Kamis, November 5, 2026
Beranda blog Halaman 178

Pj. Gubernur Teguh Dukung Kebijakan Gratiskan Biaya Sewa Rusun untuk Warga Eks Kebakaran Manggarai

JAKARTA, monitorjabarnews.com -Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Dalam Negeri RI untuk menggratiskan biaya sewa di Rusun Pasar Rumput selama satu tahun ke depan bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan. Kebijakan tersebut efektif dilaksanakan mulai hari ini, Minggu (27/10).

“Warga terdampak kebakaran yang menjadi prioritas kami agar bisa menghuni rusun. Tercatat ada 450 korban kebakaran yang akan menghuni rusun secara gratis selama setahun ke depan,” ujar Pj. Gubernur Teguh saat mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian meninjau Rusun Pasar Rumput.

Kebakaran yang terjadi di 21 RT dari 3 RW, Kelurahan Manggarai, pada 13 Agustus lalu, menyebabkan 1.172 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal. Pemrov DKI Jakarta sebelumnya sudah menggratiskan biaya sewa Rusun Pasar Rumput selama 3 bulan sejak pascakebakaran.

“Semoga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Kembali  bekerja dan hidup sejahtera di rusun ini,” singkatnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, Maruarar Sirait meminta Perumda Pasar Jaya menggratiskan Rusun Pasar Rumput selama setahun untuk korban kebakaran Manggarai.

“Kami bersinergi memaksimalkan aset-aset yang ada. Kita fokus saja ke depan. Saya berterima kasih atas koordinasi dengan Pak Gubernur yang sangat luar biasa,” ungkap Maruarar.

Hal tersebut juga diamini oleh Mendagri Tito, menurutnya upaya pemerintah untuk menggratiskan biaya sewa merupakan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tito menyebut, kebijakan ini diprioritaskan untuk rakyat kelas bawah yang berpenghasilan rendah.

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat jelas, prioritas utama adalah kepada rakyat yang low class, yang mereka tidak punya rumah, itu nomor satu. Misalnya pada rusun ini, nanti yang tanggung jawab adalah Dirut Pasar Jaya dibantu Bapak Wali Kota untuk meyakinkan bahwa unit-unit ini diisi oleh warga berkriteria tadi,” ujarnya.

Diharapkan, kebijakan ini dapat tepat sasaran. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan ini sehingga dapat mencegah potensi unit rusun gratis tersebut disewakan kembali kepada orang lain.(red)

Sosok Amar Warga Cimayang yang Sengketakan Pemerintah Desanya ke KIP Jabar

Cimayang, monitorjabarnews.com,- Nama Amar mendadak jadi perbincangan warga di kampung halamannya usai resmi mengsengketakan Pemerintah Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan hak atas informasi berkaitan dengan dokumen RPJMDes, RKPDes, Rekapitulasi dan Realisasi Dana Desa, Penetapan Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah.

Dilansir dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, pemilik nama lengkap Muamar Hidayatullah ini tercatat sebagai Mahasiswa aktif pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Amar mulai masuk di Unpam tanggal 6 Agustus 2023.

“Langkah mengsengketakan Pemerintah Desa Cimayang melalui KIP Jabar ditempuh semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi yang dimilikinya sebagai masyarakat Desa,” Katanya.

Amar menjelaskan bahwa sengketa informasi tersebut diajukannya karena berangkat dari rasa keprihatinannya terhadap Pemerintah Desa yang selama ini diduga belum maksimal melaksanakan prinsip transparansi dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan keuangan Desa di era keterbukaan informasi.

“Sebagai masyarakat Desa Cimayang saya menginginkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, transparans, non diskriminatif, berkeadilan dan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk turut melakukan pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Menurut kuasa hukum Amar, Geri Permana, langkah yang ditempuh oleh kliennya itu telah sejalan dengan amanat UUD 1945 pasca amandemen, UU HAM, UU ratifikasi ICCPR, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Desa.

“Saya kira tidak ada masyarakat Desa yang tidak menginginkan tata kelola pemerintahannya yang baik dan bersih, berkeadilan serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik,” kata Geri.

Geri yang pernah menjadi Koordinator Alumni UNAS Bergerak pada 9 Februari 2024 ini pun mengatakan bahwa dalam paham negara hukum dan demokratis, pelibatan peran serta masyarakat Itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dilakukan agar terjadi check and balances.

