JAKARTA, monitorjabarnews.com – Sumpah Pemuda yang setiap tahun dirayakan, ada hal yang agak lain. Pengurus Perhimpunan Pendonor Darah Indonesia (PDDI) DKI Jakarta, masa bhakti 2024-2029, memanfaatkan momen Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2024 dengan menyelenggarakan Musyawarah Kerja bertema: “PDDI Menjadikan Donor Darah Sebagai Gaya Hidup di Masyarakat”, bertempat di Kantor PMI Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Musyawarah Kerja perdana PDDI DKI Jakarta ini dipimpin langsung oleh ketuanya, Irjen Pol (Purn.) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M., didampingi Mohammad Dawam selaku Wakil Ketua dan Sekretaris PDDI DKI Jakarta, Endang K.S. Acara itu dihadiri oleh para Pengurus mewakili bidang masing-masing.

Acara diawali pengarahan oleh Pudji Hartanto Iskandar, selaku ketua PDDI DKI Jakarta, yang menekankan pentingnya penyempurnaan program kerja yang telah disusun. “Agar kita mengajak semua pihak untuk segera melaksanakan program tersebut dengan baik supaya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Pudji berharap PDDI DKI Jakarta dapat mengambil momentum dan peran yang kuat, sehingga perkembangan organisasi dapat terlihat jelas dan terukur sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keberhasilan suatu program kerja tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi juga pada pelaksanaan yang konsisten dan kolaboratif. Dengan adanya sinergi antara pengurus dan anggota seacra keseluruhan.

“Maka, saya mengharapkan PDDI DKI Jakarta dapat menjadi contoh dalam kegiatan sosial, khususnya dalam bidang donor darah, yang merupakan salah satu fokus utama organisasi kita,” tambahnya.

Hal ini sejalan dengan visi untuk menjadikan donor darah sebagai gaya hidup yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam Musyawarah Kerja ini masing-masing Bidang mempresentasikan Program yang akan dijalankannya mulai Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Bidang Pengembangan Sumber Dana, Bidang Komunikasi & Informasi hingga Bidang Hubungan Kelembagaan yang dipresentasikan Ketua Bidang langsung, Ir. Cucu Mulyana.

Dalam pada itu, Wakil Ketua PDDI DKI Jakarta, Mohammad Dawam, menegaskan pentingnya menjalankan tata kelola tertib organisasi. “AD/ART PDDI adalah panduan kita dalam beorganisasi. Oleh karenanya semua Pengurus haruslah memahami isinya agar organisasi ini menjadi lebih terarah,” pintanya.

Tak luput dalam pengelolaan organisasi diharapkannya menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Organisasi ini akan dipercaya dan akan semakin besar apabila prinsip akuntabilitas dan transparansi bisa terjaga dengan baik terutama apabila kelak bisa bekerjasama dengan pihak pemerintah, swasta, ormas dan pihak sponsorship,” ulasnya.

“Oleh karena itu pula, Dawam berharap kepemimpinan Ketua Pak Pudji ini adalah model kepemimpinan yang “agak lain”. Artinya bisa memberikan kontribusi nyata bagi PMI dan masyarakat luas dengan bentuk program yang menyentuh semua pihak,” sambungbya.

Sebagai contoh, lanhut Dawam, untuk menghindari kelangkaan stok donor darah pada bulan puasa nanti, dia berharap PPDI segera mengambil langkah dengan mengkoordinasikan kepada Kapolda Metro Jaya dalam membaca peluang penjajakan kerjasama penyelenggaraan Donor Darah di seluruh Polres di 6 wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Secara khusus dalam Rekomendasi Musyawarah Kerja ini, saya menitipkan kepada Sekretaris agar menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis lima tahunan PPDI DKI Jakarta, agar menjadi legacy pada kepemimpiman saat ini yang kelak akan diteruskan generasi berikutnya. “Itulah kepemimpinan agak lain yang saya maksud,” tutup Dawam.(red)

Jakarta, monitorjabarnews.com – Masih banyaknya warung warung atau kios kios menjual obat-obatan keras (tramadol) tanpa izin di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Barat, Utara dan Timur. Indonesia Narcotic Watch (INW) mendesak seluruh instansi terkait di Jakarta bekerja dengan serius.

