JAKARTA, – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) membuka kemungkinan adanya penyalahgunaan instrumen intelijen untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

‎
‎Head of Politics & Democracy Adidaya Institute, Ahmad Fadli, meminta penyidikan tidak berhenti pada praktik penyadapan, tetapi juga menelusuri kemungkinan pemanfaatan hasil sadapan untuk kepentingan politik dan mengganggu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
‎
‎Tanpa ragu, pria yang biasa dipanggil dengan Fadli ini mengaitkan persoalan tersebut dengan isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
‎
‎”Iya kita juga bisa tarik ini ke Karhutla dan kasus-kasus keracunan MBG,” katanya melalui pesan singkat yang diterima, Rabu, 4 November.
‎
‎Ia kemudian menduga hasil penyadapan berpotensi digunakan untuk mengganggu agenda pemerintahan.
‎
‎”Bisa jadi hasil sadapan dipakai untuk operasi dan mengacak-acak program Presiden Prabowo. Oleh karena itu LSP harus dikenakan pasal makar dan dihukum mati, ” kata Ahmad Fadli..
‎
‎Pernyataan tersebut merupakan tuntutan pribadi Fadli. Adapun penerapan pasal makar harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, bukan semata-mata dugaan penyadapan ilegal.
‎
‎Ahmad Fadli meminta aparat penegak hukum mengungkap siapa pemberi perintah, operator sistem, penerima hasil penyadapan, serta tujuan penggunaan informasi tersebut.
‎
‎Menurutnya, penyidik juga perlu menelusuri apakah terdapat hubungan antara dugaan penyadapan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap program strategis pemerintah.
‎
‎Jika ditemukan bukti adanya operasi ilegal untuk mengganggu pemerintahan yang sah, seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.
‎
‎Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, keamanan komunikasi Presiden, dan pertanggungjawaban pejabat yang pernah memegang kewenangan tertinggi di institusi kepolisian.
‎
‎
‎

Jakarta –Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden RI, pejabat negara, dan sejumlah tokoh politik.

Salah satu tersangka berinisial LSP disebut sebagai Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam, Kabareskrim menjelaskan bahwa para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur yang berlaku pada periode 2025 hingga 2026.

Namun, dalam konferensi pers tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai penahanan para tersangka. Pendalaman kasus masih terus dilakukan.

Penyidik menyangkakan para tersangka dengan tiga ketentuan hukum terkait dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghilangan informasi elektronik.

Berikut pasal dan ancaman pidana yang dikenakan kepada para tersangka:

1. Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Pasal ini berkaitan dengan penyadapan atau perekaman transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum.
Ancaman pidana yang tercantum dalam pasal tersebut adalah 10 tahun.

2. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP
Pasal ini berkaitan dengan akses ilegal terhadap komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.
Ancaman pidananya adalah 6 tahun.

3. Pasal 32 ayat (1) UU ITE
Pasal ini berkaitan dengan perubahan, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik.
Ancaman pidananya adalah 8 tahun.

Kasus ini bermula dari laporan polisi yang dibuat oleh seorang petugas yang mengetahui dugaan perbuatan tersebut pada 30 Oktober 2026.

Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke server lawful interception management system (LIMS).

Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa verifikasi, tanpa surat permohonan penyidik, dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.

Sasaran penyadapan mencakup nomor telepon Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Sekitar Oktober 2026, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS untuk menghilangkan jejak.(AA)

Jakarta, Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara, Saudara Achmad Baha’ur Rifqi menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas sikap responsif dan keterbukaannya dalam menerima saran, kritik, serta keluhan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum yang profesional, transparan, dan

BEM PTNU Se-Nusantara menilai bahwa keterbukaan institusi Polri terhadap aspirasi publik merupakan bagian penting dari reformasi kepolisian. Kritik dan masukan masyarakat semestinya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara Achmad Baha’ur Rifqi juga menyampaikan terima kasih dan dukungan atas langkah Kapolri dalam melakukan pemeriksaan serta evaluasi terhadap pejabat terkait, termasuk mutasi jabatan Kapolres Sukoharjo ke Mabes Polri untuk kepentingan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memastikan setiap persoalan ditangani secara serius, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi terhadap pejabat maupun personel kepolisian merupakan instrumen penting untuk menjaga integritas institusi sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur.

“Kami mengapresiasi sikap responsif dan keterbukaan Bapak Kapolri dalam menerima kritik, saran, dan keluhan masyarakat. Bagi kami, keterbukaan terhadap aspirasi publik merupakan bentuk tanggung jawab institusi sekaligus langkah penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ungkap Rifqi.

BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri harus berjalan beriringan dengan komitmen terhadap transparansi, profesionalitas, dan supremasi hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif, setiap proses hukum harus dijalankan sesuai prosedur, dan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, BEM PTNU Se-Nusantara mengimbau masyarakat agar memberikan kepercayaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menuntaskan proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak kejahatan.

Masyarakat diharapkan tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Dukungan publik menjadi penting agar proses hukum dapat berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan hak-hak setiap pihak dan asas praduga tak bersalah.

Menurut Rifqi, membangun kepercayaan terhadap Polri bukan berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, kritik yang konstruktif, pengawasan publik, dan keterbukaan institusi harus menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan penegakan hukum yang semakin baik.

Sikap tersebut sejalan dengan tag line “Polri Bersama Masyarakat”, yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum di Indonesia.

BEM PTNU Se-Nusantara berharap langkah responsif Kapolri dapat terus diwujudkan melalui tindakan nyata, konsistensi evaluasi internal, dan penanganan setiap persoalan secara transparan serta akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak hanya dibangun melalui pernyataan, tetapi juga dibuktikan melalui kinerja dan keberanian menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.

BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis dan konstruktif Polri, mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, serta mengawal terwujudnya institusi kepolisian yang profesional, humanis, dan senantiasa hadir bersama masyarakat. (AGUNG)

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ajang olahraga PWI Half Marathon 2026 sebagai rangkaian Kick Off Hari Pers Nasional (HPN) Lampung. Dukungan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Laporan Ketua Panitia bersama PWI Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat PWI Pusat pada Senin, 2 November 2026.

Ajang lari bergengsi ini rencananya akan diselenggarakan di Lapangan Saburai Enggal, Bandar Lampung, pada hari Minggu, 29 November 2026, mulai pukul 05.00 WIB. Acara ini turut didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia serta berbagai sponsor terkemuka.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dalam rapat tersebut menyatakan apresiasi dan dukungan penuh Pengurus Pusat terhadap inisiatif PWI Lampung dan panitia pelaksana.

“Kami di PWI Pusat mendukung penuh inisiatif dan kesiapan PWI Lampung serta Panitia Pelaksana dalam menggelar PWI Half Marathon 2026. Ini merupakan langkah konkret insan pers dalam membangkitkan semangat berolahraga sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat luas,” ujar Akhmad Munir.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal PWI Pusat sekaligus Ketua Panitia Hari Pers Nasional (HPN), M. Selamet Susanto, menegaskan bahwa PWI Half Marathon 2026 ini adalah pemanasan dan momentum konsolidasi penting menjelang gelaran HPN dan Porwanas 2027 di Lampung.

“PWI Half Marathon 2026 bukan sekadar ajang olahraga biasa, melainkan juga bagian dari gelora semangat dan rangkaian Kick Off menuju Hari Pers Nasional (HPN) dan Porwanas 2027 yang akan datang di Lampung,” jelas M. Selamet Susanto.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah — yang didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Kerjasama PWI Lampung Segan Petrus Simanjuntak serta Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Lampung Lukmansyah — menyampaikan rasa bangga dan kesiapan penuh jajaran PWI Lampung.

“PWI Lampung sangat siap menyukseskan PWI Half Marathon 2026 sebagai rangkaian Kick Off HPN Lampung. Kepercayaan dan dukungan penuh dari PWI Pusat menjadi penambah semangat bagi kami untuk menyajikan event lari yang aman, nyaman, dan berkesan,” tegas Wirahadikusumah.

Panitia menyediakan tiga kategori jarak lari, yaitu:
*Kategori 5K – Rp150.000*
*Kategori 10K – Rp170.000*
*Kategori 21K (Half Marathon) – Rp300.000*

Setiap peserta akan mendapatkan BIB with Chip Timing, Jersey eksklusif, Medals Finisher, Refreshment, serta hiburan. Khusus untuk kategori 21K, peserta juga akan mendapatkan Jersey Finisher tambahan.

Selain itu, ajang ini juga bertabur hadiah fantastis dengan doorprize dan hadiah podium mencapai ratusan juta rupiah, termasuk sepeda motor dan berbagai perangkat elektronik.

Pendaftaran dibuka online melalui *https://bit.ly/PWI-RUN* atau scan QR code pada poster resmi.

Info lebih lanjut: Instagram @eventlari_lampung, @kawanlari_lampung, @pwi_lampung, atau HP/WA *0895-2308-1523.*

*HUMAS PWI PUSAT