“Bagaimana masyarakat mau mengambil peran serta kalau seandainya ruang partisipasinya saja tidak diberikan, apalagi kalau informasi publik itu diduga ditutupi,” Tutur Geri. (Agus.S)

1.890 Personel TNI-Polri Bakal Amankan Debat Kedua Pilgub Jakarta di Ancol

0

Jakarta, monitorjabarnews.com – Polisi menerjunkan ribuan personel untuk mengamankan jalannya debat kedua Pilgub Jakarta 2024 yang sedianya akan digelar di Ecovention Ancol di pindahkan ke Beach city internasional Istadium Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu, 27 Oktober 2024. Total 1.890 personel gabungan dari TNI-Polri bakal dikerahkan.
“Personel yang diturunkan 1.890 personel gabungan TNI-Polri dan instansi terkait,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Ahmad Fuady saat dihubungi, Jumat (25/10/2024).

Ahmad Fuady mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan pengamanan. Kepolisian juga akan melakukan sterilisasi arena debat dengan menerjunkan unit K9.

“Hari Sabtu pagi kita sudah melakukan survei dan gladi. Iya (libatkan K9 dalam sterilisasi), itu bagian dari SOP,” ujarnya.

Polisi Amankan Kampanye
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan ada sebanyak 350 orang personel dikerahkan untuk mengawal kampanye para cagub-cawagub hari ini. Personel tersebut disebar di beberapa titik lokasi kampanye.

“178 personel yang diterjunkan pengamanan Pilkada hari ini. Para personel itu terdiri dari satuan tugas operasi daerah (satgasopsda) yang tersebar di tiga Wilayah kota Jakarta,” kata Ade Ary kepada wartawan.

Jumlah personel disebar di wilayah Jakarta Selatan 67 orang, Jakarta Timur 67 personel, dan di Jakarta barat 44 personel. Ade Ary mengatakan rekayasa lalu lintas di lokasi aksi bersifat situasional, tergantung kondisi di lapangan.

“Kami menyarankan masyarakat pengguna jalan untuk mencari rute alternatif dan menghindari kawasan kampanye guna mengurangi kepadatan lalu lintas. Ini adalah upaya kita bersama untuk memastikan kelancaran aktivitas sehari-hari warga,” kata dia.

Untuk diketahui, KPU DKI Jakarta akan menggelar debat Pilgub Jakarta kedua pada Minggu (27/10). Debat akan dilaksanakan di Beach city internasional Istadium Ancol, Jakarta Utara.

Tema debat kedua adalah Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Debat kedua akan dibagi menjadi enam segmen dan akan disiarkan secara langsung.(red)

Kombes Pol M. Aesal Sahban, Ditakuti Penjahat Disenangi Warga

JAKARTA, monitorjabarnews.com – Kombes Pol M. Arsal Sahban tidak hanya dikenal sebagai sosok yang tegas oleh pelaku kejahatan dengan Tim Cobra-nya, tetapi juga sebagai pribadi yang sangat peduli dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan keterpilihannya secara aklamasi sebagai Ketua RT di lingkungan rumahnya.

Atas kepercayaan warga itu, Kombes Pol M. Arsal Sahban mengatakan, dirinya sangat senang bisa mekayani warga. “Saya senang terpilih sebagai Ketua RT karena bisa berinteraksi dengan masyarakat dan bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan RT. Ada kepuasan tersendiri bagi saya melihat masyarakat bahagia khususnya warga saya,“ ungkap arsal.

Sementara itu, Ketua RW 02, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Sunaryo mengatakan, Kombes Arsal terpikih secara aklamasi karena memang dekat dengat warga. “Semua warga memikih beliau secara aklamasi karena memang sangat dekat dengab warga,” katanya.

Sunaryo menambahkan, Kombes Arsal sosok yang rajin menyapa warga, rajin memeriksa kebersihan got dan lingkungan. “Koordinasi dengan Pak Arsal juga simpel. Kalau tidak bertemu di pos satpam, kami berkomunikasi lewat WhatsApp,” papar Sunaryo

Sada Perarih, perwakilan Kelurahan Tanjung Duren, Jakarta Bara mengatakan, terpilihnya Kombes Arsal akan semakin menambah gerak cepat pengaplikasian kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta diterapkan kepada warga.

“RW 02 menjadi salah satu benteng di Kelurahan Tanjung Duren karena mampu dengan cepat menjalankan dan mengaplikasikan kebijakan-kebjikan dari Pemprov DKI jakarta, Sehingga memudahkan tugas dari jajaran kelurahan,“ ungkapnya dalam sambutan, saat pemilihan Ketua RT tersebut.

