Jakarta, monitorjabarnews.com – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah jabatan atas dua pejabat baru yakni Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta pada Jumat 18 Oktober 2024 di Aula Lt. 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung.

Adapun pejabat yang dilantik yaitu Mayjen TNI Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. selaku Jaksa Agung Muda Pidana Militer menggantikan Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit, S.H., M.H. dan Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta.

Dalam amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa para pejabat yang dilantik tentu memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memimpin dan menggerakkan roda bidang ataupun satuan kerja yang dipimpin dalam upaya mendukung terwujudkan visi dan misi institusi Kejaksaan.

“Prosesi pelantikan pejabat di lingkungan Kejaksaan bukanlah sekadar seremonial dan penyegaran personil semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga eksistensi organisasi. Selain itu juga menjadi momentum pengingat bagi kita atas tanggung jawab yang telah diamanatkan dalam rangka penegakan hukum, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berkeadilan, berkepastian serta berkemanfaatan,” ujar Jaksa Agung.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Jaksa Agung memberikan beberapa pokok penekanan tugas untuk segera disesuaikan dan dilaksanakan antara lain:

Jaksa Agung Muda Pidana Militer
Keberadaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer merupakan manifestasi pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan serta prinsip Single Prosecution System guna terwujudnya asas dominus litis yang konsisten dalam penegakan hukum.

Eksistensi Jaksa Agung Muda Pidana Militer dimulai sejak tahun 2021, yang mana bidang pidana militer tidak hanya ada pada satuan kerja Kejaksaan Agung, tetapi juga di beberapa Kejaksaan Tinggi, berupa Asisten Pidana militer. Hal tersebut menunjukan pentingnya penanganan perkara melalui kolaborasi dan sinergitas antara lembaga penegak hukum sipil dan militer.

Sampai dengan saat ini jajaran bidang pidana militer telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Capaian positif tergambar melalui kinerja jajaran bidang pidana militer yang sampai dengan September tahun 2024 telah melaksanakan fungsi penyidikan perkara koneksitas yaitu sebanyak 13 (tiga belas).(red)

Jakarta, monitorjabarnews.com — Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menghadiri peluncuran hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis (17/10/2023).

Ketua Pokja IKIP Komisi Informasi Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, menyatakan bahwa hasil IKIP Jakarta berada dalam kategori “sedang” dengan nilai 75,69 poin, di atas rata-rata nasional sebesar 75,65 poin.

Agus menekankan bahwa IKIP merupakan cerminan kondisi keterbukaan informasi publik di Jakarta.

“Kami berharap ini bukan sekadar angka. Yang lebih penting adalah tindak lanjut dalam program kerja tahun 2025,” ujarnya.

Ia juga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan perencanaan program keterbukaan informasi di seluruh badan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan hak akses informasi seluas-luasnya.

“Dukungan konkret untuk peningkatan IKIP ke depan dapat diwujudkan melalui program kerja yang memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap pemangku kepentingan,” tambahnya.

Agus juga menyoroti pentingnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi yang menekankan optimalisasi tata kelola layanan informasi publik di badan publik, serta memperkuat kelembagaan Komisi Informasi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KI Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Gede Narayana, menyampaikan bahwa hasil IKIP 2024 menunjukkan 32% provinsi masuk kategori baik, sementara 68% provinsi lainnya tergolong sedang dan buruk. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan dari 5 provinsi menjadi 11 provinsi yang masuk kategori baik.

“IKIP diharapkan memberikan manfaat besar dan mendorong kemajuan dalam kehidupan masyarakat,” tandasnya.(red)

Jakarta, monitorjabarnews.com — Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, mengungkapkan visi dan misi terkait keterbukaan informasi publik dalam sebuah podcast eksklusif yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Ridwan Kamil menegaskan bahwa demokrasi adalah sistem yang berpusat pada kepentingan rakyat, sehingga konstituen berhak mendapatkan akses informasi seluas-luasnya, termasuk transparansi anggaran.

