Jakarta, Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan. Pengembang itu tidak sedikit yang dikategorikan jahat. Pasalnya bak disetting untuk tanah dicuri dulu dan lantas diarahkan untuk menggugat ke Pengadilan. Kemudian hakim pun disogok.

“Sekarang tanah itu modelnya gitu. Tanah dicuri dulu lalu disuruh ke pengadilan. Nanti hakimnya disogok oleh yang punya itu kalah. Saya baru saja menerima laporan dari seorang ibu bernama Komang,” terang Mahfud MD.

Mahfud MD pun menerangkan perihal Ibu Komang ini. Bahwasanya Ibu Komang adalah seorang Chinese yang punya kekayaan di Bekasi. “Ibu Komang ini Chinese, punya kekayaan di Bekasi. Tanah sebesar 2,5 hektar itu diambil orang karena tidak ditempati, jauh gitu,” ungkapnya.

“Diambil, sertifikatnya sudah berubah. Sertifikat berubah, dia disuruh ke pengadilan. Di Pengadilan menang sampai kasasi. PK menang lagi. Sesudah menang mau eksekusi, muncul lagi penggugat baru atas tanah itu. Kalah lagi,” sambung Eks Menko Polhukam.

Mahfud MD kemudian menjelaskan. Perkara itu seperti ular belular yang terus bergulir hingga kini. Meski sudah dimenangkan, ternyata masih bisa digugat lagi. “Pokoknya dia sudah menang terus, ini pada tahun 2017 itu datang ke saya, minta tolong karena tidak bisa dieksekusi,” paparnya.

“Kenapa Kejaksaan tidak bisa mengeksekusi. Ini putusannya sudah jelas. Sudahlah gampang saya bilang. Saya panggil teman lah yang punya jalur ke Kejaksaan. Ya gampang ini pak. Begitu saya minta tolong ke Kejaksaan,” lanjut Mantan Menteri Era Jokowi.

Mantan Menteri ini lalu terkejut ketika ada backingan dibalik gugat menggugat. “Ini punya ibu Komang, hak dia, ada ahli warisnya harus segera membagi harta itu. Sesudah itu backingnya terlalu kuat pak, kami tidak bisa,” terangnya.

“Nah, kemarin 4 hari lalu datang lagi kepada saya, ternyata itu belum selesai sampai 2026 ini. Kirim surat lagi ke Mahkamah Agung, Kejaksaan dan terus tembusannya ke saya. Saudara yang punya sertifikat itu sering dicek,” sambung Mahfud MD.

Lanjut Mahfud MD, dia bahkan menceritakan Mantan Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla yang juga kehilangan tanah miliknya. Tanah itu tiba-tiba sudah berubah ke pengembang. “Ketika mau ambil tanah, disuruh ke pengadilan,” katanya.

“Disuruh menggugat masyarakat yang mengaku mengklaim tanah itu. Tanah itu disuruh klaim oleh masyarakat dan masyarakat dibayar oleh pengembang. Jahat gitu,” tukas Mahfud MD.

Jakarta, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat merespons kejadian yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, khususnya di Kota Bitung, Kota Ternate, serta Pulau Batang Dua. Sejak pagi hari, Kepala Negara telah menerima laporan awal dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan langsung menginstruksikan langkah tanggap darurat untuk melindungi masyarakat terdampak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (02/04/2026), menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memantau situasi sejak dini dan memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan cepat dan efektif.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim di lapangan langsung bergerak. Unsur BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah melakukan pengecekan sekaligus evakuasi di lokasi terdampak untuk memastikan keselamatan warga.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak kembali ke bangunan yang terdampak hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman.

Presiden Prabowo pun telah memberikan instruksi tegas agar proses evakuasi dilakukan secepat mungkin. Seluruh aparat dan tim penanganan bencana diminta memprioritaskan keselamatan warga di wilayah terdampak.(roni)

Sumber: BPMI Setpres

Jakarta, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming secara resmi melepas peserta Program Pengabdian Alumni Pejuang Digital, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (02/04/2026).

Program ini diinisiasi sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam percepatan digitalisasi pembelajaran untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya di wilayah 3T dan daerah dengan keterbatasan layanan pendidikan.

Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan di tengah laju perubahan zaman.

