JAKARTA — Musisi, Presenter dan politikus Tantowi Yahya lakukan misi mulia guna memperkuat diplomasi budayanya di Eropa melalui rangkaian konser Strings of Equator: A Musical Journey to Indonesia di 3 negara Eropa.

Tidak sendiri, Ambassador Tantowi Yahya menggandeng Thomshell Band yang akan menggoyang negara Norwegia, Spanyol, dan Belanda dengan lagu-lagu Indonesia dari Sabang hingga Merauke, mulai 24 Agustus hingga 7 September 2026.

Program ini menggabungkan promosi budaya, pariwisata, dan investasi Indonesia dalam satu panggung diplomasi publik. Strings of Equator : A Musical Journey to Indonesia merupakan pertunjukan musik yang menggabungkan lagu-lagu Indonesia, lagu daerah, karya internasional, serta narasi budaya yang memperkenalkan keragaman Indonesia kepada audiens global.

Program ini dirancang sebagai sarana diplomasi budaya yang menjembatani dialog antarbangsa melalui bahasa universal musik. Penampilan tahun ini menjadi tahun ketiga berturut-turut bagi Ambassador Tantowi Yahya tampil di Santa Susanna, Spanyol, menunjukkan kepercayaan dan apresiasi yang terus tumbuh dari audiens internasional terhadap diplomasi budaya Indonesia.

Rangkaian konser akan diselenggarakan di tiga panggung: ● 24 Agustus 2026 — Victoria National Jazz Scene, Oslo ● 28 Agustus, 31 Agustus, 1 September 2026 — Hotel Indalo Park Santa Susanna, Barcelona, Spanyol ● 4 September 2026 — Resepsi Diplomatik KBRI Den Haag, Wisma Duta RI, Kerkeboslaan 2, 2243 CM Wassenaar Berbeda dari konser musik pada umumnya, “Strings of Equator” merupakan platform diplomasi yang mengintegrasikan promosi budaya, pariwisata, dan investasi Indonesia.
Program ini ditargetkan dapat membangkitkan ketertarikan wisatawan Eropa untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi prioritas, serta menanamkan persepsi positif tentang Indonesia sebagai mitra investasi yang terbuka dan menjanjikan.

“Musik adalah jembatan paling universal antarbangsa. Melalui ‘Strings of Equator’, kami ingin menyampaikan bahwa Indonesia bukan hanya negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, tetapi juga mitra strategis yang siap berdialog dengan dunia, baik dalam ranah pariwisata maupun investasi,” ujar Amb. Tantowi Yahya, Ketua Delegasi misi ini.

Misi diselenggarakan dalam kerangka kerja sama resmi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Oslo dan KBRI di Den Haag, menjadikannya bagian dari agenda diplomasi publik Republik Indonesia di kawasan Eropa Utara dan Eropa Barat. Strings of Equator : A Musical Journey to Indonesia mendapatkan dukungan strategis dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dana Indonesiana, program pemanfaatan hasil kelola Dana Abadi Kebudayaan yang dirancang untuk memfasilitasi kegiatan budaya berdampak strategis di tingkat internasional.

Kemitraan strategis juga terjalin dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai mitra strategis misi ini. Keterlibatan BRI mempertegas komitmen bank nasional terbesar Indonesia dalam mendukung promosi Indonesia di tingkat global, sekaligus memperluas narasi BRI dari ekosistem keuangan domestik menuju kehadiran aktif di panggung diplomasi internasional. Dukungan turut hadir dari PT Pertamina (Persero) yang memperkuat komposisi kemitraan multi-sektor dalam misi ini.

Keterlibatan Pertamina menempatkan perusahaan energi nasional sebagai bagian dari narasi Indonesia yang siap menjadi mitra strategis di panggung Eropa, khususnya di Norwegia dan Belanda yang memiliki ekosistem industri energi yang matang.

Kemitraan strategis juga terjalin dengan Yayasan Kesetiakawanan dan Keadilan Sosial, yang turut mendukung terselenggaranya misi diplomasi budaya ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengangkat nama Indonesia di panggung internasional melalui jalur seni dan budaya.

“Dukungan dari Kementerian Kebudayaan melalui Dana Indonesiana, BRI, Pertamina, dan Yayasan Kesetiakawanan dan Keadilan Sosial menjadi penanda penting bahwa diplomasi budaya Indonesia kini dijalankan dengan dukungan ekosistem yang utuh dari pemerintah, sektor korporasi, sektor sosial, dan pelaku seni profesional. Inilah model diplomasi yang berkelanjutan dan dapat direplikasi,” tambah Ambassador Tantowi Yahya.

Sementara Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang hadir dalam konferensi pers mengaku apa yang dilakukan Tantowi Yahya sejalan dengan program kementerian Kebudayaan.