Menurut Budi Tanjung, Direktur Eksekutif INW, obat jenis tramadol adalah golongan obat yang mengandung narkotika dan masuk dalam golongan obat daftar G atau obat berbahaya. Untuk mendapatkan obat tramadol harus disertai resep dokter.

“Jadi warung atau kios biasa yang menjual tramadol tersebut sudah dipastikan ilegal, karena memperjualbelikannya tanpa resep dokter,” kata Budi Tanjung yang biasa dipanggil Butan saat dikonfirmasi nasionalnews.id, Selasa (29/10/2024).

Budi juga menegaskan, maraknya penjualan obat-obatan jenis tramadol di wilayah Jakarta, ia menganggap semua instansi kurang bekerja maksimal.

“Itu adalah sebuah bukti dan fakta bahwa Pemkot DKI, dalam hal ini kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), dinas kesehatan, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI tidak serius dalam upaya menjadikan Kota Jakarta ini aman dan bersih tanpa narkoba,” ujarnya.

Budi juga menyinggung banyaknya pelaku kriminal atau pelaku kejahatan di bawah pengaruh narkoba.

“Kita sering menemukan bukti bahwa banyak pelaku kriminal yang nekat melakukan kejahatan karena di bawah pengaruh narkoba. Tidak sedikit pula pelaku tawuran yang terbukti menggunakan tramadol,” jelasnya.

Dari penulusuran INW, peredaran gelap obat-obatan berbahaya paling tinggi di Jakarta adalah di wilayah Jakbar. Fakta itu berbanding lurus dengan banyaknya tempat hiburan malam maupun tempat-tempat prostitusi terselubung di wilayah tsb.

“Jadi dalam hal ini INW mempertanyakan komitmen keseriusan Kapolres Jakbar, Waki Kota Jakbar, BNN Jakbar, Badan POM Jakbar dalam memberantas narkoba di wilayahnya,” ucapnya .

“Jika merujuk pada fakta di lapangan, saya tidak yakin para pemangku kepentingan di wilayah Jakbar benar-benar serius memberantas narkoba di wilayahnya,” tambahnya.

Budi menilai, jika masih banyak pedagang yang terlihat bebas memperjualbelikan obat-obatan berbahaya seperti tramadol dan lainnya, gak salah kalau INW mencurigai ada oknum aparat yang melindungi atau yang mendapat keuntungan dari para pedagang.

Dengan masih maraknya peredaran obat-obatan terlarang di Jakbar maupun di wilayah lain di Jakarta, itu mengindikasikan ada sindikat yang berkolaborasi dengan oknum aparat.

Untuk itu, INW mendesak Kapolda Metro Jaya dan Pj Gubernur DKI untuk turun tangan. Jangan ragu-ragu memberikan sangsi keras kepada oknum-oknumnya yang tidak serius memberantas narkoba.

“Narkoba sangat berbahaya bagi kehidupan. Narkoba juga merusak tatanan kehidupan. Maka dari itu, sudah kwajiban kita bersama untuk memerangi narkoba hingga ke akar-akarnya,” pungkasnya.(red)

JAKARTA, monitorjabarnews.com – Sebanyak 24 badan publik kelurahan mengikuti tahapan presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Lantai 7, Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Tahapan presentasi E-Monev 2024 dilaksanakan mulai Senin, 21 Oktober 2024, hingga Jumat, 24 Oktober 2024, di Kantor KI DKI Jakarta.

Ketua KI DKI Jakarta sekaligus Tim Penilai E-Monev, Harry Ara Hutabarat, mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada badan publik kelurahan yang lolos dan berkesempatan mengikuti tahapan presentasi E-Monev.

“Kami mengapresiasi badan publik bapak/ibu yang lolos ke tahapan presentasi ini, karena tidak semua kelurahan bisa berada di tahapan ini. Dari total 267 kelurahan, hanya 103 yang bisa mengikuti presentasi,” kata Harry.

Dalam presentasi itu, Harry meminta agar badan publik kelurahan yang lolos dapat berkomitmen untuk meningkatkan layanan informasi publiknya dengan memperbaiki ruang atau meja layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta mengoptimalkan dan mengembangkan fitur layanan PPID di website/microsite dan media sosial.