Kegiatan Pemilihan Ketua RT 014 RW 02 Tanjung Duren, yang menghasilkan pemimpin secara aklamasi berlangsunh, Jumat (25/10/2024). Pemilihan itu dihadiri perwakilan Kelurahan Tanjung Duren dab Bhabinkamtibmas Polsek Grogol Petamburan.

Sekilas Sosok Kombes Pol. M Arsal Sahban

Kombes Pol M. Arsal Sahban dikenal sebagai Komandan Tim Cobra saat menjabat Kapolres Lumajang. Tim tersebut sangat ditakuti para pelaku begal dan pencuri sapi di Kabupaten Lumajang. Ketegasannya menangkap dan menembak para pelaku begal dan pencuri sapi menjadi momok bagi para pelaku kejahatan.

Dilihat dari data saat Arsal menjabat sebagai Kapolres di tahun 2019. data BPS menampilkan jumlah kejahatan tahun 2019 sebanyak 312 kejahatan dengan penyelesaian kasus 88,46%.

Sedangkan di tahun 2022 (data terakhir yang ada di BPS) jumlah kejahatan mencapai 1.378 kejahatan, berarti ada peningkatan 341 % kasus kejahatan dibanding tahun 2019.****

Selama Operasi Zebra Jaya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tindak 107 Pelanggar Lalulintas

Jakarta, monitorjabarnews.com – Pelaksanan Operasi Zebra Jaya 2024 tinggal dua hari lagi, Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penindakan terhadap 107 (seratus tujuh) pelanggar lalulintas.

Hal tersebut disampaikan Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Martha Catur W, S.H., saat dikonfirmasi oleh media.

“Selama pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2024, Polres Pelabuhan Tanjung Priok melalui Satuan Lalulintas telah melakukan tindakan teguran tertulis terhadap 107 (seratus tujuh) pelanggar lalulintas” terang AKP Martha pada Jumat, 25 Oktober 2024.

“Teguran tertulis yang dilakukan terdiri dari Parkir Bahu Jalan sebanyak 50 pelanggar paling banyak jumlah pelanggar” lanjutnya.

Kasatlantas menjelaskan bahwa teguran yang kedua yaitu tidak menggunakan Helm berjumlah 31 pelanggar selanjutnya melawan arus 21 pelanggar.

Dalam hal ini untuk teguran dilakukan terhadap pengendara yang tidak menggunakan plat nomor 1, Sabuk pengaman 3, dan tidak membawa STNK berjumlah 1 pelanggar.

“Demi keamanan dan keselamatan dalam berkendara, dihimbau kepada masyarakat untuk tertib dalam berkendara, mematuhi peraturan lalulintas dan melengkapi kelengkapan pribadi maupun kendaraan sebelum berkendara” tutup Kasatlantas.

Telah diketahui bersama dalam rangka mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas) yang aman dan nyaman, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar Operasi Zebra Jaya 2024 mulai tanggal 14 s.d 27 Oktober 2024.(red)

Hak Informasi Tak Kunjung Diberikan Amar Gugat Pemerintah Desa Cimayang

0

Bandung,monitorjabarnews.com,- Muamar Hidayatullah secara resmi mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat karena hak atas informasi diduga tak kunjung diberikan oleh Pemerintah Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Amar sapaan akrabnya, terpaksa mengsengketakan hal ini sebagai bentuk desakan dirinya agar hak atas informasi yang dimilikinya itu dapat dipenuhi.

Diketahui bahwa permohonan sengketa informasi itu kini telah dicatat ke dalam buku registrasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 2647/K-B1/PSI/KI-JBR/X/2024 dan untuk selanjutnya tinggal menunggu penetapan jadwal dan panggilan sidang sebagaimana aturannya ada dalam PerKi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sebelumnya, Amar selaku warga telah meminta informasi tertulis kepada Pemerintah Desa Cimayang berupa salinan dokumen RPJMDes, RKPDes, MusDes, Rekapitulasi dan Realisasi Dana Desa, PTSL atau masyarakat menyebutnya program pembuatan sertifikat tanah dan informasi lainnya yang tidak dikecualikan menurut hukum.