“Kementerian Kebudayaan merasa perlu membantu upaya dari mas Tantowi ini, karena sejalan dengan program dari Kementerian,” kata Fadli Zon.

Lebih lanjut Fadli Zon menambahkan ” Apa yang dilakukan oleh mas Tantowi, yaitu mmperkenalkan budaya Indonesia lewat lagu-lagu daerah ke dunia Internasional ini mewakili misi Kementerian Kebudayaan, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada mas Tantowi dan rombongan, semoga acaranya sukses dan selamat sampai tujuan,” lanjut Fadli Zon.//

JAKARTA, Pakar komunikasi politik Selamat Ginting menyebut, kelompok oligarki sedang mengincar sejumlah tangan kanan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Dia
memprediksi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana berpotensi menjadi sasaran berikutnya kelompok oligarki setelah mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah terseret perkara hukum.

Prediksi itu disampaikan Ginting dalam Diskusi Media Buka Fakta yang digelar _Mediatrust.id_ bersama Forum Jurnalis Merdeka (FJM) di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Menurut Ginting, proses hukum terhadap Febrie tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan perlawanan terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan penguasaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA). Febrie sebelumnya menjabat Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi pada Juli 2026. Ia kemudian ditahan Kejaksaan Agung terkait perkara dugaan tindak pidana pencucian uang.

Ginting menilai langkah Prabowo menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui Satgas PKH berhadapan dengan kepentingan kelompok yang selama ini memperoleh keuntungan dari sistem lama. Dari bisnis ini mereka mengeruk ribuan triliun secara tidak sah. Itulah sebabnya mereka melakukan perlawanan balik terhadap Prabowo.

“Yang dilawan Prabowo adalah oligarki dan kroni yang ada di pusat kekuasaan. Susah melawan kekuasaan yang sudah dibentuk 10 tahun. Betul-betul berbenturan dengan Jokowi,” kata Ginting.

Ia menduga terdapat kelompok atau oknum yang berupaya melindungi kroni internal dengan melemahkan Satgas PKH. Menurut dia, penetapan Febrie sebagai tersangka telah memberikan dampak psikologis terhadap jajaran di bawahnya.

“Penangkapan Febrie yang notabene adalah kepala Satgas PKH membuat jajaran di bawahnya lemas. Terbukti setelah itu tidak ada lagi tindakan berarti dari Satgas PKH,” ujarnya.

Namun, Ginting menilai menyingkirkan Febrie belum mencapai tujuan kelompok oligarki. Karena itu, ia memperkirakan masih ada orang dekat Prabowo yang berpotensi menjadi sasaran.

“Makanya menurut saya sasaran selanjutnya adalah kepala PPATK. Saya rasa Prabowo sudah tahu,” ujar Ginting.

Saat ini PPATK dipimpin Ivan Yustiavandana. Berdasarkan profil resmi PPATK, Ivan telah memimpin lembaga tersebut sejak 2021 dan memiliki pengalaman panjang di lembaga intelijen keuangan. [*]

JAKARTA – Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang sepakat membentuk Bea Cukai Watch (BCW) sebagai forum kajian dan pengawasan masyarakat sipil yang fokus pada persoalan kepabeanan dan cukai di Indonesia.

Kesepakatan pembentukan ICW dilakukan pada Rabu, 19 Agustus 2026, oleh Teguh Eko Wiyono, Anrico Pasaribu, Achmad Rizal, Jimmy Endey, Budi Utomo, Rinto Hartoyo Agus dan Antonius Bramantyo Dalam kesepakatan tersebut, Jimmy Endey dipercaya sebagai Presidium/Koordinator Indonesia Customs Watch.

Pembentukan BCW dilatarbelakangi pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan kepabeanan dan cukai yang transparan, profesional, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Kehadiran BCW juga dinilai relevan di tengah besarnya tantangan pengawasan lalu lintas barang serta berbagai persoalan kepabeanan yang menjadi perhatian publik, termasuk maraknya kasus penyelundupan.

Presidium/Koordinator BCW Jimmy Endey, mengatakan BCW tidak dibentuk untuk mengambil alih fungsi pemerintah maupun aparat penegak hukum. Lembaga ini akan mengambil posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang melakukan kajian, pemantauan, kritik konstruktif, dan advokasi kebijakan.

“BCW ingin menjadi mitra kritis dan independen. Ketika kinerja Bea Cukai baik dan berhasil melindungi kepentingan negara, tentu harus kita apresiasi. Tetapi ketika ada kebijakan atau penegakan aturan yang perlu dikritisi, masyarakat juga harus memiliki ruang untuk melakukan pengawasan secara objektif dan berbasis data,” ujar Jimmy.

Menurut para pendiri, sektor kepabeanan mempunyai posisi strategis karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara, arus ekspor-impor, perlindungan industri dalam negeri, investasi, dunia usaha, hingga pemberantasan penyelundupan dan perdagangan ilegal.

Karena itu, pengawasan masyarakat tidak hanya diperlukan terhadap dugaan penyimpangan, tetapi juga terhadap kualitas regulasi, pelayanan publik, konsistensi penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat dan pelaku usaha.

Fokus pada Kajian dan Pengawasan Berbasis Data

Dalam menjalankan kegiatannya, BCW akan melakukan penelitian dan kajian terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai, menerima serta menelaah pengaduan masyarakat, melakukan advokasi kebijakan, menyelenggarakan diskusi publik, serta menyampaikan rekomendasi kepada kementerian, lembaga, maupun aparat penegak hukum apabila diperlukan.

BCW juga akan memberikan perhatian terhadap berbagai isu strategis seperti penyelundupan, ekspor-impor, peredaran barang ilegal, tata kelola barang hasil penindakan, pelayanan kepabeanan, penerimaan negara, serta kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Para pendiri menegaskan bahwa setiap kajian dan pernyataan BCW harus didasarkan pada fakta, data, regulasi, dan proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BCW juga akan menjunjung asas praduga tidak bersalah serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang menjadi objek kajian.

“Pengawasan tidak boleh berubah menjadi penghakiman. BCW harus mampu membedakan antara fakta, dugaan, dan kesimpulan hukum. Itu yang akan menjadi salah satu prinsip kerja kami,” demikian kesepakatan para pendiri.

Momentum Persoalan Penyelundupan Emas

Pembentukan BCW berlangsung di tengah kembali menguatnya perhatian publik terhadap persoalan penyelundupan emas.

Pada hari yang sama, pemberitaan media nasional mengungkap bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menggagalkan puluhan kasus penyelundupan emas sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Menurut BCW, fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepabeanan tidak semata menyangkut keberhasilan penindakan, tetapi juga membuka ruang kajian lebih luas mengenai pola penyelundupan, pengawasan jalur keluar-masuk barang, konsistensi penegakan hukum, asal-usul barang, serta potensi penerimaan negara yang harus diselamatkan.

BCW berpandangan keberhasilan aparat dalam menggagalkan penyelundupan patut diapresiasi. Pada saat yang sama, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penindakan tetap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Siapkan Struktur dan Program Kerja

Setelah deklarasi pembentukan, Presidium bersama para pendiri akan menyelesaikan struktur organisasi, perangkat kelembagaan, program kerja, serta ketentuan internal organisasi.

BCW juga akan membuka komunikasi dengan akademisi, praktisi hukum dan kepabeanan, pelaku usaha, media, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam waktu dekat, BCW akan mempersiapkan sejumlah kajian terhadap persoalan aktual di sektor kepabeanan dan cukai sebagai bagian dari kontribusi masyarakat dalam memperkuat tata kelola dan kepastian hukum.

Bea Cukai Watch menegaskan akan berdiri secara independen dan tidak menjadi alat kepentingan politik, bisnis, maupun kepentingan pribadi pihak tertentu.

“Tujuan akhirnya sederhana: kepentingan negara harus terlindungi, penerimaan negara harus dijaga, penegakan hukum harus berjalan, tetapi hak masyarakat dan kepastian hukum juga tidak boleh diabaikan,” tutup Jimmy.

Jakarta Timur, 19 Agustus 2026 — Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, meninjau lokasi jalan amblas di Jalan Cinta, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (19/8/2026). Jalan yang mengalami kerusakan tersebut amblas sepanjang kurang lebih 100 meter hingga mengarah ke Kali Sunter.

Kondisi jalan yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat dan ramai diperbincangkan di media sosial itu telah ditindaklanjuti Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melalui koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, proses perbaikan dan rekonstruksi jalan telah mulai dikerjakan.

Saat meninjau lokasi, Munjirin mengatakan pengerjaan perbaikan jalan telah menunjukkan progres. Ia berharap proses rekonstruksi dapat diselesaikan secepatnya dengan hasil yang baik dan berkualitas, sehingga aktivitas masyarakat yang melintas di kawasan tersebut dapat kembali berjalan normal.

“Alhamdulillah sudah mulai dikerjakan, ini berprogres. Mudah-mudahan pengerjaannya agak cepat, sehingga aktivitas masyarakat yang lewat sini tidak terganggu lagi,” ujar Munjirin.

Selama proses pengerjaan berlangsung, masyarakat masih dapat menggunakan akses sementara yang telah disediakan. Sementara itu, warga yang berada di seberang lokasi harus menggunakan jalur alternatif dengan memutar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Terkait desain dan aspek teknis rekonstruksi, Munjirin menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan teknis Dinas SDA DKI Jakarta. Saat peninjauan berlangsung, tidak terdapat pekerja di lokasi sehingga pihaknya belum memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai tahapan teknis pekerjaan.

