Jakarta, monitorjabarnews.com — Tiga tim penilai presentasi E-Monev Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menyoroti kelengkapan informasi publik dan tampilan informasi digital dari 19 pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang terdiri atas 8 kecamatan, 10 kelurahan, dan 1 BUMD dalam tahapan presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) DKI Jakarta. Acara ini digelar di Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/10/2024).

Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin dan Agus Wijayanto, serta Metha Silvia Ningrum dari Diskominfotik, yang bertindak sebagai tim penilai, mengapresiasi kehadiran langsung para pimpinan dari masing-masing kecamatan dan kelurahan dalam presentasi tersebut.

“Kami mengapresiasi komitmen segenap badan publik untuk terus meningkatkan pengembangan PPID,” ucap Luqman saat sesi tanya jawab presentasi E-Monev.

Luqman Hakim Arifin, selaku penanggung jawab E-Monev, juga menyampaikan bahwa kehadiran para pimpinan ini merupakan bukti komitmen badan publik sekaligus menjadi salah satu aspek penilaian. Ia menambahkan bahwa dibandingkan tahun sebelumnya, partisipasi kelurahan mengalami peningkatan secara kuantitas.

Namun demikian, Luqman menyoroti pentingnya membangun fondasi tata kelola informasi publik, baik secara online maupun digital, yang lebih baik lagi ke depannya.

Ia menekankan pentingnya penyediaan situs web dan media sosial bagi setiap badan publik, terutama dalam menyongsong visi Jakarta sebagai Kota Global.

“Diharapkan setiap badan publik melengkapi akun media sosialnya dengan fitur seperti linktree, microife, serta mencantumkan alamat, nomor telepon, dan email,” ujarnya.

Lebih jauh, ia juga mendorong inovasi agar setiap badan publik dapat beradaptasi dengan sprit Jakarta sebagai Kota Global, agar tidak tertinggal dari perkembangan teknologi digital.

Sementara itu, Agus Wijayanto Nugroho, anggota tim penilai lainnya, mengapresiasi sikap responsif dan adaptif badan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam menampilkan perangkat PPID.

“Ke depannya, produk informasi yang dikelola PPID harus lebih dioptimalkan, dan penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) perlu diperbarui setiap tahun,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menampilkan struktur, tugas, dan fungsi PPID dengan jelas serta menyelesaikan kendala secara cepat agar masyarakat dapat mengetahuinya.

Berikut adalah daftar 23 pimpinan badan publik yang mengikuti tahapan presentasi E-Monev pada hari kelima, Jumat, 25 Oktober 2024:

1. Camat Kecamatan Pancoran, Alamsyah, dan Rahmat Mulyadi (Sekretaris).
2. Camat Kecamatan Kebayoran Lama, Iwan.
3. Camat Kecamatan Taman Sari, Tumpal M. dan Edy S.
4. Camat Kecamatan Pasar Rebo, Mujiono dan Nur Hilal (Sekretaris).
5. Camat Kecamatan Pesanggrahan, Agus Ramdhani dan Martin Sunardi (Sekcam).
6. Wakil Camat Kecamatan Kramat Jati, Diman dan M. Firman Huda (Staf).
7. Sekretaris Camat Kecamatan Menteng, Utari dan Elly Angelina (Kasubag Keuangan).
8. Sekretaris Camat Kecamatan Tanah Abang, Dwiarti dan Lina Nurmelinasari (Kasubag Keuangan).
9. Lurah Kelurahan Gedong, Nunung Siti Cholimah dan Naila Kharima (Staf Sekel).
10. Plh Lurah Kelurahan Penggilingan, Priyati dan Mukrodji (Staf Sekretariat).
11. Lurah Kelurahan Rawa Terate, Jaenudin dan Ali (PJLP).
12. Lurah Kelurahan Ujung Menteng, Agus Sulaeman dan Endang Suryaningsih (Sekel).
13. Plt Lurah Kelurahan Jatinegara, Jariyah dan Avi (Staf).
14. Lurah Kelurahan Pondok Pinang, Riski Januar dan R. Retno Purbayani (Plt. Sekel).
15. Lurah Kelurahan Cakung Timur, Rahman dan Eka Ariyanti (Operator).
16. Lurah Kelurahan Karet, Ahmed Garibaldi dan Haryry (Sekel).
17. Plh Lurah Kelurahan Pulo Gebang, Oknata dan Kgs Fansuri Azhari (Staf).
18. Sekretaris Lurah Kelurahan Pekayon, Untung Purwanto dan Charlis (Staf).
19. Bank DKI diwakili Pemimpin Departemen Komunikasi Eksternal, Febri Ian Aulia (Korkop).(red)

Jakarta, monitorjabarnews.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya saat ini tengah melanjutkan proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata. Dugaan tersebut terkait dengan hubungan langsung atau tidak langsung antara Alexander Marwata dengan terpidana KPK, Eko Darmanto, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, yang terjerat kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2023.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, SIK, MSi., dalam keterangannya menyampaikan bahwa penyelidikan ini dilakukan oleh tim dari Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penyelidikan tersebut berdasarkan dugaan pelanggaran Pasal 36 jo Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002.

