BerandaDepokSidang Praperadilan Perkara No. 18 Ditunda, Termohon Tidak Hadir, Kuasa Hukum: Sertifikatnya...

Sidang Praperadilan Perkara No. 18 Ditunda, Termohon Tidak Hadir, Kuasa Hukum: Sertifikatnya Ajaib!

Monitorjabarnews.com – DEPOK – Sidang lanjutan praperadilan perkara Nomor 18 digelar di Pengadilan Negeri Depok, Senin (16/11/2026). Agenda sidang hari ini merupakan lanjutan dari praperadilan sebelumnya perkara Nomor 17.

Sidang ini diajukan oleh kuasa hukum dari Ibu Ida dan seluruh ahli waris yang merasa tidak puas dengan keputusan Majelis Hakim sebelumnya.

Dalam sidang perdana perkara Nomor 18 ini, pihak termohon tidak hadir, sehingga sidang terpaksa ditunda hingga satu minggu ke depan, yaitu pada 23 November 2026.

Sertifikat Ajaib dan Gaib

Hal yang paling disorot oleh kuasa hukum adalah kejanggalan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 442 yang kini sudah berganti menjadi SHGB Nomor 726.

Menurut kuasa hukum, sertifikat tersebut adalah sertifikat yang ajaib dan gaib.

“Menurut kami itu adalah sertifikat yang ajaib dan gaib. Bisa dibilang, kenapa kami bilang seperti itu, karena kami merasa sertifikat itu ada tapi enggak ada, lucu kan,” ujar kuasa hukum Ibu Ida usai persidangan.

Kejanggalan itu muncul karena pada saat pembuktian di persidangan sebelumnya, pihak termohon hanya melampirkan sebanyak 35 alat bukti yang hanya berupa surat pemeriksaan saja.

Akan tetapi, di dalam surat keputusan dari Majelis Hakim, dicantumkan bahwa sertifikat 726 itu ada.

“Jadi gaib ini, sebetulnya sertifikat itu ada tapi enggak ada. Jadi apakah sertifikat ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja seperti itu,” tegasnya.

Pagar Dipasang Tanpa Pernah Ditunjukkan Sertifikat

Kejanggalan selanjutnya yang dirasakan sangat janggal adalah pada saat melakukan pemagaran. Pihak ahli waris tidak pernah ditunjukkan sertifikatnya.

Mereka langsung saja melakukan pemagaran tanpa ahli waris menerima atau ditunjukkan sertifikat tersebut.

“Pada saat melakukan pemagaran itu pun dari pihak ahli waris pun tidak ditunjukkan untuk sertifikatnya, mereka langsung aja melakukan pemagaran seperti itu tanpa kami menerima atau ditunjukkan untuk sertifikat tersebut, kan benar-benar ajaib lah kasus ini,” ungkapnya.

Tuntutan: Bongkar Pagar yang Merampas Hak Ahli Waris

Untuk gugatan kedua ini, kuasa hukum pemohon atau meminta pembongkaran pagar yang telah dipasang di rumah atau di belakang tanah yang merupakan hak dari kliennya, Ibu Ida dan juga ahli waris lainnya.

“Ya tuntutan kami untuk gugatan kedua ini, sebenarnya kami ingin memohon atau meminta untuk pembongkaran pagar yang telah dipasang di rumah atau di belakang tanah yang merupakan itu adalah hak dari klien kami Ibu Ida dan juga ahli waris lainnya,” jelasnya.

Sidang di dalam tadi berjalan seperti biasa, yakni hanya mengumpulkan kelengkapan registrasi dan kelengkapan dokumen, seperti surat kuasa dan sumpah advokat. Sidang berjalan lancar walaupun ada sedikit kendala-kendala di lapangan.

Harapan Kuasa Hukum

Kuasa hukum menegaskan akan terus mengusahakan semua yang terbaik untuk kliennya, Ibu Ida dan seluruh ahli waris, agar mereka tetap memperoleh hak-hak mereka yang sudah diakui dan diduga dirampas oleh oknum-oknum tertentu.

“Harapan dari kami tetap kami ingin atau kami akan terus mengusahakan semua yang terbaik untuk klien kami Ibu Ida dan juga untuk seluruh ahli waris agar mereka tetap memperoleh hak-hak mereka,” tutupnya.

Sidang lanjutan akan digelar pada Senin, 23 November 2026 dengan agenda pembuktian dan kehadiran pihak termohon.