Lebih lanjut, Wapres mengingatkan bahwa transformasi digital harus beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pemanfaatannya mampu meningkatkan produktivitas dan membuka peluang ekonomi baru.

Wapres menambahkan bahwa digitalisasi pendidikan bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan cara berpikir dan cara belajar dalam menyiapkan masa depan.

Program Pengabdian Alumni Pejuang Digital merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sebanyak 150 orang alumni LPDP akan ditugaskan di 150 sekolah dasar di Sumedang, Kupang, Halmahera Utara, dan Merauke selama tiga bulan untuk mendampingi guru dalam pemanfaatan teknologi serta penguatan pembelajaran berbasis digital.(roni)

Sumber: BPMI Setwapres

Jakarta Timur, (2/4/2026) — Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar audiensi bersama PT Transportasi Jakarta di Ruang Kanal Banjir Timur, Lantai 2 Blok A, Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (2/4/2026).

Audiensi yang dipimpin langsung Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, diterima oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin. Pertemuan tersebut membahas mekanisme pelaksanaan Program 1.000 Pramudi Mikrotrans Berdaya yang didukung oleh BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta.

Pembahasan mencakup seluruh tahapan program, mulai dari proses pendaftaran, seleksi, pelatihan, hingga penempatan kerja bagi peserta sesuai kualifikasi yang telah ditetapkan.

Wali Kota Munjirin menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik di Jakarta, sekaligus memenuhi kebutuhan operasional dalam ekosistem layanan Transjakarta.

“Program ini juga menjadi upaya membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya para pencari kerja yang berminat menjadi pramudi Mikrotrans,” ujarnya.

Melalui audiensi tersebut, Pemkot Jakarta Timur dan Transjakarta berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, termasuk menyusun mekanisme penyaluran tenaga kerja yang efektif dan tepat sasaran.

“Dengan sinergi ini, diharapkan kualitas layanan transportasi publik di Jakarta semakin meningkat serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(dafa)

Jakarta Timur, 2 April 2026 – Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota/kabupaten Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Ruang Pola Sri Gunting, Lantai 2 Blok A, Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan Musrenbang tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, secara daring dari Ruang Pola Benyamin Sueb, Graha Ali Sadikin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Dalam forum tersebut, tercatat sebanyak 2.888 usulan pembangunan dari masyarakat Jakarta Timur. Dari total itu, 433 usulan telah diakomodasi dalam APBD Tahun Berjalan, 1.876 usulan akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027, sementara 579 usulan lainnya belum dapat diakomodasi.

Munjirin menyampaikan, Jakarta Timur sebagai wilayah strategis memiliki beragam potensi yang harus terus dikembangkan melalui perencanaan yang matang dan partisipatif. Ia menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai sarana menjaring kebutuhan riil masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur lingkungan hingga peningkatan kapasitas ekonomi warga.

“Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian antara lain pelaksanaan bazar di tingkat kota dan kecamatan, program Jumat Beli Lokal (JBL), rehabilitasi gedung sekolah, pelatihan keterampilan seperti kuliner, minuman, kue, hingga tata rias, serta penyelenggaraan job fair dua kali dalam setahun dan penumbuhan wirausaha industri baru,” ujar Munjirin.

Di sektor pendidikan, sejumlah usulan prioritas juga mengemuka dari tingkat kecamatan. Di antaranya pembangunan gedung sekolah baru, seperti SMAN di Kelurahan Pondok Ranggon, Ujung Menteng, dan Pondok Kopi; SMK di Kelurahan Pulo Gebang dan Ujung Menteng; serta SMPN di Kelurahan Setu, Cawang, dan Rawa Terate.

Sementara itu, Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur, Tulus Ludiyo Setiawan, menjelaskan bahwa rangkaian Musrenbang akan dilanjutkan dengan sidang kelompok yang dijadwalkan mulai pekan depan.

“Peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, seperti bidang lingkungan hidup, pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Pembahasan dilakukan secara lebih rinci guna menyusun skala prioritas pembangunan yang tepat sasaran,” jelasnya.

Ia berharap, melalui tahapan Musrenbang ini, seluruh usulan masyarakat dapat terakomodasi secara bertahap dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang efektif, khususnya di wilayah Jakarta Timur.(roni)