“Kami telah menjadwalkan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap empat pegawai KPK pada hari Kamis, 24 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB di ruang riksa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lantai 1. Namun, dua dari empat pegawai tersebut mengonfirmasi ketidakhadirannya melalui surat dari KPK yang ditandatangani oleh Bapak Iskandar Marwanto selaku Plt Kepala Biro Hukum KPK RI. Mereka meminta penundaan karena ada tugas yang sudah terjadwal sebelumnya,” ucap Kombes Pol Ade Safri kepada media pada Kamis, (24/10/2024).

Dalam surat tersebut, pihak KPK memohon agar klarifikasi terhadap kedua pegawai KPK tersebut dijadwalkan ulang pada Kamis, 31 Oktober 2024. Menindaklanjuti permohonan ini, penyelidik Polda Metro Jaya telah mengirimkan kembali surat undangan klarifikasi untuk hari yang diminta.

Selain itu, Kombes Pol Ade Safri juga menjelaskan bahwa pada Senin, 28 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB, akan diadakan klarifikasi terhadap dua pegawai KPK lainnya, salah satunya adalah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

“Kami berharap klarifikasi ini dapat berjalan lancar sesuai jadwal, untuk mempercepat proses penyelidikan kasus ini,” tambahnya.

Hingga saat ini, tim penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memanggil dan mengklarifikasi 27 orang terkait perkara ini. Penyelidikan terus berlanjut guna mengungkap lebih jauh dugaan keterlibatan oknum-oknum terkait dalam kasus yang sedang ditangani.

“Kami akan terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang keterkaitan oknum pimpinan KPK dengan kasus ini,” pungkas Kombes Pol Ade Safri.

Kasus ini mendapat perhatian luas dari publik, mengingat pentingnya menjaga integritas lembaga penegak hukum, seperti KPK, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Polda Metro Jaya memastikan penyelidikan ini dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. (Red)

Jakarta, monitorjabarnews.com — Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menghadiri sidang promosi doktor Sigit Wijatmoko yang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan sekaligus Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta di Kampus Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Cilandak, Jakarta Selatan, pada Kamis (24/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit Wijatmoko memaparkan disertasinya yang berjudul “Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Transformasi Digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta”.

Harry Ara, yang akrab disapa Ara, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran dan pencapaian Sigit Wijatmoko. Ia menilai bahwa materi disertasi tersebut sangat menarik karena mengangkat tema transformasi digital di sektor UMKM yang diperkuat dengan sinergi pemerintah.

Menurutnya, hal tersebut mendorong Dinas Kominfotik serta badan publik yang mengampu UMKM untuk lebih maju dan lebih transparan. “Terutama di era digitalisasi ini, big data berada di bawah pengelolaan Dinas Kominfotik,” ujarnya.

Ara juga berharap ada pembaruan regulasi berupa peraturan gubernur yang dapat membuka ruang partisipasi publik, sehingga Dinas Kominfotik mampu mendorong badan publik lainnya untuk lebih transparan.

“Komisi Informasi mendukung setiap badan publik yang berupaya bersinergi dengan UMKM. Dengan demikian, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Gelar doktor tersebut dianugerahkan kepada Sigit Wijatmoko setelah ia menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Sidang promosi ini diawali dengan paparan disertasi selama sekitar 15 menit, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh para penguji dan penyanggah dari IPDN.

Dalam sambutannya, Sigit Wijatmoko menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diterimanya selama menjalani studi ini.(red)

JAKARTA, monitorjabarnews.com -Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sudah semakin mendekat. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sudah menggelar beberapa kali rapat pleno memastikan puncak peringatan HPN 2025 diselenggarakan pada 9 Februari 2025 di Riau.

Kepastian penyelenggaraan HPN 2025 di Riau, sudah disampaikan sejak beberapa bulan lampau oleh Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang. Terbaru, Zulmansyah Sekedang memberi penegasan tentang kick-off HPN 2025 akan diselenggarakan pada 10 November 2024 di Anjungan Riau, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

“Peluncuran peringatan HPN 2025 kita lakukan bertepatan dengan Hari Pahlawan, Minggu, 10 November. Peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum yang baik bagi kita untuk melakukan berbagai kegiataan yang bermanfaat dalam rangkaian peringatan HPN 2025 tersebut,” ujar Zulmansyah Sekedang di Markas Sekretariat PWI Jaya, Kamis (24/10/2024)

Saat kick-off itu pula ditegaskan tema dari HPN 2025, yakni “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas”. Berbagai kegiatan dalam rangkaian peringatan HPN 2025 akan mengacu pada tema tersebut.

Zulmansyah Sekedang disertai jajaran pengurus teras PWI Jaya membahas acara peluncuran atau kick-off HPN 2025 bersama Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau, Ridho Adriansyah, dan Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau di TMII, Zulfikar. Dilakukannya kegiatan kick-off HPN 2025 di Anjungan Riau di TMII menjadi simbol dari dukungan dan sekaligus partisipasi aktif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam menyukseskan peringatan HPN 2025.