Munjirin juga mengimbau masyarakat untuk bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Menurutnya, penanganan jalan tersebut dilakukan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat karena kondisi sebelumnya berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Warga jelas harus bersabar dengan adanya proyek ini. Ini untuk perbaikan dan kebaikan bagi warga sendiri yang kemarin mungkin agak terganggu dan agak bahaya. Sewaktu-waktu bisa terjadi longsor, orang yang sedang lewat mungkin sedang beraktivitas,” jelasnya.

Ia berharap rekonstruksi dapat segera rampung sehingga akses masyarakat kembali normal. Selain memperlancar mobilitas, perbaikan jalan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga di sekitar lokasi.

“Dengan adanya ini mudah-mudahan masyarakat sabar dulu. Insyaallah nanti akan cepat selesai,” tandas Munjirin.

JAKARTA — Puncak malam Anugerah Jurnalistik MH Thamrin (MHT)–PWI Jaya 2026 yang semula dijadwalkan pada Kamis, 27 Agustus 2026, diundur menjadi hari Selasa, 1 September 2026.

Kepastian perubahan jadwal tersebut disampaikan Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo setelah menerima informasi dari Protokol Gubernur DKI Jakarta yang kemudian disampaikan kepada Ketua Panitia MHT–PWI Jaya 2026, Arman Suparman.

“Setelah mendapat kepastian dari Protokol Gubernur yang disampaikan kepada Ketua Panitia MHT, Bang Arman Suparman, malam puncak Anugerah Jurnalistik MHT–PWI Jaya 2026 yang semula 27 Agustus kita undur menjadi 1 September 2026,” ujar Kesit, Rabu (19/8).

Menurut Kesit, perubahan jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan padatnya agenda Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung selama bulan Agustus. PWI Jaya kemudian menyesuaikan jadwal agar Gubernur dapat hadir dalam malam puncak penghargaan jurnalistik tersebut.

“Kami memahami kesibukan dan padatnya agenda Gubernur selama Agustus. Karena itu, kami menyesuaikan jadwal. Yang terpenting, acara ini bisa berlangsung dengan baik dan menjadi momentum bersama untuk memberikan apresiasi kepada para jurnalis dan karya jurnalistik terbaik,” katanya.

Selain memberikan waktu persiapan yang lebih leluasa, perubahan jadwal tersebut juga membuka peluang bagi calon sponsor yang sebelumnya belum sempat berpartisipasi karena telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Dengan mundurnya pelaksanaan malam puncak, masih tersedia ruang untuk melakukan komunikasi dan penjajakan kembali dengan sejumlah pihak yang ingin mendukung penyelenggaraan MHT–PWI Jaya 2026.

“Penundaan ini tentu bukan hanya soal penyesuaian jadwal. Ada sisi positif lainnya, karena memberi kesempatan kepada calon sponsor yang sebelumnya sudah melewati tenggat untuk kembali berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kegiatan ini,” ujar Kesit.

Ketua Panitia MHT–PWI Jaya 2026, Arman Suparman, akan menindaklanjuti perubahan jadwal tersebut dengan melakukan penyesuaian teknis terhadap seluruh persiapan acara, termasuk koordinasi dengan pihak sponsor dan para pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan MHT ke-52 tahun 2026 memperoleh dukungan luas dari mitra strategis PWI Jaya, bahkan disebut melampaui dukungan pada tahun-tahun sebelumnya. Dukungan tersebut antara lain datang dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Achmad, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, Dr. Bryan, Djarum Foundation, Kementerian Kebudayaan, PLN UID Jakarta Raya, Japfa Indonesia, PT Liga Indonesia Baru (I League), Telkom, PT ASDP, Prima Natuna EP, Kupec Indonesia (Anambas) B.V., PetroChina Jabung, Gulavit, Ancol, Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi, PT Pelni, Blue Bird, PT Pelindo, Kodja, Pupuk Indonesia, Yayasan Wijaya Peduli Bangsa, Indosat, Samsung, LRT, serta Crystalin dan anggota DPD Alfiansyah Bustami alias Komeng.

Anugerah Jurnalistik MHT–PWI Jaya 2026 merupakan ajang apresiasi terhadap karya-karya jurnalistik terbaik yang telah melalui proses seleksi dan penjurian. Tahun ini, lebih dari 800 karya jurnalistik dari berbagai kategori ikut dinilai oleh dewan juri. Penghargaan ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi sekaligus memperkuat komitmen PWI Jaya dalam mendorong lahirnya karya jurnalistik yang berkualitas, kredibel, kreatif, dan relevan bagi masyarakat Jakarta.***