“Dalam membangun bangsa dan negara, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, pemimpin yang dipilih oleh rakyat wajib memberikan akses informasi yang luas kepada mereka,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

RK juga menekankan komitmennya dalam pembangunan Jakarta, mengakui bahwa Jakarta adalah kota dengan kompleksitas tinggi, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keragaman.

“Tugas pemimpin adalah mendampingi dan menyempurnakan,” tambahnya.

Sementara itu, Suswono menjelaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan keuntungan bagi pemerintah. Dengan adanya umpan balik dari masyarakat, pemerintah dapat menjalankan fungsi check and balance secara lebih efektif.

Pasangan ini juga bertekad untuk meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), yang saat ini masih berada di kategori “sedang”. Mereka mengusulkan peningkatan anggaran untuk keterbukaan informasi publik sebagai bentuk keberpihakan pada transparansi.

Dalam program kerja konkret, Ridwan Kamil-Suswono berjanji untuk menerapkan sistem merit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, mereka akan mengedepankan edukasi melalui hotline pengaduan yang cepat dan responsif, serta interaksi keterbukaan dengan masyarakat melalui simpul di setiap wilayah.

RK dan Suswono juga berkomitmen untuk mendukung Komisi Informasi agar semakin kooperatif dan memiliki daya dorong yang kuat.

Menyikapi permasalahan Jakarta, pasangan ini menganggap transparansi sebagai salah satu solusi utama, yang akan diwujudkan melalui revolusi digital. Mereka berencana meluncurkan aplikasi super dengan berbagai fungsi untuk mendukung keterbukaan informasi.

“Teladan dari pemimpin sangat penting agar seluruh jajaran di bawahnya dapat mengikuti,” tegas Suswono.

Pasangan ini juga menunjukkan perhatian pada pemberdayaan generasi Z. RK berkomitmen untuk menjadi “salesman” yang proaktif dalam mempromosikan peluang ekonomi.

“Rezeki harus dijemput, bukan ditunggu. Jakarta harus siap dengan keterampilan digital. Kita akan mendirikan Jakarta Digital Academy dengan target 100 ribu warga Jakarta, sehingga mereka memahami pentingnya ekonomi digital,” ungkap RK.

Mengenai visi Jakarta sebagai Kota Global, pasangan ini berambisi untuk meningkatkan pergaulan internasional dalam lima tahun ke depan, dengan menyelenggarakan pameran internasional seperti Pameran Pertahanan se-Asia, Pameran Teknologi Dunia, dan Pameran Digital se-Asia.

RK dan Suswono juga sepakat untuk membagi tugas dalam pembangunan Jakarta. Ridwan Kamil akan fokus pada ekonomi, sementara Suswono akan mengurusi ketahanan pangan dan lingkungan.

“Kami berkomitmen untuk menanam 3 juta pohon guna menyerap lebih banyak CO2, serta membangun ketahanan pangan melalui kolaborasi dengan daerah penghasil pangan, yang juga akan membuka lapangan kerja,” ujar Suswono.

Podcast dengan tema “Bongkar Visi-Misi Keterbukaan Informasi Publik Cagub-Cawagub DKI Jakarta” ini akan berlangsung selama dua hari. Episode pertama menghadirkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Rabu (16/10/2024), sementara episode kedua akan menampilkan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) serta Pramono Anung-Rano Karno pada Kamis (17/10/2024).(red)

Jakarta, monitorjabarnews.com – SSDM Polri memberikan Pin Emas sebagai apresiasi kepada atlet-atlet Polri yang baru saja mengukir prestasi di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut.

Penghargaan ini diberikan sematkan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo di acara Rakorbin SDM Polri dan PNS, Rabu (16/10/24).

“Polri sangat mendukung anggota-anggotanya yang menjadi atlet. Kita dorong mereka untuk terus berprestasi. Ini merupakan kontribusi Polri kepada negara. Mereka tidak hanya membawa nama baik bangsa tapi juga Polri,” ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Dukungan terhadap para Atlet Polri juga diwujudkan melalui Komite Olahraga Polri (KOP) yang diresmikan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bulan Mei 2024 lalu.