Sementara itu Pengacara Amar, Geri Permana berpendapat bahwa apabila ada Pemerintah Desa yang tidak memberikan informasi kepada warganya, itu berarti tidak melaksanakan amanat Pasal 28F UUD 1945, Pasal 14 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 19 Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICPPR, dan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kalau amanat hukum tidak dijalankan oleh pemerintah, lantas apa yang menjadi dasar untuk kita mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu telah berjalan dengan baik. Dan kalau misalnya yang tidak patuh terhadap aturan hukum itu pemerintahnya, maka bagaimana budaya hukum dengan baik akan diterapkan oleh masyarakat. Ujar Geri

Pengacara muda yang lahir di tanah Desa Cimayang dan juga salah satu pendiri LBH Lintas Nusantara ini pun menambahkan bahwa tujuan keterbukaan informasi publik itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana menjadi cita-cita Negara Indonesia yang tersurat dan tersirat dalam UUD 1945. Jadi sudah saatnya masyarakat dicerdaskan dan terhindar dari praktik pembodohan publik dengan cara tidak menutup akses informasi yang menjadi hak asasinya. Tutur Geri. (Agus.S)

Kapolri Isi Materi Pemberantasan Korupsi di Retreat Kabinet Merah Putih

0

Magelang, monitorjabarnews.com – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengisi salah satu materi dalam Retreat Kabinet Merah Putih yang diselenggarakan di Magelang, Jawa Tengah.

“Saya melaksanakan kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih yang diikuti seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang,” ungkap Jenderal Sigit dlaam akun Instagram resminya, Jumat (25/10/24).

Jenderal Sigit membeberkan, Presiden RI menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerja sama tim yang siap menjalankan pemerintahan. Kemudian, sinergisitas dan kolaborasi seluruh komponen bangsa menjadi kunci untuk memberantas praktik-praktik korupsi yang membahayakan masa depan bangsa.

“Saya berkesempatan memberi materi tentang ‘Strategi pemberantasan korupsi dan menumbuhkan budaya anti korupsi demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045’!” ujarnya.

Ia memastikan, Polri berkomitmen untuk terus mengawal dan melaksanakan arah kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai target pembangunan nasional.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Retreat Kabinet Merah Putih bukan ajang militeristik. Kegiatan ini merupakan ‘The Military Way’ yang biasa dilakukan di pemerintahan bahkan di perusahaan-perusahaan guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.

“Saya tidak bermaksud membuat anda militeristik, salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” jelas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan fokus dan komitmen masing-masing kementerian dan lembaga untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan hingga swasembada energi.

“Saya di sini mengangkat sumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada bangsa dan negara kita semua,” ujar Presiden Prabowo.(red)

Persaingan Ketat Menuju Piala Dunia, Erick Minta STY Matangkan Tim dan Taktik

JAKARTA, monitorjabarnews.com — Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia telah memakan korban dua pelatih. Australia telah memecat pelatih Graham Arnold dan yang teranyar Arab Saudi pun memutus kontrak Roberto Mancini. Hal ini menunjukkan betapa tingginya persaingan yang dituntut oleh setiap federasi demi meloloskan negaranya ke Piala Dunia 2026.

Atas dasar itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengingatkan pelatih Shin Tae-yong agar selalu mematangkan tim dan taktik di setiap laga Timnas yang masih menyisakan enam pertandingan di Grup C. Hal ini merespons munculnya kritik keras publik pada eksperimen STY dalam laga melawan Cina yang mengakibatkan timnas menelah kekalahan pertama.

“Saya sudah bertemu dengan coach Shin (Shin Tae Yong). Kami serius bicara soal target timnas untuk minimal menempati empat besar di grup. Ini menjadi tugas coach untuk mempersiapkan tim dan taktik dengan sebaik-baiknya. Terutama di dua laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi, bulan depan,” kata Erick Thohir pada Jumat (25/10/2024).

PSSI, menurut Erick, akan selalu memberikan dukungan dalam memenuhi kebutuhan timnas. “Kita harus maksimal secara taktik. Stabilitas yang mulai terbangun mesti dipertahankan sehingga saat main, taktik sudah siap dan matang,” ujarnya.

Sebelumnya publik mengkritik keras STY karena secara berani membongkar pasang skuad timnas di laga melawan Cina. Sejumlah pemain yang selama ini menjadi kunci permainan, seperti Thom Haye, tidak bermain penuh. Eliano Reijnders bahkan dicoret STY dari daftar susunan pemain, meski tampil baik di laga melawan Bahrain. Eksperimen berani STY berbuah mahal dengan kekalahan pertama atas tim peringkat dasar klasemen, Cina.(red)

Ketua Presidium Aktifis Jawa Barat : Camat dan Lurah Dianggap Hambat Proses Sosialisasi Pilkada Kota Depok Dengan Perintahkan Copot Baliho KPU

0

Depok, monitorjabarnews.com – Ketua Presidium Aktifis Jawa Barat Heri Prasetyo yang akrab dipanggil Hersong soroti kinerja KPU Depok terkait pilkada 27 November 2024 nanti. Dinilai kurang sosialisasi karena hingga kini banyak masyarakat yang belum mengetahui agenda politik tersebut. Hal ini disampaikan di kediamannya bilangan Cimanggis usai solat Jum’at (25/10/24).

