CIREBON, monitorjabarnews.com – Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi mendampingi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI Dr H Wiranto SH SIP MM bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Wantannas Laksdya TNI Hutabarat meninjau uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Kota Cirebon, Rabu (25/9/2024).

Untuk diketahui, pelaksanaan uji coba MBG di Kota Cirebon akan berlangsung selama lima hari, yakni 25 September 2024 sampai dengan 1 Oktober 2024 dengan melibatkan 18.000 siswa.

Pj Wali Kota mengatakan bahwa uji coba MBG ini dapat menjadi motivasi, gambaran umum sekaligus evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam rangka mendukung dan menyukseskan salah satu program unggulan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029.

“Kami berharap, dengan dukungan dari berbagai pihak, pelaksanaan MBG di Kota Cirebon dapat terlaksana dengan baik dan tentu saja pada akhirnya memberikan dampak yang positif bagi peserta didik,” ujarnya.

Pj Wali Kota menilai, dampak yang diharapkan dari program MBG diantaranya dapat menciptakan populasi dan generasi yang terpenuhi gizinya, terjaga kesehatannya, dan berkualitas pendidikannya. Kombinasi tersebut adalah fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan pembangunan bangsa di masa mendatang, sebagaimana yang telah menjadi visi besar Presiden RI Terpilih 2024-2029.

“Kota Cirebon ingin terlibat aktif dalam penyiapan generasi penerus yang berkualitas dan itu semua dimulai dari penyediaan gizi yang baik pada anak,” jelasnya.

Jika anak bergizi baik, kata Pj Wali Kota, maka akan belajar lebih baik serta produktif. Pj Wali Kota juga meyakini bahwa praktik pemberian makanan di sekolah merupakan salah satu safety net paling efektif dalam rangka memberikan dukungan dan stabilitas kebutuhan harian yang dibutuhkan anak-anak dengan ekonomi rentan.

“Praktik semacam ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencegah sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai kerentanan sosial yang berdampak pada pembangunan secara makro,” tuturnya.

Pj Wali Kota berharap kegiatan ini dapat menjadi gambaran umum kesiapan Pemerintah Kota Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan di dalamnya, untuk menyiapkan generasi terbaik bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang.

Sementara itu, Wantimpres Wiranto menjelaskan bahwa Kota Cirebon merupakan daerah ke 6 yang melaksanakan uji coba MBG. Ia menilai, setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing.

“Banyak hal yang bisa kita pelajari dari uji coba ini. Hasilnya akan menjadi masukan yang sangat berharga, bagi badan yang nantinya diberi tugas oleh Presiden RI Terpilih, Bapak Prabowo Subianto untuk program Makan Bergizi Gratis ini, sehingga saat pelaksanaannya nanti akan terselenggara dengan baik,” ujarnya.

Dari peninjauan tersebut, Wiranto ingin memastikan bahwa harga yang telah dicanangkan harus seimbang dengan gizi yang dibutuhkan. Pasalnya, lanjut Wiranto, program MBG berorientasi dan fokus pada penurunan angka stunting secara nasional.

“Antara harga dan gizi harus seimbang, karena fokus kita pada prevalensi stunting,” lanjutnya.

Tidak hanya soal gizi, Wiranto mengatakan bahwa program MBG memiliki multiplier effect. Salah satunya menghidupkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Memberi keleluasan juga bagi orang tua dan guru untuk mengembangkan program ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wiranto juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon, para guru, siswa, orang tua siswa dan seluruh pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan uji coba.(red)

Kabupaten Bogor, monitorjabarnews.com – Rizwan Riswanto, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKP-N) Bogor Raya, menyuarakan kritik pedas terkait mekanisme PPDB yang dinilai sarat masalah. Hal ini disampaikan dikantornya bilangan Cibinong Bogor Kamis (26/9/2024).

Bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rizwan menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem ini sangat mendesak, terutama mengingat berbagai pelanggaran yang terindikasi semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pendidikan di wilayah tersebut.

“Kami melihat PPDB online di SMKN dan SMAN di Kabupaten Bogor jauh dari kata adil. Proses yang seharusnya mengutamakan transparansi dan keadilan malah menjadi ajang ketidak adilan yang mencederai hak-hak siswa dan orang tua. Keadilan sosial yang diharapkan dalam penerimaan peserta didik ini tampaknya hanya menjadi jargon tanpa implementasi nyata,” ujar Rizwan dengan nada kritis.

Rizwan juga menekankan adanya indikasi kuat terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam sistem PPDB ini. “Kami menemukan berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan integritas, transparansi, dan aturan perundang-undangan. Indikasi KKN di lingkungan pendidikan ini sangat mengkhawatirkan. Sekolah-sekolah dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jawa Barat harus diaudit secara menyeluruh karena dugaan praktik-praktik tidak sehat dalam pengelolaan PPDB serta dana hibah,” ujarnya dengan tegas.

Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga merusak integritas dunia pendidikan yang seharusnya menjadi pilar utama pembangunan moral bangsa. “Kami mendesak agar pihak terkait segera melakukan evaluasi pada berbagai aspek PPDB, terutama mekanisme zonasi, afirmasi, dan jalur prestasi yang selama ini sering disalahgunakan. Sistem zonasi yang seharusnya memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah, justru sering menjadi lahan manipulasi demi keuntungan pihak tertentu,” lanjut Rizwan.