KOP berperan penting sebagai wadah dan sistem pembinaan atlet-atlet Polri berprestasi. Selain menjamin hak-hak atlet, KOP juga memastikan para atlet mendapatkan pembinaan yang memadai guna mengembangkan potensi di berbagai ajang olahraga.

Pada Pekan PON XXI kemarin, Polri mengirimkan 305 personel yang terdiri dari atlet, pelatih, wasit, manajer, dan ofisial di 31 cabang olahraga. Para atlet Polri berhasil meraih total 98 medali dengan rincian 36 medali emas, 42 medali perak, dan 20 medali perunggu.

Capaian ini menegaskan komitmen KOP dalam mengembangkan olahraga dan meningkatkan prestasi atlet Polri.

“Ke depan, KOP berencana bergabung dengan Persatuan Olahraga Polisi Dunia (USIP) dan berpartisipasi dalam event internasional USIP di Dubai tahun 2025. KOP juga akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Polri 2025 serta ikut serta dalam Olimpiade _World Fire and Police Games_ di tahun yang sama,”imbuh Jenderal bintang dua ini.

Partisipasi ini tidak hanya akan mengukuhkan eksistensi Polri di kancah olahraga internasional, tetapi juga memperkuat kerjasama antar kepolisian dunia.

Saat ini Polri memiliki 397 atlet berprestasi di 37 cabang olahraga, dengan 47 di antaranya telah meraih prestasi di level internasional.

Partisipasi aktif Polri dalam berbagai ajang olahraga, baik nasional maupun internasional diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya dalam hal prestasi olahraga, tetapi juga menginspirasi masyarakat Indonesia akan pentingnya olahraga sebagai sarana pengembangan diri dan peningkatan solidaritas.

“Semakin meningkatnya dukungan publik terhadap Polri melalui prestasi olahraga ini menjadi modal penting dalam menjalankan tugas pokok Polri, yaitu melayani dan melindungi masyarakat dengan penuh integritas dan profesionalisme,” pungkas Irjen Pol Dedi Prasetyo.(red)

JAKARTA,monitorjabarnews.com –
Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menerima penghargaan dengan kategori; ‘Tokoh Penegak Hukum Humanis’ dalam ajang Detikcom Awards 2024, yang diselenggarakan di The Westin Jakarta, Kamis (17/10-2024).

Selama menjabat sebagai Jaksa Agung, detikcom menilai ST Burhanuddin telah banyak melakukan pembenahan bagi Korps Adhyaksa untuk menciptakan penegakan hukum yang modern dan humanis.

Sudah banyak program yang telah dilakukan diantaranya, adalah;
– Penghentian penuntutan perkara melalui restorative justice,
– Pendirian rumah restoratif dan
– Balai rehabilitasi.

Secara khusus, Jaksa Agung mengucapkan terima kasih kepada media Detikcom atas anugerah penghargaan yang diberikan. Selama kepemimpinannya, Jaksa Agung telah menerima total 50 penghargaan dengan beragam kategori.

”Terima kasih kepada media Detikcom karena tanpa kehadiran media, kerja apapun yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak akan sampai ke masyarakat. Penghargaan ini kami persembahkan untuk Korps Adhyaksa,” ujar Jaksa Agung.

Melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, masyarakat dapat merasakan sisi humanisme dari penegak hukum.

Produk hukum tersebut, juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat tingkat bawah yang membutuhkan keadilan, sehingga dapat mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum.

Untuk diketahui, Kejaksaan melalui Bidang Tindak Pidana Umum telah menyelesaikan lebih dari 6000 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal itu menjadi satu terobosan ide yang luar biasa dan cemerlang dari Jaksa Agung ST Burhanuddin serta bermanfaat bagi peningkatan hukum di masyarakat.(red)