Ketapang,Kalbar — 29 Maret 2026 Dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp2.940.800.000 di Perumda Air Minum (PDAM) Ketapang tahun 2025 yang dikaitkan dengan pekerjaan PT Tanggung Amerta Perkasa serta keluhan warga terkait kualitas air yang keruh dan bercampur tanah mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI).

Berdasarkan informasi dari laporan media, kasus ini muncul seiring keluhan warga BTN Sepahale 1, Gang Sopran, Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang menerima suplai air tidak layak konsumsi. Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait kurangnya transparansi sumber anggaran pada proyek pembangunan bak penampungan air minum di wilayah Mulia Baru tahun 2025, di mana papan informasi proyek tidak menjelaskan secara rinci apakah anggaran berasal dari APBD, DAK, atau mekanisme lainnya.

Ketua Umum DPP RAJAWALI, Hadysa Prana menyampaikan tanggapan terkait hal ini, “Kami sangat prihatin dengan dugaan penyimpangan anggaran dan kondisi layanan air bersih yang tidak memenuhi standar di PDAM Ketapang. Anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat justru diduga disalahgunakan, sementara warga harus menerima air yang tidak layak konsumsi. Ini bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga masalah kesejahteraan masyarakat.” Tegasnya. Minggu (29/03/26).

DPP RAJAWALI menekankan perlunya langkah konkret dari instansi terkait, mulai dari Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum seperti Kapolres Ketapang, Kapolda Kalbar, dan Kejati Kalbar untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan. “Kita meminta proses hukum berjalan adil dan tidak ada pihak yang luput dari tanggung jawab. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PDAM untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan,” tambahnya.

Organisasi ini juga mengingatkan pentingnya pemenuhan hak masyarakat atas layanan publik yang berkualitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terkait dugaan korupsi, hal tersebut dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dugaan pembohongan publik dapat diatur melalui berbagai peraturan hukum lainnya seperti UU ITE maupun KUHP.

Hingga saat ini, pihak PDAM Ketapang maupun pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. DPP RAJAWALI menyatakan siap mendukung upaya pembenahan dan memastikan bahwa pelayanan air bersih di Ketapang dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI

Ketapang, Kalbar – Dalam suasana penuh keceriaan dan kebersamaan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447H/2026 M, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG), Hadysa Prana, bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) MAUNG Kalimantan Barat (Kalbar), Yudi Yanto, melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi kerja ke Mapolres Ketapang. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Kasatuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) dan Kepala Seksi Humas Polres Ketapang.

Acara dimulai dengan salam hormat dan ucapan selamat hari raya antara kedua pihak, di mana pihak Polres Ketapang menyampaikan apresiasi atas kontribusi aktif LSM MAUNG dalam mendukung upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Ketapang. Sebaliknya, delegasi MAUNG menyampaikan harapan agar kerja sama antara lembaga swadaya masyarakat dan institusi kepolisian dapat semakin diperkuat, dengan memperhatikan peran penting berbagai elemen masyarakat termasuk dunia pers dan media.

Pada kesempatan tersebut, kedua pihak mendiskusikan secara mendalam terkait langkah-langkah untuk mewujudkan sinergi yang efektif antara lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, dan dunia media. Bahasan fokus pada bagaimana kolaborasi tersebut dapat menjadi landasan untuk menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kita menyadari bahwa dalam era informasi saat ini, peran media sebagai ujung tombak penyampaian berita dan informasi sangat krusial. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mewujudkan sinergi yang erat antara LSM MAUNG, institusi kepolisian, dan seluruh pihak media. Sinergi ini diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman dalam penyampaian informasi, serta bersama-sama membangun narasi positif yang mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.” Tutur Hadysa.Prana Ketua Umum DPP MAUNG. Kamis (26/03/26)

Kepala Seksi Humas Polres Ketapang, IPTU Niptah Alimudin, menambahkan bahwa pihak kepolisian senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat termasuk media massa. Menurutnya, kerja sama yang baik akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan peran kepolisian, sekaligus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah benar dan sesuai dengan fakta. Kasat Reskrim Polres Ketapang, IPTU Dedy Syahputra Bintang juga menyampaikan bahwa sinergi dengan lembaga dan media akan sangat membantu dalam proses penyelidikan dan penanganan berbagai kasus yang ada.

Kunjungan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk membentuk mekanisme komunikasi yang teratur antara MAUNG dan Polres Ketapang, serta akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak media di wilayah Ketapang. Delegasi MAUNG juga menyampaikan beberapa judul program kerja tahunan yang akan digalakkan dengan fokus pada kolaborasi dan sinergi, antara lain:

– “MAUNG untuk Sinergi Media: Kolaborasi Lembaga dan Pers untuk Informasi yang Akurat”
– “MAUNG Peduli Keamanan Bersama: Sinergi Antar Lembaga untuk Masyarakat yang Aman”
– “MAUNG Berbagi Informasi: Program Literasi Media dan Hukum untuk Masyarakat”
– “MAUNG Jaga Transparansi: Monitoring Kolaborasi Lembaga dan Media dalam Penyampaian Informasi”

Ketua DPD MAUNG Kalbar, Yudi Yanto, menjelaskan bahwa program-program tersebut dirancang untuk memperkuat sinergi antar elemen masyarakat, termasuk dunia media, dalam membangun daerah yang lebih baik. “Kita percaya bahwa dengan kerja sama yang solid antara lembaga, kepolisian, dan media, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan seluruh masyarakat Ketapang,” ujarnya.

Pihak Polres Ketapang menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif program kerja MAUNG tersebut dan siap untuk turut serta dalam pelaksanaannya sesuai dengan wewenang dan tugasnya.

“Atas segala perhatian, dukungan, dan kerja sama yang diberikan oleh Polres Ketapang, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga sinergi yang kita bangun ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tutup Hadysa Prana.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG