Depok, monitorjabarnews.com – Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah yang sangat berpotensi menjadi ladang subur praktik korupsi, memposisikan korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah menjadi kasus tindak pidana korupsi terbesar kedua, di bawah gratifikasi dan penyuapan.

Mengutip dari artikel detikfinance, “KPK Beberkan Modus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, Apa Saja?” pada laman “https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7471456/kpk-beberkan-modus-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-apa-saja”, modus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, seperti suap/gratifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses PBJ, kemudian menaikkan harga barang dan jasa yang tidak sesuai dengan harga asli, terakhir, pembayaran tetap dilakukan, tapi barang/jasa tidak ada.

Lalu mengutip dari laman “KPK.go.id – https://www.kpk.go.id › Berita › Berita KPK” berjudul ” KPK: Cegah Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa, E-Katalog Harus Diawasi Bersama”, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan, praktik suap sangat erat dengan pengadaan barang dan jasa. Banyak vendor yang melakukan penyuapan agar laporannya dinyatakan baik saat proses audit.

“Dulu ada e-procurement. Jadi semua dokumen harus di-upload melalui komputer. Tapi yang terjadi ternyata sistem tersebut juga bisa diakali. Para vendor membuat kesepakatan di luar, mengatur harga, dan mengatur siapa yang menang,” ucapnya.

Alex melanjutkan, terdapat beberapa modus korupsi PBJ yang ditangani KPK. Ia mengatakan, “Ada modus pembelian secara berulang lewat vendor itu-itu saja, itu juga menjadi warning, kenapa tidak ada vendor lain yang menawarkan? Selain itu, ada juga modus dengan me-mark up harga tidak lama setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meng-upload. Sebelumnya pasti ada kesepakatan antara PPK dan vendor, kapan barang akan di-upload di e-Katalog.”

Terkait praktik korupsi PBJ Pemerintah lewat modus pembayaran tetap dilakukan, tapi barang/jasa tidak ada, dan modus pembelian secara berulang lewat vendor itu-itu saja seperti yang ditegaskan oleh KPK tersebut, terendus dan diduga oleh Lembaga Monitoring Hukum Dan Keuangan Negara (LMHKN) terjadi pada pelaksanaan anggaran PBJ Pemerintah melalui Penyedia tahun 2023 oleh Sekretariat DPRD Kota Depok.

“Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Depok telah melaksanakan 502 paket kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, total pagu anggaran Rp 31.729.000.000,- Dari 502 paket kegiatan itu ada 313 paket kegiatan diantaranya dengan nama paket Belanja Jasa Keamanan, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Sewa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Kalender Meja, Kalender Dinding, Spanduk, Cetak Foto, Piring, Sendok, Pisau Dapur, Belanja Bahan-Bahan Bakar, Pakaian Adat, Pakaian Sipil, dan Lampu LED,” ujar Ketua Umum LMHKN Aidil Afdal S.Ip.

Aidil Afdal menjelaskan, pengadaan Barang-Barang yang terdapat pada ke-502 paket kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut tidak termasuk Barang yang diatur tentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 16 tahun 2018 yang menegaskan, “Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi : a. Barang, dan b. Konstruksi ”.
Dan dalam Pasal 1 angka 29 menegaskan, “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang”, lalu dalam angka 30 menyatakan, “Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.”

Terhadap kegiatan paket “Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor”, telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Depok secara berulang-ulang sampai 116 paket kegiatan dengan memakai Metode Pemilihan Penyedia : Pangadaan Langsung. Bahkan ada beberapa jenis paket kegiatan lainnya lagi yang juga mengalami pengulangan berkali-kali.
“Paket-paket kegiatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang, melanggar ketentuan larangan Pasal 20 ayat (2) huruf d Perpres 16 tahun 2018 yang menyatakan, “Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang: memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi”, tegas Aidil Afdal.

Lebih jauh diterangkannya, paket Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, dan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara adalah Belanja Jasa yang tidak diatur atau tidak termasuk jenis kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Perpres 16 tahun 2018, jo Perpres 12 Tahun 2021, dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d Perpres 16 tahun 2018 ditegaskan, “Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi : Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya”. Dan dalam Pasal 1 angka 31 menegaskan, “Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.”, dan dalam angka 32 menyatakan, “Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.”

“Ada yang lebih parah lagi, di 502 paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Depok itu terdapat Paket pembelian Snack, Makanan dan Minuman, Belanja Kawat/Faksimili, Tagihan Listrik, Tagihan Air, Belanja Iuran, Belanja Asuransi, dan lainnya, dan diantaranya ada yang dilakukan dengan memakai Metode Pemilihan Penyedia “Dikecualikan”, papar Aidil Afdal.

Istilah Metode Pemilihan Penyedia “Dikecualikan” tidak terdapat dalam Perpres 16 tahun 2018, jo Perpres 12 Tahun 2021, dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Dalam Pasal 38 ayat (1) ditegaskan : “Metode pemilihan Penyedia Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan Tender.
Dan dalam Pasal 41 ayat (1) menyatakan, “Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas: a. Seleksi; b. Pengadaan Langsung; dan c. Penunjukan Langsung.”

“Terhadap indikasi dugaan korupsi sektor Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat DPRD Kota Depok itu, akan kami uji kebenaran dugaan korupsinya melalui laporan secara resmi kepada APH, sesuai hak LMHKN untuk mencari, mengumpulkan, dan menginformasikan segala bentuk tindak pidana korupsi yang diberikan oleh UU Tipikor,” tegas Ketum LMHKN Aidil Afdal.

Penyorotan LMHKN terhadap dugaan korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Sekretariat DPRD Kota Depok itu, merupakan kesimpulan LMHKN terhadap surat jawaban dari SKPD tersebut yang disampaikan kepada LMHKN dengan inti substansi suratnya menyatakan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Sekretariat DPRD Kota Depok telah sesuai Perpres 16 tahun 2018, jo Perpres 12 Tahun 2021, dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.(**)

CIREBON, monitorjabarnews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon. Acara ini dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, M Arif Kurniawan ST yang mewakili Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi di Kantor KPU Kota Cirebon, Senin (23/9/2024).

Dalam sambutannya, Pj Sekda menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam memastikan pelaksanaan Pilkada Kota Cirebon berjalan dengan tertib dan lancar hingga tahapan pengundian nomor urut pasangan calon.

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, kami mengucapkan terima kasih kepada KPU Kota Cirebon serta seluruh pihak yang telah memastikan proses Pilkada ini berjalan tertib. Penetapan nomor urut hari ini menandai langkah lebih lanjut menuju Pilkada yang damai,” ujarnya.

Pj Sekda juga menekankan pentingnya peran media dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya partisipasi dalam pemilihan ini.

“Kami berharap rekan-rekan media dapat berperan aktif dalam menyosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar keterlibatan mereka dalam Pilkada lebih berkualitas,” tambahnya.

Sosialisasi dan edukasi tersebut, lanjut Pj Sekda, juga merupakan langkah preventif dalam mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat polarisasi dukungan politik.

“Sinergi yang baik di antara seluruh elemen masyarakat adalah kunci dalam menjaga pemilu yang damai, jujur, dan berintegritas,” katanya.

Dengan selesainya pengundian ini, seluruh tahapan Pilkada diharapkan dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku dan tetap menjaga suasana kondusif.

“Pemerintah Kota Cirebon berharap Pilkada 2024 menjadi momentum penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan Kota Cirebon yang lebih baik,” harapnya.

Pemerintah Kota Cirebon juga mengajak seluruh masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya sebagai bagian dari proses demokrasi dan penentu masa depan Kota Cirebon.

Dalam acara pengundian, setiap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota diminta mengambil undian nomor antrean, yang kemudian digunakan untuk mengambil nomor urut pasangan calon.

Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, menjelaskan bahwa pengundian nomor antrean dilakukan sesuai urutan pendaftaran pasangan calon di KPU.

“(Pengambilan undian nomor antrean) ini sesuai dengan kehadiran pada saat pendaftaran di KPU Kota Cirebon,” ujar Mardeko.

Hasil pengundian nomor urut pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon yakni Dani Mardani dan Fitria Pamungkaswati mendapatkan nomor urut 1, Eti Herawati dan Suhendrik mendapatkan nomor urut 2 serta Effendi Edo dan Siti Farida Rosmawati mendapatkan nomor urut 3.