Harry menegaskan, perbaikan layanan informasi publik menjadi kewajiban badan publik dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Saya ingatkan bahwa E-Monev bukan perlombaan. Karena itu, perbaikannya tidak boleh musiman; harus konsisten. Badan publik bapak/ibu yang lolos ke tahap ini akan menjadi role model atau percontohan bagi badan publik lain,” tegas Harry.

Harry menyoroti sejumlah kelurahan yang belum memiliki Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di laman websitenya.

Padahal, menurut Harry, DIP dan DIK dapat memberikan kemudahan bagi PPID badan publik dalam mengelola dan menyediakan informasi publik bagi masyarakat.

“Jika sudah ada DIP dan DIK, PPID badan publik bapak/ibu akan semakin percaya diri untuk memberikan dan menjawab permohonan informasi karena sudah tahu mana informasi yang terbuka dan mana yang dikecualikan,” ucap Harry.

Sementara itu, Tim Penilai lainnya, Agus Wijayanto Nugroho, yang merupakan Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta, meminta kelurahan untuk serius dalam mengelola layanan informasi melalui laman website/microsite dan media sosialnya.

Menurut Agus, kedua laman tersebut menjadi wajah badan publik. Karena itu, wajib menyediakan informasi yang lengkap mengenai fitur layanan informasi publik, alamat, nomor telepon pengaduan, hingga linktree untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengajukan permohonan informasi publik.

“Pastikan juga akun media sosial resmi badan publik diinformasikan agar bisa memberikan kepastian informasi kepada masyarakat,” tutur Agus.

Agus pun menanggapi keluhan badan publik kelurahan yang seringkali memperoleh permohonan informasi dari berbagai LSM.

Menurut Agus, kewajiban badan publik adalah menyediakan dan melayani setiap permohonan informasi publik. Agus menuturkan bahwa kewenangan untuk menentukan apakah pemohon informasi itu sungguh-sungguh atau tidak dalam mengajukan permohonan ada pada Komisi Informasi.

“Selama memang persyaratannya terpenuhi, maka badan publik wajib melayani dan menjawab permohonan informasi tersebut. Jika ada keberatan, hal itu bisa diselesaikan di Komisi Informasi, termasuk menguji kesungguhan para pemohon informasi,” imbuh Agus.

Tak hanya itu, Harry pun menambahkan, badan publik kelurahan tidak perlu takut dan khawatir dengan permohonan informasi yang berkaitan dengan transparansi anggaran. Pasalnya, sejumlah informasi mengenai anggaran memang bersifat terbuka dan harus diketahui publik.

“Tidak usah takut jika ada yang memohon informasi soal anggaran. Selama bapak/ibu on the track dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, layani saja jika ada permohonan informasi,” pungas Harry.

Berikut daftar 25 pimpinan badan publik kelurahan yang mengikuti tahapan presentasi E-Monev pada Senin, 28 Oktober 2024:

1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kebagusan Meini Prihantati
2. Lurah Kelurahan Kalisari Siti Nurhasanah
3. Sekretaris Lurah Kelurahan Bungur Matani
4. Sekretaris Lurah Kelurahan Pulo Said Efendi
5. Plt Lurah Kelurahan Pinang Ranti Faisal
6. Plt Lurah Kelurahan Cibubur Rony Abdullah
7. Lurah Kelurahan Ulujami Yudha Irawan
8. Lurah Kelurahan Cipinang Watini
9. Lurah Kelurahan Cikoko Fadhilah Nursehati
10. Plt Lurah Kelurahan Kelapa Dua Wetan Akhmad Bakri
11. Lurah Kelurahan Guntur Leo Yudhantara Harahap
12. Sekretaris Lurah Kelurahan Paseban Naila Somoal
13. Sekretaris Lurah Kelurahan Cipete Selatan Asep Iwan Kurniawan
14. Sekretaris Lurah Kelurahan Pasar Minggu Ferry
15. Sekretaris Lurah Kelurahan Semanggi Wahwi Wastuti
16. Plt Sekretaris Lurah Kelurahan Rambutan Sudarto
17. Sekretaris Lurah Kelurahan Cakung Barat Hariyanti
18. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Pengadegan Ahmad Sahlani
19. Sekretaris Lurah Kelurahan Gunung Fahrul. H
20. Lurah Kelurahan Ciganjur Yuyun Ayunah
21. Sekretaris Lurah Kelurahan Kramat Agung Saryansyah
22. Lurah Kelurahan Pancoran Rachmat Basuki
23. Sekretaris Lurah Kelurahan Kenari Viki Marda
24. Sekretaris Lurah Kelurahan Selong Ervan.(red)