Selain mengkritisi sistem PPDB, Rizwan juga menyoroti pengelolaan dana hibah yang diberikan kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor. Menurutnya, penggunaan dana hibah ini seringkali tidak tepat sasaran dan minim pengawasan. “Kami mempertanyakan, apakah dana hibah yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan? Banyak sekolah yang seharusnya menerima manfaat dari dana ini justru tidak merasakan perubahan signifikan. Ini menunjukkan adanya ketidakberesan yang harus segera diaudit secara mendalam,” jelasnya.

Dana hibah yang seharusnya menjadi penopang dalam peningkatan kualitas pendidikan justru diduga kuat diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi. Rizwan menegaskan bahwa pengelolaan dana hibah ini harus dilakukan dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak salah sasaran. “Jika penggunaan dana hibah ini terus diselimuti oleh praktik-praktik yang tidak transparan, maka kualitas pendidikan kita hanya akan semakin merosot. Pendidikan seharusnya menjadi prioritas, bukan ajang bagi oknum untuk meraup keuntungan.”

Sebagai langkah nyata, JPKP-N Bogor Raya bersama LBH dan LSM lainnya telah mempersiapkan langkah hukum dan advokasi. “Kami akan mengirim surat resmi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Pj Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk meminta perhatian khusus terhadap masalah ini. Kami ingin agar PPDB dan dana hibah di SMKN dan SMAN di Kabupaten Bogor diaudit secara menyeluruh,” ungkap Rizwan.

Selain itu, Rizwan menambahkan bahwa pihaknya juga akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) di tingkat provinsi dan kabupaten untuk ikut terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan terhadap indikasi KKN ini. “Kami berharap adanya keterlibatan aktif dari APH dalam menangani masalah ini. Jika tidak ada tindakan yang signifikan, kami siap melanjutkan aksi damai yang pernah kami lakukan sebelumnya di depan Gedung Sate Bandung,” tegasnya.

PPDB online, yang pada awalnya diharapkan menjadi sistem yang lebih transparan dan efisien, justru seolah menjadi simbol ketidakadilan sistemik dalam dunia pendidikan. Sistem zonasi yang seharusnya memperkecil kesenjangan justru seringkali menjadi sarana manipulasi. Banyak pihak, mulai dari orang tua hingga pengamat pendidikan, merasa kecewa dengan pelaksanaan PPDB yang tidak kunjung membaik.

“Transparansi adalah kata kunci. Namun, apakah sistem PPDB kita benar-benar transparan? Kami menemukan bahwa banyak siswa yang dirugikan akibat sistem yang tidak adil ini. Kami meminta evaluasi serius, bukan sekadar janji-janji perubahan yang terus diabaikan,” kata Rizwan menambahkan.

Rizwan menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, agar ikut aktif dalam mengawasi pelaksanaan PPDB serta pengelolaan dana hibah di sekolah-sekolah. “Kami tidak akan berhenti hingga ada perubahan nyata. Semua pihak harus tahu bahwa kita tidak bisa terus-menerus membiarkan ketidakadilan ini terjadi. Pendidikan adalah hak semua anak bangsa, bukan hak segelintir orang yang bisa memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi,” pungkasnya.

JPKP-N Bogor Raya berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ada perubahan signifikan dalam sistem PPDB dan pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Bogor. Rizwan dan jajarannya siap menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk melawan ketidakadilan yang terjadi dalam dunia pendidikan.(Red)

Kota Sukabumi, monitorjabarnews.com – Bertempat di Hotel Horison Dinas Kesehatan Kota Sukabumi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang diikuti oleh berbagai unsur seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Selama dua hari dari tanggal 25 hingga 26 September 2024.

Penjabat Wali Kota, Kusmana Hartadji, saat diwawancarai usai membuka rakor yang menghadirkan beberapa orang narasumber diantaranya dari Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, mengungkapkan bahwa melalui rakor ini seluruh pemangku kepentingan diajak terlibat dalam penanganan penyakit, karena pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi tanggung jawab semua pihak.

“Bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, baik pencegahan penyakit menular maupun tidak menular. (pencegahan) termasuk kebersihan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat,  makanya tidak cukup hanya oleh Dinas Kesehatan tapi juga melibatkan pihak lain seperti Dinas PUTR, para camat dan lurah, termasuk dalam penanganan yang harus dilakukan cepat.” Ujarnya

Ia pun menyampaikan bahwa salah satu penyakit yang harus diwaspadai adalah penyebaran kasus Demam Berdarah Dengue, terutama karena saat ini mulai memasuki musim pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke hujan.

“DBD ini yang kemarin sudah mulai meningkat kan dan infeksi saluran pernafasan yang perlu memang perlu kita waspadai ya.” Tambahnya

Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, drg. Wita Darmawanti, ketika diwawancarai menuturkan bahwa hari pertama rakor diikuti oleh peserta lintas sektor, sedangkan hari kedua melibatkan para kader Posyandu. Menurutnya salah satu penyakit yang harus diwaspadai adalah kanker serviks yang bisa disebabkan oleh Virus Pafiloma.

“Kami mohon dukungan karena masalah kesehatan ini tidak hanya Dinas Kesehatan saja yang berperan tapi lintas sektor, seperti dalam penanganan covid.” Tuturnya

Ia juga menyebutkan beberapa data mengenai jumlah kasus penyakit yang terjadi sejak awal tahun 2024 seperti 1304 kasus DBD dengan enam kasus kematian.(Red)