Diungkapkan oleh Hersong,” saat ini kabarnya ada larangan Lurah dan Camat untuk memasang baliho bergambar kedua paslon produk KPU, yang isinya ajakan untuk datang ke TPS. Hal ini diduga berupaya menurunkan partisipasi pemilih dalam pilkada Kota Depok dan dianggap adanya menggembosan suara untuk memenangkan salah satu paslon.

Menanggapi hal tersebut di tempat terpisah saat dihubungi melalui Whats App mantan ketua KPU Kota Depok Kyai Haji Salamun mengatakan apa yang dilakukan Lurah dan Camat dengan melakukan penurunan spanduk dan baliho milik KPU adalah sebuah kesalahan besar karena kantor kelurahan dan kecamatan adalah kantor publik jadi sah melakukan sosialisasi di area tersebut.

Tidak adanya baliho dan spanduk sosialisasi KPU Hersong menduga adanya dugaan manipulasi dan korupsi pengadaan baliho dan spanduk makanya KPU harus menunjukkan produk miliknya.

Bahkan disinyalir menurut Hersong Lurah dan Camat berupaya menurunkan tingkat partisipasi publik dengan pelarangan pemasangan baliho dan spanduk milik KPU di area kantor kecamatan dan kantor kelurahan.

Ditambahkan Hersong dari hasil investigasi sejumlah masyarakat mengaku heran dengan pilkada kali ini, yang seakan terlihat tertutup tanpa adanya informasi yang jelas kepada masyarakat.

Kondisi yang demikian tentunya sangat riskan karena berdampak pada turunnya partisipasi masyarakat.

“Jika begini kondisinya, tidak menutup kemungkinan angka partisipasi masyarakat makin turun. “Masyarakat kekurangan informasi terkaait pemilu,” ungkap Hersong.

Jika tingkat partisipasi masyarakat terhadap pilkada maka pihak yang patut disalahkan adalah KPUD nya,” pungkasnya.(red)

JAM-Pidmil Intens Sosialisasi Koneksitas Bekerja Sama dengan Kejati DK Jakarta, Kejati Bali dan Kejati Sulsel

0

Jakarta, monitorjabarnews.com – Pasca pelantikan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Mayjen TNI Dr. Ali Ridho, S.H., M.H., telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang koneksitas dan tugas fungsi organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL), yang diadakan di tiga lokasi yaitu Jakarta, Bali dam Sulawesi Selatan.

Rangkaian kegiatan diawali di Jakarta dalam bentuk In House Training, bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) dengan tema “Penanganan Barang Bukti Perkara Koneksitas” yang diselenggarakan pada 22 Oktober 2024 di Hotel Acasia Jakarta.

Kegiatan In House Training di Jakarta turut dihadiri oleh JAM-Pidmil Mayjen TNI Dr. Ali Ridho, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi DK Jakarta Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H. dan Ketua STHM Brigjen TNI Dr. Rokhmat, S.H., C.N., M.Kn. serta diikuti oleh 600 peserta dari unsur TNI, Kejaksaan, akademisi hingga mahasiswa yang hadir secara luring maupun daring.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Tenaga Ahli Jaksa Agung Marsda TNI (Purn.) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFRA, Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Dr. Agustinus Herimulyanto, S.H., M.H., Jaksa pada Badan Pemulihan Aset Erick Lidfiansyah, S.H., M.H. dan Dosen STHM Dr. Prastopo, S.H., M.H. selaku moderator.

Rangkaian kegiatan selanjutnya diselenggarakan di Bali dengan format Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peningkatan Sinergitas dan Profesionalisme Penanganan Perkara Koneksitas” yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2024 di Hotel Dynasty Bali.

Kegiatan FGD di Bali tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H. yang diikuti oleh 287 peserta dari satuan jajaran TNI se-Bali, jajaran Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali, Direskrimum Polda Bali, Oditurat Militer III/13 Denpasar Bali, Kanwil Kumham, Imigrasi.
Bertindak sebagai narasumber di FGD Bali yaitu Guru Besar Universitas Udayana Prof. Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H. dan Tenaga Ahli Jaksa Agung Marsda TNI (Purn.) Dr. Sujono, S.H., M.H.(red)