JAKARTA, monitorjabarnews.com  — Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta Kesit Budi Handoyo menegaskan, kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) yang rutin diselenggarakan kepengurusannya selalu diikuti banyak peserta. Menurut Kesit B Handoyo, hal itu membuktikan tingginya motivasi sekaligus semangat juang insan pers di ibu kota untuk membuat PWI Jaya semakin besar.

“Antusiasme menjadi anggota PWI Jaya terus meningkat, itu terbukti dari tingginya jumlah peserta pada setiap OKK yang kita selenggarakan. Ini yang harus kita pertahankan, agar ke depannya PWI Jaya kembali disegani dan menjadi barometer dari organisasi wartawan tertua dan terbesar ini,” jelas Kesit, Selasa (29/10/2024).

Pengamat sekaligus komentator sepak bola nasional ini mengapresiasi jumlah peserta OKK Angkatan 19 Tahun 2024 yang digelar Rabu (30/10) di Sekretariat PWI Jaya, Gedung Prasada Sasana Karya lantai 9, Suryopranoto No. 8, Jakarta Pusat. OKK Angkatan 19 ini diikuti lebih dari 40 peserta.

“Hingga Selasa sore ini sudah mendaftar 40 peserta, tetapi kami masih memberi kesempatan bagi teman-teman yang sudah menyatakan siap berpartisipasi hanya memang belum mendaftar resmi ke Markas,” ujar Kesit. Markas adalah sebutan untuk sekretariat PWI Jaya.

Hebatnya, OKK Angkatan 19 ini digelar hanya berselang tiga pekan setelah OKK Angkatan 18. Kala itu, jumlah pesertanya bahkan membludak, hingga mencapai 72 orang sehingga mesti dilaksanakan dua hari yakni Kamis dan Jumat (10-11/10).

Kesit mengingatkan seluruh peserta OKK untuk hadir di Markas tepat waktu, dan melakukan registrasi yang dibuka hingga pukul 08.00 WIB.

Setelah acara pembukaan, ada paparan dari tiga pemateri, yakni Kesit B Handoyo sendiri mengenai Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) PWI, Anggota Dewan Kehormatan (DK) Mangarahon Dongoran mengenai perangkat Hukum Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, KEJ, KPW, PPRA, PPMS), dan Wakabid Multimedia & Siber Edu Kresnadefa terkait penulisan.(red)

Jakarta, monitorjabarnews.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia diwakili oleh Delegasi yang dipimpin Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) R. Narendra Jatna menghadiri 14th China-ASEAN Prosecutor General Conference (Pertemuan ke-14 Jaksa Agung China-ASEAN) pada 28 s.d. 30 Oktober 2024 di Singapura.

Di sela-sela kegiatan tersebut, JAM-Datun telah melakukan dua kali pertemuan bilateral dengan Jaksa Agung Singapura dan Jaksa Agung Vietnam. Pada kesempatan itu, Jaksa Agung dari kedua negara tersebut menyampaikan keinginan untuk meningkatkan kerja sama dalam bentuk MoU dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

“Mengingat pentingnya posisi kita sebagai anggota negara ASEAN, kami berkomitmen bersama-sama untuk menegakkan hukum dan memberantas kejahatan di lingkup regional ASEAN ini,” ujar JAM-Datun.

Selain itu, JAM-Datun juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia bersama Kejaksaan Kerajaan Thailand berinisasi untuk terbentuknya Badan Jaksa Agung ASEAN di lingkup Sekretariat ASEAN.

“Kami membahas terkait pentingnya membuat suatu badan formil yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Jaksa Agung di negara-negara anggota ASEAN,” pungkas JAM-Datun. (Red)

Jakarta, monitorjabarnews.com — Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menghadiri debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, pada Minggu malam (27/10/2024).

Kehadirannya merupakan bentuk komitmen untuk memastikan keterbukaan informasi dan akses publik terhadap program kebijakan calon pemimpin Jakarta.

