucap”Ahmad .
PUNGUTAN RESMI ATAU PUNGUTAN LIAR BERKEDOK ATURAN CARA GAYA DISHUB ATAU PT SHARE UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI ..?
Pertanyaan besar muncul: apakah wajar kawasan pelayanan pemerintahan dipungut parkir setinggi itu? Apakah warga yang datang melayani kepentingan administrasi negara justru dipungut biaya masuk demi menambah pundi-pundi pendapatan?
Warga meminta agar pemkab Bogor mencabut perijinan parkir yang dikelola PT share dan sangat membebani masyarakat . Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat Kabupaten Bogor, yang dibutuhkan adalah kemudahan pelayanan — bukan pungutan yang terasa seperti pemerasan berkedok aturan.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor maupun pihak terkait mengenai dasar hukum, perjanjian kerja sama, dan peruntukan uang hasil pungutan parkir di lingkungan Pemkab Bogor tersebut.tutupnya.(AA)