Ketiga pasangan calon datang didampingi oleh tim sukses masing-masing dalam suasana yang penuh dengan semangat demokrasi.(red)

Kabupaten Bogor, monitorjabarnews.com – Hasil pengundian Paslon Pilkada Kabupaten Bogor 2024, Rudi Susmanto dan Ade Jaro resmi ditetapkan sebagai salah satu calon dan memperoleh nomor urut 1.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor telah menetapkan nomor urut bagi kedua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2024.

Dalam proses pengundian yang disaksikan oleh tim pemenangan, perwakilan partai politik, dan simpatisan kedua paslon ini berlangsung di Pesona Alam Resort, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Senin, (23/9/ 2024). Ini menjadi tonggak penting dalam tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bogor.

Momen pengambilan nomor urut dilakukan secara simbolis, di mana masing-masing paslon secara bergantian mengambil nomor yang telah disediakan.

Dengan telah ditetapkannya nomor urut, kedua paslon kini dapat mulai fokus pada strategi kampanye mereka. Nomor urut yang diperoleh akan menjadi identitas visual bagi masing-masing paslon selama masa kampanye.

Rudi Susmanto bersama Ade Jaro tampak optimis dan penuh semangat saat menerima nomor urut yang diserahkan langsung oleh pihak KPU. Dalam kesempatan tersebut, Rudi menyampaikan bahwa nomor urut 1 merupakan simbol kebersamaan dan kesatuan dalam membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik ke depannya.

“Kami percaya, dengan nomor urut 1 ini, masyarakat Kabupaten Bogor akan memberikan kepercayaan penuh kepada kami untuk melanjutkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Rudi dengan penuh keyakinan.

Dengan telah ditetapkannya nomor urut masing-masing paslon, masyarakat dapat mulai mengidentifikasi calon pemimpin yang mereka inginkan. Pilkada kabupaten Bogor 2024 diharapkan dapat berjalan dengan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang amanah untuk membawa Kabupaten Bogor ke arah yang lebih baik.(PB)

Kabupaten Bogor, monitorjabarnews.com – Aktivis Hak Asasi Manusia yang juga merupakan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Nasional, Geri Permana secara resmi menggugat Pemerintah Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi yang teregistrasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 2582/K-B1/PSI/KI-JBR/IX/2024 tanggal 19 September 2024.

Sengketa Informasi tersebut dilayangkan oleh Geri dengan kapasitasnya sebagai Pemohon dikarenakan Pemerintah Desa Gunungsari sebagai Termohon “patut diduga menutupi seputar Informasi tentang Penerimaan, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa” yang menurutnya merupakan Informasi Publik yang secara hukum seharusnya dapat diakses oleh publik dalam pengertian yang luas.

Sebagai Warga Negara Indonesia Geri memiliki hak konstitusional untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi termasuk tetapi tidak terbatas pada Penerimaan, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 jo. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang HAM jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Imbuhnya.,

Lebih lanjut pria yang juga diketahui memiliki cukup banyak pengalaman advokasi kebijakan publik ini pun menerangkan bahwa upaya ini dilakukan semata-mata untuk ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana cita-cita dan tujuan dari Negara Indonesia serta tujuan lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Terlebih saya adalah orang yang beruntung karena telah diberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga punya tanggung jawab moral untuk mengamalkannya ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kata Geri

Sebelumnya, Geri telah membuat Permohonan Informasi Publik Desa melalui Surat tertanggal 27 Juni 2024 yang kemudian disampaikan kepada Termohon dengan mempedomani Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa sebagai basis yuridis. Karena Permohonannya itu tidak ditanggapi sama sekali sampai kurun waktu yang ditentukan, Geri pun menyusulnya dengan mekanisme Keberatan tertulis melalui surat tertanggal 12 Juli 2024.

Kendati telah disampaikan keberatan dan diberikan keleluasaan waktu untuk menanggapi, akan tetapi Termohon masih saja tidak menanggapi hal tersebut hingga pada akhirnya Geri pun membawa sengketa ini ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pemanggilan para pihak guna didengar dan sama-sama melakukan beban pembuktian melalui proses sidang Ajudikasi Non-litigasi sebagaimana kewenangan dan prosedurnya telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.(red)