“Keterbukaan informasi adalah landasan utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan objektif terkait calon pemimpin mereka. Kami hadir untuk memastikan agar akses informasi publik dalam proses ini berjalan dengan baik,” ujar Luqman Hakim Arifin.

Menurut Luqman, debat ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menilai visi, misi, serta program kerja yang ditawarkan para kandidat, terutama mengenai isu-isu strategis terkait ekonomi dan kesejahteraan sosial.

“Paparan dan komitmen keterbukaan informasi publik seperti ini sangatlah penting, guna memastikan publik mendapatkan akses informasi yang akurat, transparan, dan adil,” tegas Luqman.

Lebih lanjut, Luqman berharap melalui debat ini, masyarakat Jakarta dapat lebih memahami program-program yang akan dijalankan para calon dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan tata kelola kota Jakarta.

Sekadar informasi, sebelum ini, ketiga pasangan Cagub-cawagub telah diundang dalam podcast di Komisi Informasi terkait komitmen keterbukaan informasi publik jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2025-2030.

Berikut linknya:
1. Pasangan no. urut 1:
Ridwan Kamil –Suswono

2. Pasangan no.urut 2 :
Darma Pangrekun_Kun Wardana : https://youtu.be/V8g_7iJWtoQ?si=k5sJLylaRsHUM3b7

3. Pasangan no.urut 3:
Pramono Anung-Rano Karno : https://youtu.be/QonNutuJysY?si=_OgkKG0dVTP3mTX8

JAKARTA, monitorjabarnews.com Senin,28/10 : Kepindahan kantor Pengurus PWI Pusat ke kantor PWI Sie Film, Musik dan Kebudayaan di lantai 4, Pusat Perfileman Haji Usmar Ismail, Jalan Rasuna Said (Kuningan), Jakarta, bukan sekedar bersifat sementara, tetapi juga sekaligus meneguhkan kedekatan, keterbukaan pengurus PWI Pusat dengan masyarakat. Sebab dari sejarahnya, kantor Sie Film, Musik dan Kebudayaan dahulu merupakan ruang kantor yang paling ramai di lingkungan gedung perfilman, baik karena untuk urusan pemberitaan, pergaulan maupun topik-topik hangat nasional. Demikian dikemukan ketua Dewan Penasehat PWI Pusat, Ilham Bintang, dalam acara syukuran menemati kantor baru sementara PWI Pusat, Senin, 28/10, di Jakarta.
Menurut Ilham Bintang, perpindahan kantor Pengurus Pusat ke kantor Sie Film, Musik dan Kebudayaan, meneguhkan kedekatan, keterbukaan dan profesionalitas kembali PWI Pusat. Hal ini lantaran dahulu ruangan kantor ini bukan sekedar tempat beroragnisasi wartawan saja, tetapi juga sekaligus tempat mangkal insan film, silebritas dan politikus. “Dengan demikian perpindahan sementara ini dapat dimaknai, PWI kembali kepada ‘Khittah’ PWI yang sebenarnya,” kata Ilham.
Acara syukuran itu dihadiri oleh seluruh unsur Pengurus PWI Pusat. Sekretaris Jenderal Wina Armada Sukardi mewakili unsur pengurus harian. Kemudian Bandjar Chaerudin datang mewakili unsur Dewan Kehormatan. Adapun Ilham Bintang datang mewakili unsur Dewan Penasehat. Marah Sakti Siregar mewakili unsur pendidikan.
Acara diawali dengan pemotongan tumpeng oleh Sekjen Wina Armada Sukardi yang memberikannya kepada Bandjar Chaerudi sebagai anggota Dewan Kehormatan. Pemberian ini merupakan simbol pengurus harian menghormati keberadaan dan segala keputusan Dewan Kehormatan. Diikuti oleh pemotongan tumpeng oleh Ilham Bintang diberikan kepada Arya Gunawan yang baru purna tugas sebagai wartawan di Eropa.
Wina menegaskan, sejak Kongres Luar Biasa (KLB), Pengurus PWI telah memiliki banyak kegiatan, baik eksternal maupun internal. Kesibukan ini membuat PWI memerlukan tempat untuk bekerja, sekaligus yang memiliki ikatan sejarah dengan eksistensi PWI.
Wina menjelaskan, Pengurus PWI Pusat masih tetap mengakui Dewan Pers sebagai induk dari organisasi pers. “Apapun keputusan dan ketetapan Dewan Pers, kami tunduk dan patuh kepada Dewan Pers,” tegas Wina. Itulah sebabnya, tambah perancang sebagian besar peraturan Dewan Pers ini, ketika Dewan Pers memutuskan karena ada sengketa internal PWI, dan menimbulkan dualisme, lalu Dewan Pers memutuskan tak ada pengurus PWI yang boleh berkantor di lantai 4 Gedung Dewan Pers, kantor lama PWI Pusat, Wina mengungkapkan pengurus PWI di bawah ketua unumZulmansyah Sekedang patuh dan mencari tempat lain. “Darisinilah dipakailah kantor Sie Film, Musik dan Kebudayaan ini,” ungkap Wina.
Wina juga menegaskan, Pengurus PWI Pusat tetap mengakui sekaligus berorientasi kepada Standar Konpetensi Wartawan (SKW) yang dibuat dan diawasi oleh Dewan Pers. “Kami tidak ke BNSP atau Badan Nasional Standar Profesi,” tambah Wina. Alasannya, hanya SKW yang berada di Dewan Pers saja yang dilindungi okeh UU Pers. “Sedangkan yang di luar UU Pers tidak memperoleh perlindungan kemerdekaan pers,” tutur Wina.
PWI saat ini tengah dilanda dualisme kepengurusan. Hal ini berawal dari kasus pemalsuan cash back dari bantuan Presiden. Dari kasus ini muncul dua istilah pengurusan: PWI Etika yang berkantor di Jalan Rasuna Said dan PWI Cash Back yang berada di bawah pimpinan Hendry Ch Bangun yang pada hari senin, 28/10, sedang diperiksa di Polda Metro Jaya, setelah dua kali mangkir.
Ketua umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang menegaskan, mulai minggu ini pengurus PWI sudah mulai beraktivitas dari kantor lantai 4, Jalan Rasuna Said, Kuningan. Tempat ini merupakan area segitiga emas yang bergengsi di Jakarta. “Tidak ada kegiatan PWI yang berhenti. Semuanya berjalan sesuai rencana,” katanya.(red)