Zulmansyah Sekedang menjelaskan, rangkaian acara puncak HPN 2025 digelar 5 hingga 10 Februari 2025 di Pekanbaru, Kampar dan Siak. Pengurus PWI Riau, PWI Kampar dan PWI Siak serta PWI Kabupaten/Kota se-Riau juga sudah mempersiapkan sumberdaya untuk menyukseskan HPN 2025.

“Komunitas pers di Riau sangat bersemangat menyukseskan HPN 2025 di Bumi Melayu. Apalagi Pemerintah Provinsi Riau juga sudah menyatakan dukungan penyelenggarakan HPN melalui surat Gubernur Riau Nomor: 500.12/Diskominfotik/1518,” jelas Zulmansyah.

Sementara PWI Pusat sendiri telah membentuk panitia inti untuk HPN 2025. Ditetapkan sebagai ketua panitia adalah Marthen Selamet Susanto, Bendahara Umum PWI Pusat yang juga ketua panitia HPN 2024, di Bandung. Wakil ketua, Raja Isyam Azwar, ketua PWI Riau. Sekretaris, Novrizon Burman, wakil sekjen PWI Pusat, sementara wakil sekretaris dijabat oleh Nur Doni Dwiputra, yang juga sekretaris PWI Riau. Untuk bendahara sudah ditetapkan Herlina, wakil bendum PWI Pusat.(red)

Jakarta, monitorjabarnews.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat secara resmi mengumumkan susunan pengurus baru Kelompok Kerja (Pokja) untuk periode 2024-2029 pada Rabu (23/10). Pembentukan ini bertujuan memperkuat organisasi sekaligus mendukung program-program peningkatan profesionalisme wartawan di wilayah tersebut.

Noto Prayitno, Ketua Pokja PWI Jakarta Barat, menyampaikan, langkah ini penting untuk meningkatkan sinergi antara media dan Pemerintah Kota Jakarta Barat. “Kami siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Tim yang terbentuk akan bekerja solid demi kemajuan bersama,” ujar Noto yang akrab disapa Renoto.

Ia juga menegaskan, Pokja PWI akan fokus pada pengembangan kompetensi wartawan, menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah, serta mempertahankan integritas pers di tengah dinamika sosial dan politik.

Berikut susunan pengurus Pokja PWI Jakarta Barat 2024-2029:

1. Ketua: Noto Prayitno

2. Wakil Ketua: Sampurno Agus R.

3. Sekretaris: Bambang GS.

4. Wakil Sekretaris: Ferry Marianus

5. Bendahara: Peri Ryan

6. Wakil Bendahara: Cuncun

7. Seksi Hubungan Antar Lembaga: Johnit Sumbito, Robert SHS

8. Seksi Pengembangan Organisasi: Taufik Hidayat, Zuhariyah Febriyanti

9. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan: Hendra, Nisin Azwar

10. Seksi Sosial dan Kesejahteraan: Ir. Darwin, Abdul Azis

11. Seksi Pariwisata: Ade Kristianto, Ihza Alfarizi

12. Seksi Penyelenggara Acara: Muhammad Niman, Dwi S. Kadarusman

13. Seksi Hubungan Masyarakat: Suhatno, Yustrisna

Renoto menekankan, susunan pengurus ini dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman masing-masing anggota. Ia juga berharap sinergi yang baik antara Pokja PWI dan Pemerintah Kota Jakarta Barat dapat terus terjalin, guna mendukung fungsi wartawan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Kami akan terus menjaga independensi dan netralitas pers, tetapi tetap membangun kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah,” tambah Renoto.

Selain itu, Pokja PWI Jakarta Barat juga akan mengadakan berbagai pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kapasitas wartawan. “Kami berencana menggelar pelatihan jurnalistik, diskusi, dan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi anggota PWI dan masyarakat,” tutupnya.

Dengan susunan pengurus baru ini, diharapkan Pokja PWI Jakarta Barat mampu menjadi motor penggerak dalam mendukung dunia jurnalistik serta menjaga profesionalisme pers di Jakarta Barat.(red)

Jakarta Pusat, monitorjabarnews.com – Unit Kamsel Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat dipimpin Kanit Kamsel Iptu Maria Ulfah bersama jajaran Unit Sawah Besar melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Jaya – 2024 di Jalan Gunung Sahari Sawah Besar Jakarta Pusat. Rabu (23/10/2024).

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan sosialisasi kepada pengguna jalan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan.

Iptu Maria Ulfah bersama anggota juga membentangkan spanduk serta membagikan brosur tentang pelaksanaan Operasi Zebra Jaya – 2024. Selain itu juga melakukan blangko peneguran kepada pengendara yang melanggar.

Dengan adanya Operasi Zebra Jaya – 2024 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan.(red)

Sumber : (Humas Polres Metro Jakarta Pusat)