Jakarta, monitorjabarnews.com – Indonesia menghadapi ancaman serius dari peredaran narkoba, korupsi, dan judi online. Dalam rapat kabinet pertama yang digelar di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10), Presiden Prabowo Subianto menandaskan sikap tegasnya terkait pemberantasan narkoba, yang intinya mengirim pesan tegas: Jangan ada lagi yang main-main dengan narkoba di negeri ini.

Pesan ini seharusnya menjadi sinyal kuat bagi institusi penegak hukum, khususnya Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk memperkuat komitmen dan ikhtiarnya dalam memerangi kejahatan narkotika.

Seolah mengetahui dan merespon instruksi tegas Presiden, sejumlah Kepolisian Daerah (Polda), yakni Polda Kalimantan Selatan, Polda Metro Jaya, dan Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Banten dalam momen yang berdekatan, mengumumkan berbagai pengungkapan kasus besar yang melibatkan jaringan narkoba internasional.

Ada penyitaan 70 kilogram sabu dari jaringan Fredy Pratama di Kalsel dan penangkapan operator narkoba di Jakarta hingga Bali. Tak ketinggalan, sebuah operasi di Jakarta berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dari Iran yang disamarkan sebagai keramik seberat 44 kilogram.

Meskipun ini respon yang sangat baik, Indonesia Narcotic Watch (INW) melihat masih ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah.

“Terutama dalam hal transparansi dan penegakan hukum terhadap oknum aparat yang terlibat dalam jaringan narkoba,” ujar Direktur Eksekutif INW Budi Tanjung di Jakarta, Senin (28/10).

Patut disayangkan, Presiden Prabowo tidak menyatakan secara tegas dan spesifik, ancaman dan sanksi bagi aparat yang terlibat dalam peredaran narkoba, yang seharusnya juga menjadi perhatian utama pemerintah.

Padahal lanjut Budi Tanjung, godaan narkoba terhadap aparat penegak hukum menjadi tantangan terbesar dalam upaya pemberantasannya.

“Ketika oknum aparat tergoda untuk terlibat dalam jaringan narkoba, mereka tidak hanya merusak citra institusi, tetapi juga melemahkan seluruh struktur pemberantasan narkoba. Ini dapat menjadi “peti mati” bagi niat dan ikhtiar keras yang dilakukan negara untuk membasmi kejahatan narkotika, kata Budi.

Sejarah menunjukkan bahwa beberapa negara telah gagal dalam upaya pemberantasan narkoba karena adanya kolusi antara aparat penegak hukum dan sindikat narkotika.

Sebagai contoh, di Meksiko, korupsi di jajaran kepolisian menyebabkan merajalelanya kekuatan kartel narkoba, yang pada akhirnya menghancurkan upaya pemerintah dalam menjaga hukum, keamanan, dan ketertiban.

Menurut Budi Tanjung, Indonesia tidak boleh jatuh dalam perangkap yang sama. Presiden Prabowo, kata Budi,  harus menegaskan dan memastikan bahwa tidak ada ampunan dan keringanan bagi aparat penegak hukum yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan oleh jaringan narkoba.

“Transparansi, integritas, dan ketegasan dalam menegakkan hukum adalah kunci untuk memastikan bahwa narkoba tidak lagi memiliki tempat di negeri ini,” tutur Budi.

INW menantikan langkah konkret dari Kapolri dan Kepala BNN untuk melakukan pembersihan internal di lingkungan mereka. Peredaran dan kejahatan narkoba sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Maka,  INW mendesak Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo untuk membuat target pengungkapan kasus besar narkoba terhadap seluruh kapolda.

“Kapolri harus membuat kontrak komitmen dengan para kapolda. Jika dlm waktu maksimal enam bulan kapoldanya tidak mampu memberantas narkoba di wilayahnya, kapolri harus berani copot kapoldanya. Sebaliknya, bagi kapolda atau anggota yang berhasil, kapolri harus kasih reward,” kata Budi Tanjung.

Salah satu contoh terbaik adalah tindakan tegas pimpinan Polda Kepulauan Riau baru-baru ini. Kapolda Kepri telah memecat 10 anggotanya karena terlibat dalam konspirasi dengan bandar narkoba dan menggelapkan barang bukti.

“Tindakan tegas Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah patut diapresisasi dan harus ditiru oleh kapolda yang lain,” ujar Budi.

INW menyerukan agar Presiden Prabowo memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan di tubuh aparat penegak hukum, serta mendorong Polri, BNN serta institusi penegak hukum lainnya untuk menerapkan sanksi keras bagi anggota yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba. Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan narkoba harus tercermin dalam tindakan nyata, termasuk bersih-bersih di lingkungan internal institusi penegak hukum.

_Tentang Indonesia Narcotic Watch (INW): Indonesia Narcotic Watch (INW) adalah organisasi yang berfokus pada pengawasan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Kami bekerja sama dengan masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari narkoba.(red)

Narasumber: Budi Tanjung
Direktur Eksekutif INW

Jakarta, monitorjabarnews.com – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) merayakan Dies Natalis ke-100 pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam acara tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Asep N Mulyana menyampaikan pidato dengan tema “Arah dan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Menuju Indonesia Emas”.

JAM-Pidum menyatakan bahwa perjalanan satu abad FHUI adalah simbol dari perkembangan hukum di Indonesia dan sebuah momen bersejarah yang menunjukkan kontribusi signifikan kampus ini dalam pengembangan hukum di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, penegakan hukum diharapkan menjadi pilar utama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pidatonya, JAM-Pidum menekankan pentingnya penegakan hukum yang responsif dan humanis, serta penerapan paradigma restoratif dalam sistem hukum. “Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan,” ujarnya.

JAM-Pidum juga menggarisbawahi implementasi keadilan restoratif oleh Kejaksaan yang telah terbukti efektif, dengan lebih dari 6.000 perkara diselesaikan melalui mekanisme ini sejak diterapkan pada 2020. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menerima pendekatan ini sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik.

Melalui Blueprint Transformasi Penuntutan, Kejaksaan berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum. Kebijakan Penuntutan Nasional yang Terintegrasi diharapkan dapat mengurangi disparitas dalam penegakan hukum di seluruh Indonesia.
Sebagai penutup, Jaksa Agung Muda mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam membangun sistem hukum yang lebih baik. “Kita harus bersama-sama berkomitmen untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Red)